Berita Terbaru Perludem Hari Ini

Perludem: Kredibilitas MK Kembali Dipertanyakan Pasca Putusan Sengketa Pilpres

PENELITI Perludem Kahfi Adlan Hafiz mengatakan kredibilitas dari Mahkamah Konstitusi (MK) pasca mengeluarkan putusan sengketa pemilihan presiden kembali dipertanyakan.

Jelang Putusan MK soal Sengketa Pilpres, Potensi Ditolak atau Dikabulkan Sama Besar

Manajer Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil mengungkapkan peluang MK mengabulkan atau menolak sama besarnya.

MK Suarakan Sanksi Peringatan Keras Terakhir DKPP ke KPU yang tak Bikin Jera

PERKUMPULAN untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengapresiasi sikap hakim konstitusi Arief Hidayat yang menyinggung soal sanksi peringatan keras terakhir dari DKPP kepada komisioner KPU

Bawaslu Didorong Lebih Progresif Tangani Laporan Masyarakat saat Pilkada 2024

Perludem meminta Bawaslu lebih porgresif menangani dugaan pelanggaran pemilu yang diporkan masyarakat saat Pilkada 2024.

Perludem Soroti Ruang Aman bagi Masyarakat Laporkan Pidana Pemilu

Perludem menyoroti minimnya ruang aman yang dimiliki masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran pemilu, utamanya terkait tindak pidana pemilu

Ada Pergeseran Kursi PPP ke Parpol Lain di 12 Dapil, Mengapa?

Perludem mencatat pergeseran kursi PPP di 12 dapil. Hal itu akibat suara PPP yang tak mencapai ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4 persen saat dikonversi.

Gugatan Pilpres 2024, MK Harus Pastikan Proses Persidangan Berjalan Terbuka

TIMNAS Amin dan TPN Ganjar-Mahfud MD telah mengajukan gugatan ke MK terkait hasil Pemilu 2024. Salah satu permohonan adalah pemungutan suara ulang tanpa Gibran Rakabuming Raka.

17,3 Juta Suara Terbuang karena Ambang Batas Parlemen, KPU Tak Bisa Berbuat Apapun

SEBANYAK 17.304.303 suara di Pemilu 2024 terbuang akibat ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4%. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dipastikan tak bisa berbuat apapun.

Perludem: Dugaan Kecurangan Tidak Terklarifikasi, Legitimasi Pemilu Jadi Soal

Manajer Program Perludem Fadli Ramadhanil menilai jika semua dugaan kecurangan tidak terklarifikasi dengan baik saat rekapitulasi, legitimasi pemilu jadi soal yang tak kunjung usai.

Perludem: Hilangnya Data Statistik Sirekap KPU Lahirkan Polemik Baru di Pemilu 2024

Peneliti Perludem menilai, hilangnya tampilan data statistik Sirekap di situs Komisi Pemilihan Umum (KPU), justru melahirkan polemik baru terkait pemilu 2024.

Perludem Tarik Permohonan Uji Materiil UU Pilkada

PERKUMPULAN untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) memutuskan menarik kembali permohonan pengujian materiil UU Pilkada.

Perludem Sebut Pemungutan Suara Ulang Lebih Banyak Disebabkan Kesalahan Teknis di Lapangan

DIREKTUR Eksekutif Perludem Khoirunnisa Agustyati mengatakan rekomendasi terkait pemungutan suara ulang (PSU) yang diperintahkan oleh Bawaslu lebih banyak disebabkan kesalahan teknis.

Perludem: Menutup Sirekap bukan Solusi Atasi Kekacauan Pemilu

Menutup Sirekap bukan solusi tepat untuk meredam kekisruhan yang ada akibat ketidaksinkronan data suara di pemilu 2024. Seharusnya KPU meningkatkan kinerja dan akurasi Sirekap.

Perludem Pertanyakan Angka Sirekap yang Tidak Sinkron: Disengaja atau Tidak?

Peneliti Kahfi Adlan Hafiz mempertanyakan mengapa ada banyak temuan angka sirekap yang tidak sinkron dengan form C1.

Jokowi Selalu Bermain-main di Wilayah Ketidaknetralan Presiden

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan ke hotel tempat berkumpul di peserta kampanye 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka usai kampanye akbar di Stadion GBK.

WNI di Kuala Lumpur Nyoblos Besok, TPS Terpusat di World Trade Center

WARGA negara Indonesia (WNI) di Kuala Lumpur dijadwalkan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024 pada Minggu (11/2) besok. Pemungutan suara dipusatkan di Gedung World Trade Centre (WTC)

Sesat Pikir Pilpres Satu Putaran Bebani Negara

NARASI Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2024 satu putaran lebih baik untuk menghemat anggaran negara terus disuarakan oleh elite politik dan pemengaruh jelang hari pemungutan suara.

Jangan Rusak Demokrasi untuk Kepentingan Politik Pragmatis

DOSEN Hukum Kepemiluan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini mengatakan suara moral dari civitas academica terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi jangan dicurigai

Kampanye Presiden di Luar Cuti Masuk Tindak Pidana

Undang-undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memungkinkan presiden melakukan kampanye, tetapi ada syarat yang harus dipatuhi.

Kawal Pemilu supaya tidak Jadi Alat Pelanggengan Kekuasaan

Perludem menekankan pentingnya pengawasan publik terhadap jalannya Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Jangan sampai pesta demokrasi menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan.

Algoritma dalam Perspektif Budaya dan Proses Pembelajarannya

Jangan Biarkan Sekolah Dasar Negeri Sekarat!

Penulisan Sejarah untuk Kepentingan Bangsa dan Pendidikan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia