Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPENGURUSAN baru Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Malaysia, sebuah organisasi yang mewadahi para akademisi dan praktisi ekonomi Islam di Malaysia, hari ini (Jumat; 23/2) resmi dilantik untuk masa bakti periode 2024-2028. Acara pelantikan yang diadakan di International Institutefor Halal Researchand Training (INHART), International Islamic University Malaysia (IIUM) ini dihadiri Wakil Ketua Umum DPP IAEI dan jajarannya, serta akademisi, dan praktisi baik secara offline maupun online melalui sambungan zoom.
IAEI merupakan salah satu organisasi profesi terbesar di Indonesia dengan konektivitas yang luas. Adapun, DPW IAEI Malaysia merupakan salah satu Dewan Pengurus Wilayah khusus yang berada di luar negeri selain Inggris dan Bahrain.
Pelantikan ini dilakukan oleh Dr. Irfan Syauqi Beik, Wakil Ketua Umum VI DPP IAEI. Dalam sambutannya, dia menekankan peran strategis DPW IAEI Malaysia dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, mengingat Malaysia merupakan salah satu negara dengan industri keuangan syariah terbesar secara global.
“Keberadaan DPW IAEI Malaysia diharapkan dapat menjadi jembatan antara Indonesia dan Malaysia dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah,” ujar Dr. Irfan. “DPW IAEI Malaysia juga dapat menjadi platform bagi para akademisi dan praktisi di kedua negara untuk bertukar ide dan gagasan, serta melakukan kolaborasi penelitian dan pengembangan.”
Baca juga : Indonesia Naik Peringkat di Laporan SGIE Terbaru
Prof. Irwandi Jaswir, MSc, Phd, yang terpilih sebagai Ketua DPW IAEI Malaysia periode 2024-2028, menyampaikan komitmennya untuk menjadikan DPW IAEI Malaysia sebagai organisasi yang terdepan dalam pengembangan riset ekonomi dan keuangan syariah, serta industri halal.
“Kami ingin menjadikan DPW IAEI Malaysia sebagai pusat rujukan bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dunia,” ujar Irwandi. “Kami juga ingin berkontribusi dalam pengembangan industri halal, yang memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pendorong utama sektor ekonomi di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim seperti Indonesia dan Malaysia.”
Kepengurusan DPW IAEI Malaysia periode 2024-2028 ini didukung oleh dewan pembina yang terdiri dari para pakar ekonomi dan keuangan syariah terkemuka, termasuk Prof. Dr. M. Firdaus, SP, M.Si (Atase Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk Malaysia) dan Dr. Muntaha Artalim Zaim (AssistantProf IIUM).
Pelantikan ini menandai babak baru bagi DPW IAEI Malaysia dalam berkontribusi pada pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Dalam kepengurusan ini terdapat empat area riset utama yang menjadi fokus pengembangan program, yakni industri halal, perbankan dan keuangan syariah, filantropi dan keuangan sosial Islam, serta bidang riset keberlanjutan dan pembangunan ekonomi.
Dengan sinergi dan kolaborasi antara para akademisi, praktisi, dan pemuka ekonomi Islam, DPW IAEI Malaysia diharapkan dapat memainkan peran penting dalam mewujudkan ekonomi dan keuangan syariah yang maju dan berkelanjutan.(RO/H-1)
Badan Amil Zakat Nasional menetapkan nisab zakat penghasilan 2026 sebesar Rp7.640.144 per bulan atau Rp91,68 juta per tahun berdasarkan harga emas 14 karat.
KETUA PP Muhammadiyah Anwar Abbas menanggapi kritik Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dalam sebuah kesempatan, Purbaya mendorong agar ekonomi atau perbankan syariah
BERKAT peran community officer sebagai garda terdepan dalam melayani dan mendampingi warga masyarakat inklusi, PT Bank BTPN Syariah Tbk mencatatkan kinerja positif sepanjang 2025.
Penyatuan dua figur dengan latar belakang yang saling mengisi dan menguatkan: investasi global dan ekonomi kerakyatan sejatinya adalah sebuah langkah cerdas
Danantara Indonesia menyampaikan bahwa penguatan Kawasan Thakher berjalan sebagai fondasi awal pengembangan Kompleks Haji.
Dahnil memerinci aset yang kini dimiliki Indonesia di Tanah Suci. Aset tersebut meliputi bangunan yang sudah beroperasi sebagai hotel serta lahan strategis yang siap dikembangkan.
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menggelar prosesi penandatanganan Nota Kesepahaman.
Asosiasi Lembaga Pemeriksa Halal Indonesia meminta agar tuduhan pungutan liar (pungli) dalam proses sertifikasi halal tidak digeneralisasi tanpa klarifikasi berbasis fakta dan regulasi.
BANDUNG International Food & HoReCa Expo (BIFHEX) yang memasuki tahun ke-11 penyelenggaraannya, yang merupakan ajang B2B terbesar di Jawa Barat.
Menlu RI Sugiono menegaskan komitmen Indonesia-Turki memperkuat kerja sama industri, produk halal, dan pertanian saat bertemu Presiden Erdogan di Istanbul.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempertegas komitmennya dalam mendukung daya saing pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) sektor perikanan melalui penguatan ekosistem halal.
Tujuan utama dari kesepakatan ini adalah membangun sinergi yang kuat, harmonisasi program, dan kolaborasi yang efektif dalam melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan promosi bidang JPH.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved