Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

Mahasiswa Harus Ambil Peran Merawat Keutuhan Bangsa

Kontestasi politik pemilihan presiden yang menguras energi bangsa lebih dari satu tahun harusnya selesai di persidangan MK

Anwar Usman dan Arsul Sani dalam Sorotan Sengketa Pileg MK

Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Arsul Sani menjadi sorotan di sidang pendahuluan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2024 yang dimulai hari ini, Senin (29/4).

MK Soroti Banyaknya Perpindahan Suara Parpol di Sidang Sengketa Pileg 2024

Hakim Konstitusi menyoroti banyak perpindahan suara antarpartai politik pada Pileg 2024. Hal itu diterangkan dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2024.

Sidang Sengketa Pileg: Arsul Sani tidak akan Gunakan Hak Memutus dalam Perkara PPP

Hakim Konstitusi Arsul Sani menjadi sorotan karena akan tetap menangani perkara untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Panel 2 bersama Saldi Isra sebagai Ketua Panel dan Ridwan Mansur.

MK Gelar Sidang Perdana Perkara Sengketa Pileg 2024

Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menggelar penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 pada Senin (29/4) pagi.

Arsul Sani Ikut Adili Perkara PPP

Hakim Konstitusi Arsul Sani ikut menyidangkan perkara PHPU Pileg 2024 dengan pemohon PPP.

Tidak Akan Ada Lonjakan Besar Hasil Sidang PHPU Pileg 2024 di MK

Ray Rangkuti dari Lingkar Madani menyatakan tidak akan ada lonjakan besar dalam hasil sidang PHP) Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Perludem: Persidangan PHPU Pileg di MK Harus Transparan

Satu yang harus dipastikan dalam proses Pileg tentu saja soal proses transparansi, proses akuntabilitas dari persidangan.

PPP: Tidak Ada Konflik Kepentingan pada Hakim Konstitusi Arsul Sani

Koordinator LBH PPP Erfandi Syaqroni menegaskan tidak ada konflik kepentingan di sidang PHPU legislatif 2024 meskipun Hakim Konstitusi Arsul Sani ikut dalam sidang perkara. 

PPP Siapkan Bukti Sidang MK untuk Ungkap Kehilangan 224 Ribu Suara

LBH PPP Erfandi Syaqroni tengah menyiapkan alat bukti yang menunjukan hilangnnya 224 ribu suara pada 24 provinsi.

Anies Baswedan Mengaku Senang Bisa Ikuti Semua Proses Pemilu Meski Kalah

Anies Baswedan mengaku lega setelah mengikuti semua proses pemilu sampai menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ini Beberapa Hal yang Perlu Dibenahi dari Sistem Pemilu Berdasarkan Dissenting Opinion Hakim Konstitusi

PENGAJAR hukum pemilu dari Universitas Indonesia Titi Anggraini menyampaikan ada banyak persoalan yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilu 2024

Tiga Panel Sengketa Pileg di MK Harus Bebas Konflik Kepentingan

MAHKAMAH Konstitusi (MK) harus mendesain tiga panel persidangan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2024 secara optimal untuk mencegah benturan kepentingan

MK Fasilitasi Hakim Konstitusi Tukang Pijat Agar tidak Kelelahan

MK juga sampai menggandeng Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memantau kandungan gizi dari makanan yang dikonsumsi hakim MK.

Sengketa Hasil Pileg 2024 Terbanyak Diajukan PPP

Apabila permohonan PPP di MK kalah dan suaranya tetap di bawah 4%, Pemilu 2024 menjadi sejarah bagi PPP sebagai kali pertama partai itu gagal lolos ke parlemen setelah mengikuti pemilu sejak 1971.

KPU Siapkan 8 Pengacara Hadapi Sengketa Pileg

KPU menyiapkan delapan kuasa hukum untuk menghadapi sidang sengketa hasil Pemilihan Legislatif 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Gugatan PDIP ke PTUN tidak akan Tunda Pelantikan Prabowo-Gibran

Gugatan PDI Perjuangan terkait hasil Pilpres 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak akan menunda pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka

Tanggapi Kritikan MK, Bawaslu Singgung Revisi UU Pemilu

Bawaslu menanggapi penilaian Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penanganan pelanggaran pemilu dalam putusan sengketa hasil Pilpres 2024 yang dinilai terkesan formalistik

Komisi II: Revisi UU Pemilu Wajib Segera Dilaksanakan

ANGGOTA Komisi II DPR RI dari fraksi PKS Mardani Ali Sera, menegaskan perlunya penyempurnaan Undang-Undang (UU) Pemilu pada awal periode 2024-2029.

Pendukung Capres-Cawapres Diimbau Bersikap Rasional Tanggapi Putusan MK

Menyikapi putusan PHPU yang dikeluarkan oleh MK terkait sengketa pilpres 2024, masyarakat akan menyikapinya secara dinamis dengan tetap memperhatikan aturan-aturan.

Demokrasi Tanpa Dusta

Rasch untuk Penilaian Bermakna

Hadir untuk Percaya

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia