Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
TOKOH masyarakat, pengusaha, dan pihak terkait berkumpul untuk menghadiri Deklarasi Pendirian Koperasi Tambang Rakyat Se-Provinsi Kalimantan Timur.
WPR tidak boleh sekadar menjadi instrumen administratif, tetapi harus benar-benar berpihak kepada pengusaha lokal dan masyarakat di sekitar wilayah tambang.
UPAYA Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) dalam menertibkan aktivitas Penambangan Tanpa Izin (PETI) memasuki babak baru.
PENGUSAHA Tambang Rantau Edi Saputra mendirikan Koperasi Tambang Rakyat di Kabupaten Solok Selatan, Sumatra Barat.
INDUK Koperasi Tambang Nusantara (IKTN) terus bergerilya menyosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Mineral dan Batu Bara.
INDUK Koperasi Tambang Nusantara (IKTN) percepat sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025 kepada para pengusaha tambang.
PENGUSAHA, Basyaruddin, bersama jajaran Induk Koperasi Tambang Nusantara (IKTN) menggelar sosialisasi peraturan pemerintah kepada para penambang di Pasaman Barat, Sumatra Barat.
Aturan ini membuka peluang besar bagi koperasi, UMKM, dan organisasi keagamaan untuk ikut mengelola wilayah pertambangan rakyat (WPR).
Menkop Ferry Juliantono mengungkapkan bahwa saat ini badan usaha koperasi telah bisa mengelola sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba), termasuk tambang rakyat.
KEBERADAAN tambang rakyat ilegal yang tersebar di Pulau Lombok dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) didorong agar dikelola oleh koperasi sebagai alternatif pengelolaan tambang yang berkeadilan serta berpihak kepada rakyat.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved