Berita Terbaru Komnas Ham Hari Ini

Warga Kampung Bayam Wajib Hidup Layak di Huntara sebelum Mediasi dengan Komnas HAM

BABAK baru polemik warga eks kampung bayam saat ini menunggu agenda mediasi yang akan diselenggarakan oleh Komnas HAM pada 1 Juni 2024.

Putusan Bebas Daniel Frits Maurits Jadi Sinyal Positif Bagi Perlindungan Pembela HAM

KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan pernyataan terkait putusan bebas aktivis Daniel Frits Maurits Tangkilisan.

Komnas HAM Desak Polisi Tuntaskan Kasus Vina Cirebon

Komnas HAM menyatakan pada 13 September 2016, telah menerima pengaduan dari kuasa hukum

Komnas Selidiki Dua Kasus Dugaan HAM Berat, Salah Satunya Terkait Munir

Komnas HAM saat ini sedang menyelidiki dua kasus dugaan pelanggaran HAM berat yakni pembunuhan aktivis Munir Said Thalib dan salah peristiwa di Aceh saat berstatus Daerah Operasi Militer 

Penjabat Kepala Daerah Jadi Sorotan Jelang Pilkada 2024

Netralitas di Pilkada Serentak 2024 pada November jadi sorotan. Konflik di daerah bakal muncul jika daerah yang dipimpin oleh seorang penjabat (pj) kepala daerah mengerahkan mobilisasi

Mahasiswa Trisakti Gelar Peringatan Tragedi 12 Mei

Peringatan Tragedi 12 Mei menjadi pengingat bahwa ada empat mahasiswa Trisaksti yang gugur saat memperjuangkan reformasi.

Ranperpres Perlu Tegaskan Kesetaraan Beragama, Termasuk untuk Penghayat Kepercayaan

Ranperpres Kerukunan Umat Beragama sebagai pengganti Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri harus mengedepankan kesetaraan beragama, termasuk untuk para penghayat kepercayaan.

Kompolnas Minta Atasan 5 Oknum Polisi Pesta Narkoba Turut Diperiksa

Kompolnas meminta agar atasan dari lima oknum polisi yang ditangkap terkait dugaan kasus narkoba di wilayah Cimanggis, Depok diperiksa.

Komnas HAM: Pekerja Migran Indonesia Masih Rentan Alami Ketidakadilan Gender

Komnas HAM mendorong agar pemerintah lebih proaktif dalam melakukan upaya-upaya perlindungan termasuk upaya pencegahan TPPO

Permendag 36/2023 Rugikan Pekerja Migran

KOMISIONER Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan bahwa pekerja migran Indonesia (PMI) akan menjadi pihak yang dirugikan dalam implementasi Permendag 36/2023

Komnas HAM Dinilai Belum Fokus Tentukan OPM sebagai Pelaku Pelanggaran HAM

KOMISI Nasional HAM atau Komnas HAM mencatat ada 12 peristiwa kekerasan oleh OPM/ KKB Papua yang menyasar anggota TNI-Polri maupun warga sipil selama kurun waktu Maret-April 2024.

Komnas HAM Kaji Aturan Perubahan Terminologi KKB Papua menjadi OPM

Komnas HAM akan mendalami aturan soal perubahan penyebutan KKB Papua (Kelompok Kriminal Bersenjata) menjadi OPM (Organisasi Papua Merdeka).

Komnas HAM Dorong Penegakan Hukum dan Penanganan Keamanan Terukur di Papua

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan pihaknya mendorong evaluasi pada tataran operasi, komando dan pengendalian keamanan penanganan kekerasan bersenjata di Papua.

Penyebutan KKB Diubah Jadi OPM, Komnas HAM Harap Pemerintah Lakukan Pendekatan Terukur

KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) masih perlu mempelajari implikasi dari perubahan penyebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM) oleh TNI

Putusan PN Jepara di Kasus Aktivis Lingkungan Daniel Frits Maurits Dinilai Melanggar HAM

KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak agar majelis hakim di Pengadilan Negeri (PN) Jepara memberikan keadilan kepada aktivis lingkungan Daniel Frits Maurits.

Rekrutmen KPU Jadi Sorotan, Ada Petugas KPPS Meninggal di Atas 60 Tahun

REKRUTMEN petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan Pemilu 2024 mendapat sorotan.

Komnas HAM Soroti Beban Kerja Sebabkan Petugas Pemilu Meninggal

Komnas HAM menyoroti beratnya beban kerja sebagai faktor utama meninggalnya petugas pemilu, termasuk kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), selama penyelenggaraan Pemilu 2024. 

Pasal Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong Dihapus, Komnas HAM Harap Kriminalisasi Tak Berulang

Komnas HAM berharap tak ada lagi kriminalisasi atas kebebasan berpendapat setelah MK membatalkan pasal pencemaran nama baik dan berita bohong.

MK Hapus Pasal Hoaks, Komnas HAM: Semua Kasus Kriminalisasi Karena Kebebasan Berpendapat Harus Dihentikan

Komnas HAM mengapresiasi putusan MK hapus pasal sebar hoaks yang sebelumya tercantum dalam Pasal 14 dan 15 UU 1/1946 tentang Pengaturan Hukum Pidana.

Terancam Digusur Paksa, Masyarakat Adat di IKN Hampir Punah

KOMISIONER Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Saurlin Siagian meminta pemerintah tidak serta merta menggusur masyarakat lokal di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Bianglala Astacita

Dugaan Korupsi Importasi Gula: Kegagalan Auditor Membuktikan Kerugian Keuangan Negara

Swajayakan Bahasa Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia