Berita Terbaru Phpu Hari Ini

MK Hanya Adili Hasil Pemilu, Ahli Khawatir Terjadi Keadilan Sesat

Pakar Hukum Universitas Brawijaya Aan Eko Widiarto mengungkapkan kekhawatirannya bila Mahkamah Konstitusi (MK) hanya bisa memeriksa dan mengadili hasil pemilihan umum.

Pemanggilan 4 Menteri, Hamdan Zoelva: Hakim Memiliki Perhatian Serius

Hamdan Zoelva, menilai pemanggilan empat menteri sebagai keseriusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani PHPU untuk Pilpres 2024.

Istana : Pemanggilan Para Menteri ke MK Tidak Harus Izin Presiden

SKP Bidang Hukum Dini Shanti Purwono mengatakan para menteri tidak perlu izin dari Presiden sebagai saksi di Mahkamah Konstitusi.

MK akan Panggil 4 Menteri Jokowi

Mahkamah Konstitusi (MK) menjadwalkan pemanggilan empat menteri Jokowi di sidang PHPU

Pengamat: Hak Angket Harus Tetap Jalan untuk Bongkar Kecurangan Pemilu

Di tengah sidang perkara PHPU Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), hak angket harus tetap digulirkan untuk bongkar dugaan kecurangan pemilu.

Ahli dari Kubu AMIN Sebut Penerimaan Pendaftaran Prabowo-Gibran oleh KPU Diskriminatif

Berita acara verifikasi dokumen persyaratan bakal capres dan cawapres pada 28 Oktober 2023, menyatakan pasangan Prabowo-Gibran memenuhi syarat berdasarkan PKPU 19 Tahun 2023.

Jumlah Sengketa Pemilu di MK Turun, ini Alasannya

Jumlah sengketa hasil pemilu pada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk 2024 berkurang jika dibandingkan dengan Pemilu 2019. 

Pilih Jalur MK, Hak Angket Dinilai Hanya Sebatas Isu Belaka

PENGAMAT politik Prof Lili Romli menilai wacana hak angket kecurangan pemilu yang bergulir selama ini hanya sebatas isu belaka. Paslon dan partai-partai pendukung lebih serius lewat MK.

MK Diminta Hadirkan Presiden Jokowi untuk Membela Diri atas Tuduhan Cawe-Cawe di Pilpres

PAKAR Hukum Tata Negara Feri Amsari meminta agar Mahkamah Konstitusi segera memanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk ikut bersaksi dan membela diri atas tuduhan cawe-cawe Pilpres

Para Menteri Terkait Perlu Dihadirkan sebagai Saksi dalam Persidangan PHPU Pilpres di MK

PAKAR Hukum Tata Negara Feri Amsari menilai beberapa menteri terkait dapat dihadirkan untuk menjadi saksi di persidangan perselisihan hasil pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Kuasa Hukum Anies dan Ganjar Kompak Minta Hakim Hadirkan Menkeu dan Mensos di Sidang MK

KUASA hukum paslon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD meminta majelis hakim menghadirkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini

TPN Ganjar-Mahfud: Jangan Kerdilkan Peran MK Hanya untuk Adili Selisih Suara

PERAN Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) jangan dikerdilkan hanya untuk mengadili selisih suara.

Puji-Puji Hasyim Asy'ari, Ketua MK Tegur Kuasa Hukum KPU

HAKIM Konstitusi Suhartoyo menegur Kuasa Hukum KPU RI Hifdzil Alim saat sidang sidang perkara PHPU Pilpres 2024. Hifdzil menambahkan pernyataan yang tidak ada di  jawaban tertulis

Cegah Konflik PHPU, Jimly Ajak Semua Hormati Putusan MK

Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengatakan perkara PHPU 2024 di MK hanya 278 atau lebih sedikit dari 340 di 2019. Hal ini lebih mudah bagi MK untuk menggelar sidang dan putusannya harus diterima.

Nama Jokowi Disebut di Sidang MK, Ini Respons Istana

Istana menilai sengketa pemilu merupakan ranah Mahkamah Konstitusi (MK)

Hakim MK Diharapkan Progresif

Hakim konstitusi diminta progresif dalam menegakkan keadilan pemilu

Gerindra Heran Keterlibatan Jokowi di Pilpres Diungkit dalam Sidang MK

PARTAI Gerindra heran keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2024 diungkit pada persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Mahfud MD Minta MK Bekerja Secara Independen Selamatkan Demokrasi dan Hukum

Mahfud MD meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk bekerja secara independen

Permohonan Anies-Muhaimin di MK Dinilai Lebih Banyak Narasi

Yusril Ihza Mahendra menilai permohonan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam sidang PHPU lebih banyak narasi.

Anwar Usman Tak Hadir Sidang PHPU, Anies: Memang Ketentuannya

Anies Baswedan menilai absennya hakim konstitusi Anwar Usman dari persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024, sudah sesuai ketentuan. 

Belajar dari Kasus Oknum Petugas Keamanan di Pematangsiantar

Suara Mosi tak Percaya kepada Menteri Kesehatan

Seni Mendengarkan di Era Digital

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting