Berita Terbaru Pemerintahan Hari Ini

Aturan yang Dikeluarkan Menteri Harus Dapat Izin Presiden

Ketentuan itu tertuang dalam Perpres 68/2021, yang bertujuan menjaga arah kebijakan pembangunan nasional. Presiden harus mengetahui kebijakan yang ditetapkan menteri/kepala lembaga.

Kemendag Minta Tambahan Anggaran Rp488,7 Miliar pada 2022

Dengan demikian, total kebutuhan anggaran Kementerian Perdagangan pada 2022 menjadi Rp2,87 triliun. Anggaran tersebut untuk membiayai sejumlah program prioritas.

Mahfud MD: Amandemen Konstitusi Kewenangan MPR

Menurut Mahfud, pemerintah tidak dapat menyatakan setuju atau menolak terhadap amandemen UUD 1945, karena tidak memiliki kewenangan.

Elektabilitas Gerindra Naik Karena Masih Dianggap Bukan Pendukung Pemerintah

"Di saat tren kepuasan (terhadap) pemerintah turun, justru elektabilitas Gerindra meningkat," kata Burhanuddin.

KPK: Utilisasi NIK Bisa Cegah Kerugian Negara

Menurut KPK, keuangan negara kerap bobol lantaran pendataan yang dilakukan tidak berbasis NIK. Saat ini, utilisasi NIK oleh K/L sudah berangsur membaik.

PPATK dan BP2MI Tingkatkan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Pekerja migran merupakan penyumbang devisa terbesar kedua di Indonesia, setelah sektor migas. Sehingga, penting menggencarkan perlindungan PMI.

Duterte Mau Calonkan Diri Sebagai Wapres Filipina pada 2022

Ketika mengumumkan pencalonan dirinya, Duterte mangaku masih khawatir dengan bahaya narkoba, kriminalitas, hingga pemberontakan di Filipina.

Penyederhanaan Aturan Investasi Dinilai Dongkrak Perekonomian

Menko Airlangga Hartarto menekankan bahwa upaya penyederhanaan regulasi investasi oleh pemerintah, menjadi kunci mendongkrak perekonomian kuartal II 2021.

Taliban Berkuasa di Afghanistan, RI Dorong Pemerintahan Inklusif

Seperti negara-negara di dunia, Indonesia juga menyoroti pernyataan kelompok Taliban, yang menjanjikan pemerintahan Afghanistan yang inklusif.

Selandia Baru Catat Kasus Covid-19 Tertinggi Sejak April 2020

Namun, otoritas Selandia Baru menyatakan jumlah kasus positif covid-19 yang berpusat di Auckland, tidak meningkat secara eksponensial.

Pemerintah Terus Sempurnakan DTKS untuk Bantu Masyarakat Miskin

Upaya tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas berbagai program perlindungan sosial. Pemerintah ingin fokus membantu masyarakat rentan dan miskin.

Waspadai Multiple Waves, Luhut: Tata Kelola Negara Perlu Dibenahi

Berkaca dari penanganan covid-19 saat ini, Menko Luhut menilai sistem tata kelola negara tindak berjalan optimal di masa darurat.

Palembang Masih Tunggu Arahan Pusat Soal Level PPKM

Saat ini, wilayah Palembang sudah berstatus zona oranye covid-19. Namun, Pemkot Palembang masih menunggu kebijakan pusat soal perpanjangan PPKM.

Konsumsi Rumah Tangga Tetap Jadi Sumber Pertumbuhan Ekonomi

Permintaan masyarakat terhadap sektor riil yang selama ini juga menjadi motor perekonomian, juga dinilai penting dalam perkembangan ekonomi domestik.

Aturan Pemilu Diharapkan Mengakomodasi Masyarakat Rentan

Sehingga, kelompok masyarakat rentan, seperti masyarakat adat dan penyandang disabilitas, dapat menggunakan hak pilihnya dalam pesta demokrasi.

Kemenkeu Tegaskan tidak Ingin Ambil Alih Rumah Dinas Anggota DPR

Namun, wacana mengembalikan rumah dinas jika anggota DPR lebih memilih tunjangan, lahir dalam diskusi BURT DPR dengan Kemenkeu.

Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19 untuk Penyandang Disabilitas

Upaya vaksinasi covid-19 untuk penyandang disabilitas berfokus pada enam provinsi. Rinciannya, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali.

Menkeu: Ada 5 Faktor agar RI Bisa Lolos dari Middle Income Trap

Menurut Sri Mulyani, banyak negara yang berhasil naik dari berpendapatan rendah ke menengah, lalu terjebak di posisi tersebut bertahun-tahun.

Pemerintah Pastikan Semua Vaksin Efektif Lawan Varian Baru Covid-19

Masyarakat pun diminta untuk segera melakukan vaksinasi, tanpa memilih merek vaksin covid-19 jenis tertentu. Sehingga, imunitas dalam tubuh semakin kuat.

AS Siap Akui Pemerintah Taliban Jika Hormati Hak Perempuan dan Tolak Al-Qaeda

AS akan mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan jika ada penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan menghindari gerakan ekstremis seperti Al-Qaeda.

Ramadan dan Ujian Kepekaan Kita

Pendidikan Tinggi dan Kecendekiawanan

Arogansi Trump, Pembunuhan Khamenei, dan Dinamika Timteng

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia