NEWSTICKER

Berita Terbaru Kpu Hari Ini

Arahan KPU soal Putusan MA Harus Disertai Sanksi
04/10/2023 18:34
PAKAR hukum kepemiluan dari Universitas Indonesia Titi Anggraini berpendapat arahan Ketua KPU RI kepada partai politik terkait dua putusan MA harus disertai dengan sanksi.
Belasan Bacaleg di Brebes Batal Tampil di Pemilu 2024
04/10/2023 08:08
Parpol juga ada yang menggeser bacalegnya ke daerah pemilihan (dapil) yang lain.
Dana Rp224 M untuk Pilkada Sulsel 2024 sudah Disepakati
03/10/2023 16:33
Sulsel menjadi provinsi pertama dari 38 provinsi yang ada di Indonesia yang melakukan penandatanganan NPHD.
KPU Diminta Segera Laksanakan Putusan MA
02/10/2023 23:22
KPU mengulur-ulur waktu pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA)
KPU Dianggap Sengaja Ulur Waktu
02/10/2023 23:03
KPU sengaja mengulur-ulur waktu terkait putusan Mahkamah Agung (MA) ketimbang melakukan revisi Peraturan KPU (PKPU).
KPU: Beberapa Parpol Ajukan Fatwa ke MA Terkait Mantan Koruptor Nyaleg
02/10/2023 17:02
Afifuddin mengaku tak tahu parpol mana saja yang mengajukan fatwa ke MA. Ia hanya menjelaskan ada beberapa parpol yang telah mengajukan fatwa ke MA.
ICW: KPU Harus Minta Maaf kepada Masyarakat Efek PKPU
01/10/2023 17:15
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan sebaiknya Idham Holik segera menghubungi anggota KPU lain untuk mencabut Pasal 11 ayat (6) PKPU 10/2023 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023.
KPU Sebut belum Terima Putusan MA yang Anulir Syarat Terpidana Maju Caleg
30/9/2023 19:20
Idham Holik mengatakan pihaknya belum menerima salinan putusan dari MA terkait uji materi pasal dalam dua PKPU terkait syarat mantan terpidana untuk mencalonkan diri sebagai caleg
MA Anulir Regulasi Pencalegan Eks Terpidana
29/9/2023 19:29
MA membatalkan regulasi terkait syarat mantan terpidana caleg yang tercantum dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10/2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
Hasil Seleksi KPU Jambi Dituding Banyak Kecurangan
29/9/2023 18:35
Kecurangan antara lain menyatakan sah surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika para calon dari non-rumah sakit pemerintah.
Pengaturan Jadwal Pemilu Dinilai Sulit Dipahami
29/9/2023 17:33
PENGATURAN jadwal tahapan Pemilu 2024 yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai sulit dipahami. Lambannya menyesuaikan tahapan Pemilu 2024
KPK Diminta KPU Membuat Aturan LHKPN Capres dan Cawapres
29/9/2023 07:24
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku diminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mendesain aturan terkait pengumpulan data LHKPN capres cawapres.
Jadwal Pendaftaran Capres tidak Tergantung Dinamika Politik
28/9/2023 14:36
Awalnya, KPU telah menjadwalkan pendaftaran pasangan capres dan cawapres dimulai pada 19 Oktober 2023.
Kampanye di Kampus Hanya Sabtu-Minggu
27/9/2023 18:30
KPU bakal mengatur mekanisme kampanye di tempat pendidikan merespon putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023. Aturan itu akan dituangkan melalui revisi PKPU Nomor 15/2023 tentang Kampanye
Persaingan PDIP-Gerindra Semakin Ketat
26/9/2023 19:07
Sementara, waktu kurang dari sebulan lagi menuju pendaftaran pasangan capres-cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU)
KPU Segera Sosialisasikan Pendaftaran Capres-Cawapres
26/9/2023 14:49
Pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden akan dilaksanakan pada 19 Oktober sampai 25 Oktober di kantor KPU RI.
Plus Minus Penyelenggaraan Pemilu pada Ekonomi
25/9/2023 19:32
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 disebut bakal mengerek pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 0,2% terhadap PDB 2023 dan 0,27% terhadap PDB 2024
Momen Anies Naik Motor Urus SKCK
25/9/2023 16:12
BAKAL capres Anies Baswedan tuntas mengurus SKCK. Berkas untuk memenuhi syarat pendaftaran capres-cawapres ke KPU itu diterbitkan Baintelkam Polri.
PKB Tolak Wacana Percepatan Pilkada 2024
23/9/2023 16:00
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menolak wacana percepatan pemungutan suara Pilkada 2024. Pesta demokrasi itu direncanakan maju ke September dari sebelumnya November.
Penghitungan Suara Dua Panel Batal Berlaku, Bawaslu: Alhamdulillah
21/9/2023 22:23
Menurut Lolly, Bawaslu menyadari kekuatan pihaknya sejak wacana itu digulirkan oleh KPU. Secara hukum, Bawaslu tidak diperkenankan menambah jumlah pengawas TPS (PTPS).