Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
PRESIDEN Joko Widodo memanggil sejumlah pejabat di jajarannya untuk rapat terbatas membahas pengelolaan transportasi di wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menggelar rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (8/1).
"Kita tahu bahwa semakin hari, kalau enggak lalu lintas, kemacetan ini kita kelola dengan baik di Jabodetabek ini, kejadian-kejadian kemacetan total, yang stuck yang tidak bisa tergerakkan semakin banyak," kata Presiden Jokowi.
Hadir dalam rapat tersebut para pejabat terkait Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menkopolhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menkominfo Rudiantara, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menaker Hanif Dzakiri.
Selain itu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bapenas Bambang Brodjonegoro, Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Rini Soemarno, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Jaksa Agung Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Gubernur DKI Anies Baswedan, Gubernur Banten Wahidin Halim, Kepala BPS Suhariyanto, dan Kepala BPKP Ardan Adiperdana.
Baca juga: Joko Widodo-Jusuf Kalla Sukses Berantas Korupsi
Presiden mengaku saat ini optimistis dengan pembangunan moda-moda transportasi alternatif di kawasan Jabodetabek.
"Kita juga optimistis dengan pembangunan MRT, LRT, kemudian juga ada Transjakarta dan juga kereta api bandara, kemudian juga ada kereta commuter yang juga sangat membantu sekali dalam mengatasi kemacetan di Jabodetabek," katanya.
Presiden menilai kemacetan di Jabodetabek akan dapat diurai melalui pengelolaan transportasi Jabodetabek yang baik. (OL-3)
Jika setelah proses investigasi internal terbukti karyawan bersangkutan menggunakan ijazah palsu, maka akan ditindak sesuai peraturan internal yang berlaku dengan pemecatan.
MRT Jakarta berkomitmen mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam meningkatkan aksesibilitas transportasi publik yang nyaman, aman dan efisien bagi masyarakat.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan tarif khusus layanan Transjakarta yakni Rp1 untuk penumpang wanita, pada Hari Kartini.
DALAM rangka memperingati Hari Angkutan Nasional pada Kamis (24/4), Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan kembali menggratiskan layanan transportasi umum
Pola operasi MRT Jakarta tersebut hanya berlaku untuk tiga hari saat libur sehingga pada Kamis (30/1) pola operasi akan kembali normal.
Penghapusan layanan koridor jelas bukan kebijakan yang cerdas, dan bertentangan dengan pembangunan MRT Jakarta.
Saat pembangunan LRT Jakarta, aktivitas naik dan turun penumpang dialihkan sementara di halte Utan Kayu sisi kiri dan sisi kanan mulai 27 Juni 2025 - 27 Juli 2025.
Dishub DKI Jakarta juga menambah jam operasional layanan tiga angkutan umum tersebut. Kebijakan ini berlaku selama 24 jam pada 22 Juni 2025, mulai pukul 00.00 WIB hingga 23.59 WIB.
“Kebijakan penetapan tarif Rp1 ini juga didukung dengan perpanjangan jam operasional di sejumlah rute, khususnya untuk mendukung mobilitas warga dalam perayaan malam puncak HUT Jakarta,”
GUBERNUR Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa bergerak merancang sistem transportasi modern dengan menyiapkan pembangunan Light Rail Transit (LRT) di kawasan Surabaya.
Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B ini merupakan upaya dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurai kemacetan yang menjadi masalah klasik perkotaan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggratiskan seluruh transportasi publik, mulai Transjakarta, MRT dan LRT khusus bagi penumpang perempuan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved