Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
PENGAMAT politik dan Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, mengatakan di tengah sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), hak angket harus tetap digulirkan agar bisa membongkar dugaan kecurangan pemilu.
Ray mengatakan hak angket jangan dibenturkan dengan pemakzulan presiden. Menurutnya, lebih baik hak angket digulir untuk mengetahui benar atau tidak ada penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden, politisasi bantuan sosial, pengerahan aparatur negara dalam pelaksanaan Pilpres 2024.
"Kalau tidak terbukti, pemenang pemilu makin legitimate dan presiden terbebas dari asumsi menggunakan kekuasaan. Jika terbukti, ini jadi modal untuk mengevaluasi secara menyeluruh," kata Ray dalam keterangannya, Senin (1/4).
Baca juga : Pilih Jalur MK, Hak Angket Dinilai Hanya Sebatas Isu Belaka
Menurutnya, ada sejumlah partai politik belum menggulirkan hak angket karena sejumlah alasan seperti, masih ada saling tunggu di antara parpol, lalu ada sikap pragmatis di antara elite parpol.
Untuk itu, dia mendorong agar partai politik yang pernah mengeluarkan pernyataan mendukung hak angket harus bertanggung jawab jika tidak memenuhi janji tersebut. Dia berharap agar parpol untuk lebih responsif terhadap aspirasi rakyat dan tidak hanya mementingkan kepentingan elit partai mereka saja.
"Jadi parpol harus membuktikan apa yang mereka rencanakan itu," kata Ray.
(Z-9)
Selain itu, dia juga menyinggung perihal penanganan pelanggaran di Bawaslu hanya 14 hari. Padahal, kepolisian penyidikan dilakukan tiga sampai enam bulan.
Bahkan secara serentak KPU se-Indonesia melaksanakan pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
BAWASLU Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, telah menangani sebanyak 11 kasus sejak dimulainya tahapan pilkada pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota (pilwakot) 2024.
Regulasi kepemiluan yang tetap dan tidak berubah dibutuhkan agar kualitas demokrasi yang baik tidak sebatas sukses penyelenggaraan saja.
Usman Hamid menyebut ada motif terselubung aparat penegak hukum seperti Polda Metro Jaya dan KPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Megawati kembali mengungkit soal kekalahan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan meyakini bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif
PARTISIPASI pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Padang tahun 2024 tercatat hanya 49 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
KETUA PARA Syndicate Ari Nurcahyo menyebut Pilkada Serentak 2024 merupakan pertarungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan Megawati Soekarnoputri.
Pentingnya kepedulian anak-anak muda terhadap perhelatan pilkada mendatang.
DINAMIKA politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 kian panas. Adanya pertemuan antara Joko Widodo dengan salah satu pasangan calon Pilkada Jakarta,
Elektabilitas Rido unggul dari kandidat lain karena pengaruh pemilih Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved