Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
"Jadi lebih dari Rp75,3 triliun yang merupakan pembayaran subsidi dan kompensasi atau kurang bayar. Kalau kita lihat selain perbedaan harga yang meningkat, volume juga menaik," kata Menkeu.
Pendistribusian subsidi (BBM) tidak boleh lagi serampangan. Perbaikan data demi memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran jadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah.
Masyarakat diharapkan sadar, bahwa BBM dan LPG subsidi, hanya diperuntukkan bagi kalangan tidak mampu.
Dari pendaftaran, pengguna akan mendapatkan QR Code yang dapat digunakan untuk pembelian BBM Subsidi di SPBU Pertamina.
“Data pengguna yang terdaftar dan telah mendapatkan QR Code ini adalah bagian dari pencatatan penyaluran Pertalite dan Solar agar bisa lebih tepat sasaran."
Data yang sudah didaftarkan akan diverifikasi atau dicocokkan dengan kesesuaian persyaratan.
Pada tahap ini, ujar dia, pendaftaran fokus untuk melakukan pencocokan data antara yang didaftarkan oleh masyarakat dengan dokumen dan data kendaraan yang dimiliki.
Pada Jumat (1/7) lalu, Pertamina menerima pembayaran dari pemerintah atas kompensasi penyaluran BBM dan LPGSubsidi yang dilakukan pada 2021 sebesar Rp64,5 triliun.
Kepala Negara memahami bahwa tidak ada yang ingin subsidi energi dicabut, khususnya Pertalite dan LPG 3 kg. Namun, masyarakat harus menyadari bahwa harga energi global sudah meningkat tajam.
"Dengan penurunan nilai tukar, perlu dihitung ulang kebutuhan subsidi dan sebaiknya dilakukan penyesuaian harga BBM," ujarnya kepada wartawan, Kamis (7/7).
KEBIJAKAN penerapan pembelian BBM bersubsidi melalui aplikasi My-Pertamina, yang tujuannya untuk membatasi kebutuhan masyarakat, dinilai tidak efektif dan berbiaya tinggi.
Pemerintah harus bergerak cepat menyiapkan payung hukum agar pengguna BBM subsidi tepat sasaran.
Subsidi juga dapat menimbulkan efek ketergantungan. Kedepannya bukan tidak mungkin penghapusan subsidi terhadap harga gula petani akan cukup sulit.
Revisi memuat aturan teknis terbaru terkait ketentuan masyarakat yang berhak menggunakan Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite.
Kenaikan harga BBM bersubsidi diyakini akan sangat berdampak terhadap perekonomian Indonesia.
Bhima berpendapat dengan naiknya harga elpiji nonsubsidi akan berdampak pada daya beli kelas menengah
Over kuota untuk solar sekitar 15% dari kuota 14,91 juta KL menjadi 17,2 juta KL. Sementara pertalite sekitar 24% dari alokasi 23,05 juta KL, menjadi sekitar 28 juta KL.
Dengan skema subsidi saat ini, pemerintah menanggung biaya BBM sebesar Rp19,2 juta per mobil per tahun. Untuk sepeda motor, besaran subsidi mencapai Rp3,7 juta per unit per tahun.
“Aturan mengenai Pertalite dan Solar bersubsidi yang sedang disusun Pemerintah harus menjamin bahwa subsidi BBM diberikan secara tepat sasaran,” kata Puan
Ia mencontohkan seperti di Amerika Serikat dengan inflasi 9,1%, harga bensin sudah naik dua kali lipat dari harga normal.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved