Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
Itu dilakukan agar keputusan dalam mengelola moda transportasi di Jabodetabek tidak berjalan lambat.
"Ya ada kesulitan di antaranya modal. Maka kami minta ada penundaan paling tidak dua tahun."
Beberapa hal yang masih kerapkali terjadi di sekitar jembatan tempat terintegrasi sejumlah moda transportasi umum itu yakni adanya ojek dan kendaraan lain yang parkir sembarangan.
Presiden mengaku saat ini optimistis dengan pembangunan moda-moda transportasi alternatif di kawasan Jabodetabek.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved