Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

Respons DKPP, Bawaslu Sebut Pencalonan Gibran Tidak Bermasalah

BAWASLU mengatakan bahwa pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden tidak bermasalah. Hal itu merespons putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Catat! Besok Hari Terakhir Warga Bisa Urus Pindah Memilih dalam Pemilu 2024, Ini Syaratnya

Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idroos, menerangkan bagi yang ingin pindah memilih harus dalam empat kondisi sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Jangan Rusak Demokrasi untuk Kepentingan Politik Pragmatis

DOSEN Hukum Kepemiluan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini mengatakan suara moral dari civitas academica terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi jangan dicurigai

Alumni UKI Tolak Paslon Pelanggar Etika

ALUMNI Universitas Kristen Indonesia (UKI) melihat pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming telah melakukan pelanggaran etik sejak pencalonan. Alumni menolak pencalonan

Bawaslu Pantau Putusan DKPP Terhadap Ketua KPU

Bawaslu memantau pelanggaran kode etik ihwal proses pendaftaran capres dan cawapres.

Kubu Anies-Muhaimin Apresiasi Putusan DKPP soal Ketua KPU

KUBU pasangan capres dan cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (AMIN) mengapresiasi putusan DKPP soal Ketua KPU.

Ketua KPU Hasyim Asy'ari Ogah Mengomentari Putusan DKPP

KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari enggan mengomentari putusan DKPP soal pelanggaran kode etik pendaftaran cawapres Gibran Rakabuming Raka.

Ketua KPU Hasyim Asy’ari Terbukti Langgar Etik Terkait Pencalonan Gibran Rakabuming Raka

Ketua DKPP Heddy Lugito menyebut Hasyim sebagai teradu satu, terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.

Jokowi di Antara Chief dan ‘Thief’ of State

Baru-baru ini, pakar ilmu politik Ikrar Nusa Bhakti dalam sebuah dialog di TV mengatakan, politik di negeri ini sudah masuk kategori disgusting, bukan lagi interesting, bukan pula amusing.

Sivitas STFT Jakarta Serukan Pemilu 2024 Beretika dan Berintegritas

Sivitas Sekolah Tinggi Filsafat Theologi (STFT) Jakarta menyerukan agar pemilihan umum (pemilu) 2024 beretika dan berintegritas. 

Civitas Akademika UMY Gelisah atas Pelanggaran Konstitusi dan Hilangnya Etika Bernegara

Dewan Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) mengeluarkan pesan kebangsaan dan imbauan moral kepada seluruh penyelenggara Negara.

KPU Tetapkan Jadwal Pilkada 2024 pada 27 November

KPU menerbitkan PKPU Nomor 2 Tahun 2024 yang menetapkan jadwal Pilkada 2024 ditetapkan pada 27 November.

Petisi Masyarakat Sipil: Selamatkan Indonesia dari Kepentingan dan Ambisi Kekuasaan Jokowi

ORGANISASI dan individu yang mengatasnamakan masyarakat sipil membuat petisi untuk calon presiden (capres) Prabowo Subianto dan calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka.

Penggugat Batas Usia Capres-Cawapres di MK Dikabarkan Layangkan Gugatan Wanprestasi ke Gibran

PENGGUGAT uji materi batas usia capres dan cawapres di Mahkamah Konstitusi, Almas Tsaqibirru dikabarkan melayangkan gugatan terhadap Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

UII Desak Jokowi Kembali Menjadi Teladan Etika

Sivitas Akademika UII, mengeluarkan pernyataan sikap yang bertajuk ‘Indonesia Krisis Kenegarawanan’ yang dibacakan Rektor Prof. Fathul Wahid di kampus setempat.

Tom Lembong Tak Persoalkan Pelaporan Dirinya ke Bawaslu

Tom Lembong, tak menyoal soal pelaporan dirinya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ia menyerahkan sepenuhnya ke Tim Hukum Timnas AMIN.

MK Kembali Tolak Uji Batas Usia Capres-Cawapres

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak untuk seluruhnya permohonan Perkara Nomor 156/PUU-XXI/2023 mengenai ketentuan persyaratan usia minimal menjadi calon presiden dan calon wakil presiden

Permohonan Pemisahan Ditjen Pajak dari Kemenkeu Ditolak MK

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan pemisahan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dari Kemenkeu. Permohonan yang diajukan seorang konsultan pajak

UU ITE Digugat, Ahli: Kritikan untuk Pejabat Harusnya Masuk Perdata bukan Pidana

SIDANG lanjutan uji materi UU KUHP dan UU ITE kembali digelar. Ahli pemohon menyatakan, kritik atau serangan individu ke pejabat negara mestinya tidak diproses pidana, melainkan perdata.

Profil Mahfud MD, Dari Mahasiswa Hukum, Menko Polhukam hingga Cawapres

PROFESOR Dr Mohammad Mahfud Mahmuddin, SH, SU, MIP, atau lebih sering dikenal Mahfud MD adalah seorang pakar hukum tata negara, politisi, dan intelektual Indonesia.

Jalinan Erat 75 Tahun Indonesia-Tiongkok

Arah Pendidikan Digital Anak Indonesia

Menuju Sistem Pangan Bermartabat

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia