Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
PERAN nelayan sejatinya tidak bisa dilepaskan dari perekonomian suatu daerah atau bahkan nasional. Sebab kemampuan daerah atau negara mengekspor hasil laut sanagt bergantung pada nelayan.
Sayangnya, kadang nasib nelayan sendiri kurang diperhatikan. Untuk itu Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menekankan pentingnya kemudahan pengajuan pembelian BBM bersubsidi bagi nelayan skala kecil. Mengutip survei koalisi KUSUKA 2020, Moeldoko menyebut bahwa 69% nelayan kecil kesulitan membeli BBM subsidi, dan 78% mengalami kesulitan memperoleh surat rekomendasi.
Baca juga: ALMA Docking Layani Kapal Nelayan di Pelabuhan Banjarmasin
“Selain surat rekomendasi, nelayan harus menyertakan lampiran-lampiran. Seperti KTP atau kartu tani, surat keterangan usaha, atau surat keterangan spesifikasi peralatan yang digunakan. Ini yang dinilai menyulitkan,” kata Moeldoko, pada rapat koordinasi Kantor Staf Presiden bersama Kementerian/ Lembaga, di Batam Kepulauan Riau, Jum’at (24/6).
Moeldoko menyampaikan, untuk memenuhi akses BBM bersubsidi bagi nelayan kecil, KSP mendorong kementerian/lembaga untuk melakukan percepatan Kartu Pelaku Usaha Bidang kelautan dan Perikanan (KUSUKA). Sebab, di dalam KUSUKA sudah terinput data-data nelayan yang bisa menjadi pedoman untuk penentuan dan pengalokasian BBM bersubsidi.
“Ini tidak hanya mengoptimalkan penyerapan kuota BBM bersubsidi, tapi penyalurannya juga akan tepat sasaran. KUSUKA itu by name by address, NIK, dan ukuran kapalnya juga terdata di kartu,” terang Moeldoko.
“Jadi ke depan nelayan tidak lagi kesulitan mengurus surat rekomendasi dan lampiran-lampirannya. Jika mereka membeli BBM tinggal menunjukkan kartu KUSUKA saja,” tambahnya.
Kepedulian Istana yang diwakili KSP terhadap nasib para nelayan kecil mendapat tanggapan positif dari Sekretaris Jenderal Aliansi Mahasiswa dan Milenial Indonesia (AMMI), Arip Nurahman. Menurutnya, bahan bakar merupakan penunjang utama bagi nelayan dalam melaut.
"Inilah salah satu bentuk perhatian pemerintah khususnya Istana terhadap nasib para nelayan. Saya pikir Kepala Staf Kepresidenan cukup responsif terhadap kepentingan rakyat, salah satunya terkait kebutuhan para nelayan kecil dalam mendapatkan BBM bersubsidi yang dinilai sangat mendesak sebagai penunjang mereka menangkap ikan," ujar Arip dalam keterangannya, Minggu (26/6).
Terkait program KUSUKA, Arip menegaskan bahwa hal itu sebuah terobosan dari pemerintah untuk menjaga BBM bersubsidi agar tetap tersalurkan sesuai peruntukannya. Selain itu, nelayan sangat dimudahkan karena tidak perlu repot namun cukup hanya dengan satu kartu itu.
"Dengan menerapkan data tunggal melalui aplikasi KUSUKA, kepentingan nelayan dapat terakomodir dalam mendapatkan BBM bersubsidi. Hal itu merupakan bentuk kepedulian yang mendalam dari istana terhadap keberlangsungan hidup nelayan dalam beraktivitas," tuturnya. (RO/A-1)
SpaceX dan Tesla, dua perusahaan terbesar milik Musk, diketahui menerima miliaran dolar AS dalam bentuk hibah pemerintah dan insentif lingkungan.
Menurutnya, permintaan KSAL agar TNI AL mendapatkan subsidi BBM sebagaimana yang diterapkan kepada Polri merupakan hal yang wajar.
POLEMIK pengurangan isi kemasan Minyakita dan penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) menjadi ironi di tengah upaya pemerintah menyediakan minyak goreng murah bagi rakyat.
ANGGOTA Komisi B DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan Pandapotan Sinaga, menegaskan subsidi air minum hanya pantas diberikan kepada masyarakat kecil.
Dalam revisi pergub juga akan diketahui siapa yang berhak menerima dan dinas apa yang mengawasi.
Pahala mengatakan, pemerintah harus memadankan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menyalurkan uang terkait subsidi gas melon.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved