Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
Seminar ini dihadiri oleh 20 perusahaan dan 40 delegasi dari Thailand yang ingin mengeksplorasi peluang pasar serta membangun kemitraan strategis dengan pelaku industri di Indonesia.
Penandatanganan MoU ini merupakan tindak lanjut dari proses pembicaraan bilateral kedua negara yang dimulai sejak awal 2024 lalu, yang dilanjutkan dengan pembahasan finalisasi draft MoU.
Program e-learning dirancang untuk memberikan pengetahuan tambahan di luar kompetensi dasar sebagai seorang penyelia halal, auditor halal, dan juru sembelih halal.
Gangguan pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya berdampak terhambatnya proses sertifikasi halal pelaku usaha mikro kecil
Baru-baru ini beredar kembali pesan berantai di WAG yang menyebutkan beberapa produk MSG dan mie instan mengandung bahan tidak halal.
Uruguay menjajaki kerjasama Jaminan Produk Halal (JPH) dengan Pemerintah Indonesia
Di Kalsel terdata 255.000 pelaku usaha kecil dan menengah di berbagai bidang dan baru sekitar 8.000 yang sudah mengantongi sertifikat halal.
LPPOM dorong pemerintah perhatikan sekor UMK pasca penundaan label wajib halal
BPJPH) Kementerian Agama mencairkan insentif untuk Pendamping Proses Produk Halal lebih dari Rp81 miliar.
Kemenparekraf telah menerbitkan Surat Edaran tentang Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman untuk Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada 25 Maret 2024.
Ada tiga strategi yang disiapkan Bank Indonesia untuk pengembangan ekonomi syariah di daerah, serta pengembangan kemandirian ekonomi pesantren di NTT.
Kewajiban sertifikasi halal di Indonesia ialah bentuk kehadiran negara untuk menjamin integritas kehalalan produk yang beredar dan dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat.
Saat ini Indonesia sedang menjajaki produk halal bersama dengan Selandia Baru. Pembahasan itu mengenai kemajuan terkait perjanjian produk halal tersebut.
Kewajiban sertifikasi halal pada produk UMKM harus dipertimbangkan dan dipersiapkan dengan matang agar tidak mempersulit pertumbuhan sektor ekonomi rakyat.
Berbagai instansi dan elemen di DIY selama ini telah bergerak untuk mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
Saat ini perlu ada strategi komunikasi dalam menyosialisasikan pentingnya standardisasi dan sertifikasi bagi usaha mikro.
Pelantikan ini menandai babak baru bagi DPW IAEI Malaysia dalam berkontribusi pada pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
Indonesia perlu memperluas diplomasi ekonomi produk halal agar produk halal Indonesia dapat masuk dan bersaing di pasar global.
Menurut Yuliana meningkatkan kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal menjadi urgensi tersendiri.
Pemenuhan standar jaminan produk halal di sektor logistik ini menjadi kebutuhan yang wajib dipenuhi yang akan diimplementasikan pada 17 Oktober mendatang,
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved