Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Pengurus Wilayah (Pengwil) Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) DKI Jakarta Tedi Supardi Muslih mengapresiasi pagelaran BATIC.Events (Bali Annual Telkom International Conference) yang telah berlangsung di Nusa Dua, Bali, pada 20-23 September 2022.
“Ini kegiatan yang sangat penting bagi anggota APJII, mengingat kegiatan ini melibatkan 600 partisipan dari 200 perusahaan dari berbagai negara,” kata Tedi dalam keterangannya.
Karena itu, Tedi memboyong seluruh pengurus wilayah APJII DKI Jakarta ke BATIC.events yang bertajuk Reconnecting Regions, Reviving Digital Ecosystem untuk menggali berbagai pengalaman dan wawasan global serta menjalin kemitraan dengan pemain besar internasional di Industri Telco.
Pada event itu, APJII DKI Jakarta sekaligus mengenalkan dan mendorong komunitas Internet eXchange IPV6 yaitu BatIX V6 (Batavia Internet eXchange V6) BatIXClub.id.
“Setelah itu, kami akan membuat sebuah event sebagai tindak lanjut kegiatan yang kami ikuti tersebut untuk mencari berbagai peluang baru bagi seluruh anggota APJII DKI Jakarta,” katanya.
Dalam rangakaian mengikuti BATIC.events tersebut, Tedi dan tim Pengwil APJII DKI Jakarta menjalankan kegiatan Road to BATIC.events, yaitu bersilaturahmi dengan seluruh Pengwil APJII yang berada di lintasan Pulau Jawa dan Bali.
“Kegiatan ini memiliki dua tujuan, pertama sebagai Pengwil termuda (baru terbentuk pada akhir 2021), tentu harus banyak belajar pada para senior, kedua menggali sejumlah potensi untuk pengembangan APJII DKI Jakarta, yang mengerucut ke konsep Ekosistem Digital yang memang telah dicanangkan Ketua Umum APJII,” kata Tedi lagi.
Itulah sebabnya, APJII DKI Jakarta dalam Road to BATIC.events memilih jalan darat untuk bersilaturahmi dengan sejumlah Pengwil APJII, yaitu Pengwil APJII Banten, Pengwil APJII Jawa Barat, Pengwil APJII Jawa Tengah, Pengwil APJII Yogyakarta, Pengwil APJII Jawa Timur, dan Pengwil APJII Bali.
“Setidaknya, kami menyimpulkan tiga hal dalam perjalanan tersebut, yaitu berkaitan dengan struktur, substansi, dan kultur, yang berkaitan dengan APJII di enam Pengwil tersebut,” kata Tedi.
Baca juga : Terapkan Teknologi IVR dan AI, Sicepat Raih Penghargaan ICCA
Tedi menyimpulkan dari sisi struktur, model enam Pengwil tersebut hampir sama dengan Pengwil DKI Jakarta, yaitu memperkuat hubungan secara internal dalam menjalankan berbagai ketentuan yang melingkupi APJII.
“Baik itu berkaitan dengan regulasi, maupun peraturan yang berlaku dalam internal APJII sendiri,” katanya.
Secara eksternal, Tedi menambahkan, perlu penguatan hubungan dengan pemerintahan.
“Dalam hal ini, saya menilai Pengwil APJII Jawa Tengah, sudah lebih kuat hubungannya dengan pemerintahan setempat. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sangat responsif dalam bermitra dengan Pengwil APJII Jawa Tengah, bahkan melibatkan mereka dalam berbagai kebijakan yang berkaitan dengan dunia internet, termasuk dalam menyusun peraturan daerah,” katanya.
Berkaitan dengan harmonisasi hubungan dengan pemerintahan, Tedi mengatakan, bisa mencontoh kolaborasi yang sudah terbentuk antara Pengwil APJII Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah Jawa Tengah.
“Kita semua memang berusaha seperti itu, namun dalam hal ini kembali lagi kepada sikap Pemerintah Daerah dalam merespon keberadaan Pengwil APJII di masing-masing daerah. Namun demikian, kami harus berusaha untuk mencapai hubungan yang demikian,” katanya.
Sebab, kata Tedi, harmonisasi struktur tersebut sangat berpengaruh pada substansi Pengwil APJII dalam mewujudkan program kerja APJII secara nasional serta menjalankan berbagai ketentuan yang berkaitan dengan regulasi dan ketentuan internal APJII itu sendiri.
“Selain itu, akan berdampak pada kultur yang terjadi pada APJII. Dalam hal ini yang saya maksudkan adalah bagaimana respon masyarakat terhadap keberadaa APJII, apakah memiliki nilai manfaat untuk publik atau tidak,” katanya.
“Jika publik menilai kita sangat bermanfaat, maka efeknya berarti APJII memang terlahir untuk menjawab kebutuhan rakyat Indonesia dan tentu saja bermanfaat bagi anggota APJII itu sendiri. Jika tidak bermanfaat, maka ini akan berdampak negatif terhadap keberadaan APJI di dalam masyarakat. Karena itu, kita di Pengwil APJII DKI Jakarta akan memperbanyak event-event yang lebih terarah dan lebih luas, sehingga mencampai titik temu antara kebutuan publik dan anggota APJII DKI Jakarta serta keterkaitannya dengan daerah-daerah lain,” kata Tedi.
Setelah mengikuti BATIC.event, Pengwil DKI Jakarta langsung merancang berbagai program yang berdampak positif untuk anggota APJII DKI Jakarta dan publik yang bermukim di ibukota, serta konektivitas dengan Pengwil APJII di daerah-daerah terutama yang bertetangga dengan DKI Jakarta dan Pulau Jawa. (RO/OL-7)
Amsal, yang merupakan kader jebolan Aceh, kini memikul mandat penuh untuk membawa gerbong besar PII menuju transformasi global.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya membangun learning organization bagi ASN sebagai fondasi penguatan kinerja dan daya adaptasi organisasi.
KETUA Umum Korps HMI-Wati (Kohati) PB HMI, Sri Meisista, menyoroti isu kesetaraan gender dalam organisasi hijau-hitam tersebut.
Hasil diskusi menyebut pentingnya langkah-langkah konkret untuk menutup kesenjangan dalam pengelolaan risiko.
PERCEPATAN transformasi digital dibutuhkan untuk memajukan berbagai bidang, termasuk dalam memajukan dan memperkuat jejaring organisasi.
Kehadiran AIIR menjadi tonggak penting dalam dunia pasar modal Indonesia.
Data Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI menunjukkan tren peningkatan pengaduan serta lonjakan kerugian finansial konsumen dari tahun ke tahun.
Pelaku usaha kini bisa daftar QRIS, terima pembayaran semua bank dan e-wallet, serta pencairan dana tiap jam.
Di tengah ekspansi ekonomi digital yang kian cepat, industri financial technology (fintech) Indonesia memasuki fase baru: dari mengejar pertumbuhan.
Meski potensi ekonomi digital besar, Indonesia masih menghadapi tantangan serius pada aspek literasi.
Peran AI sebagai intelligent trust, bukan pengganti tanggung jawab manusia, melainkan alat untuk memperkuat transparansi, keadilan distribusi, dan pengambilan keputusan beretika.
Bank Indonesia melakukan reformasi pengaturan industri sistem pembayaran, salah satunya Transaksi, Interkoneksi, Kompetensi, Manajemen Risiko, dan Infrastruktur Teknologi Informasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved