Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
Pemerintah harus bergerak cepat menyiapkan payung hukum agar pengguna BBM subsidi tepat sasaran.
KEBIJAKAN penerapan pembelian BBM bersubsidi melalui aplikasi My-Pertamina, yang tujuannya untuk membatasi kebutuhan masyarakat, dinilai tidak efektif dan berbiaya tinggi.
"Dengan penurunan nilai tukar, perlu dihitung ulang kebutuhan subsidi dan sebaiknya dilakukan penyesuaian harga BBM," ujarnya kepada wartawan, Kamis (7/7).
Kepala Negara memahami bahwa tidak ada yang ingin subsidi energi dicabut, khususnya Pertalite dan LPG 3 kg. Namun, masyarakat harus menyadari bahwa harga energi global sudah meningkat tajam.
Kementerian Kesehatan untuk jangan terburu-buru menerapkan 12 kriteria dalam kebijakan Kelas Standar BPJS Kesehatan sebab rawan digugat.
Pada Jumat (1/7) lalu, Pertamina menerima pembayaran dari pemerintah atas kompensasi penyaluran BBM dan LPGSubsidi yang dilakukan pada 2021 sebesar Rp64,5 triliun.
Pada tahap ini, ujar dia, pendaftaran fokus untuk melakukan pencocokan data antara yang didaftarkan oleh masyarakat dengan dokumen dan data kendaraan yang dimiliki.
Data yang sudah didaftarkan akan diverifikasi atau dicocokkan dengan kesesuaian persyaratan.
“Data pengguna yang terdaftar dan telah mendapatkan QR Code ini adalah bagian dari pencatatan penyaluran Pertalite dan Solar agar bisa lebih tepat sasaran."
Dari pendaftaran, pengguna akan mendapatkan QR Code yang dapat digunakan untuk pembelian BBM Subsidi di SPBU Pertamina.
Masyarakat diharapkan sadar, bahwa BBM dan LPG subsidi, hanya diperuntukkan bagi kalangan tidak mampu.
Pendataan tersebut mulai dijalankan per 1 Juli 2022 di 11 kota/kabupaten terpilih, salah satunya di Kota Yogyakarta.
Pendistribusian subsidi (BBM) tidak boleh lagi serampangan. Perbaikan data demi memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran jadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah.
Mengutip survei koalisi KUSUKA 2020, Moeldoko menyebut bahwa 69% nelayan kecil kesulitan membeli BBM subsidi, dan 78% mengalami kesulitan memperoleh surat rekomendasi.
"Jadi lebih dari Rp75,3 triliun yang merupakan pembayaran subsidi dan kompensasi atau kurang bayar. Kalau kita lihat selain perbedaan harga yang meningkat, volume juga menaik," kata Menkeu.
KADIN Jateng mendukung rencana pemerintah yang akan membatasi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk mobil mewah.
Efisiensi itu membuat Pertamina bisa bertahan di tengah disrupsi geopolitik. Bahkan, karena efisensi itu, laba Pertamina bisa naik dibanding tahun sebelumnya.
Pemerintah, sambung kepala negara, tidak bisa begitu saja menghentikan subsidi meskipun saat ini harga berbagai komoditas energi mengalami lonjakan tinggi.
Kepala Negara menekankan bahwa kebijakan subsidi tersebut tetap diterapkan demi menjaga daya beli masyarakat di level terbawah.
Pengamat migas Sofyano Zakaria hanya masyarakat kurang mampu yang boleh menggunakan BBM dan LPG subsidi.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved