Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT migas Sofyano Zakaria mengimbau masyarakat agar bijak dalam menggunakan BBM dan LPG, termasuk BBM dan LPG subsidi.
Dalam hal ini, lanjutnya, hanya masyarakat kurang mampu yang boleh menggunakan BBM dan LPG subsidi. Sedangkan kalangan mampu dan orang kaya, seyogyanya tidak memakai BBM dan LPG subsidi.
"Penggunaannya harus bijak dan dilakukan secara tepat sasaran. Untuk bahan bakar Pertalite digunakan hanya untuk masyarakat kurang mampu seperti sepeda motor dan kendaraan umum (plat kuning)," ujar Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) tersebut, kepada media Senin (20/6).
Begitu juga dengan LPG subsidi. Sebaiknya memang hanya dipakai untuk masyarakat miskin dan usaha mikro, seperti warung pinggir jalan. Sedangkan orang kaya serta restoran menengah dan besar misalnya, memang harus menghindari penggunaan LPG subsidi.
Sofyano mengingatkan bahwa ketersediaan BBM dan LPG subsidi tetap berdasarkan kuota.
Baca juga: BKF: Subsidi LPG dan BBM Salah Sasaran, Didominasi Golongan Mampu
Untuk itu, menurut Sofyano, jika ada masyarakat mampu yang memakai Pertalite dan gas melon, misalnya, tentu akan berdampak pada distribusi terhadap masyarakat tidak mampu.
“Jadi, meskipun Pemerintah dan Pertamina sudah menjamin ketersediaan BBM dan LPG subsidi di Tanah Air, diharapkan masyarakat tetap bijak dalam penggunaannya,” kata dia.
Di sisi lain, Sofyano juga mengingatkan bahwa kondisi saat ini sebenarnya masih cukup berat, baik untuk Pemerintah dan Pertamina. Penyebabnya, tentu saja harga minyak dunia yang terus berada pada level yang sangat tinggi.
Untuk hari ini misalnya, minyak mentah jenis Brent dijual pada angka USD118,51 per barel. Sedangkan jenis WTI pada level USD115,31 per barel.
Untuk itulah Sofyano juga mengusulkan, agar pemerintah mengkoreksi harga BBM dan LPG subsidi. Pasalnya, sejak konversi minyak tanah ke LPG 3 kilogram, hingga kini pemerintah belum melakukan penyesuaian harga.
"LPG itu kalau saya amati, sejak pemerintah melakukan konversi minyak tanah ke LPG 3 kilogram, belum pernah melakukan penyesuaian harga," sambung dia.
Begitu pula dengan Pertalite. Sofyano berharap, peeemerintah bisa melakukan koreksi terhadap harga secara bertahap.
"Naiknya jangan sekaligus. Bisa dilakukan bertahap misalnya Rp 100 per bulan. Lama-lama harganya akan ikut menyesuaikan," kata Sofyano lagi.
Menurut Sofyano, kenaikan harga BBM secara bertahap bisa dilakukan bisa menghindari gejolak sosial di masyarakat.
"Jadi jangan takut Pemerintah tidak populer. Kemarin waktu harga (Pertamax) naik, juga tidak menimbulkan gejolak yang berarti," tutup dia. (RO/OL-09)
PT Pertamina Gas (Pertagas) mencatatkan kinerja operasional yang solid sepanjang 2025.
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin (9/3) malam.
Peningkatan kebutuhan LPG terjadi karena tingginya aktivitas rumah tangga, usaha mikro dan kebutuhan kuliner selama Ramadan.
Langkah tegas PT Pertamina dalam memberantas praktik pengoplosan tabung gas elpiji 3 kilogram dan distribusi BBM yang tidak sesuai peruntukan menuai apresiasi.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi terus bergerak cepat melakukan koordinasi intensif dengan PT Pertamina.
Dia menjelaskan selain menganalisis dokumen pengajuan, pihaknya juga melakukan klarifikasi terkait penyewaan kapal yang akan digunakan oleh PT PIS.
Diduga kuat terjadi praktik pengisian BBM menggunakan jeriken dalam skala besar yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu, yakni tengah malam dan subuh.
Potensi tersebut menjadi salah satu kekuatan Indonesia dalam menghadapi situasi dunia yang penuh ketidakpastian dan krisis.
Penurunan produksi di tiga negara pertama sekitar seperlima dari total produksi Januari mereka, dan di Irak mencapai 70%, menurut laporan tersebut.
Tanpa aliran minyak ini, rantai pasokan global akan terganggu parah. Dengan pasokan yang terbatas dan permintaan yang meningkat, harga kemungkinan akan naik.
Lili mengatakan publik berharap pertemuan para menteri tersebut tidak sekadar menjadi forum koordinasi.
Puan memperingatkan pemerintah agar ketegangan di Timur Tengah tidak menjadi alasan pembiaran atas lonjakan biaya transportasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved