Berita Terbaru kemenkeu Hari Ini

Pencairan Dana Insentif Daerah Rp3 Triliun Dilakukan Dua Tahap

Rinciannya, sebesar Rp1,5 triliun pada September 2022 dan sisanya dicairkan pada Oktober 2022. DID diberikan pemerintah pusat sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pemerintah daerah.

Kemenkeu: 502 Pemda Sudah Realisasikan Belanja Wajib 2% dari DAU

Sejumlah daerah bahkan telah menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) lebih dari 2%, untuk membantu penanganan inflasi, yang sejalan dengan upaya pemerintah pusat.

PON Papua Sukses, Ratusan Miliar belum Dibayarkan ke Pihak Ketiga

utang Pemerintah kepada pihak ketiga yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah

Kejar Target Netral Karbon, Pengamat: Panas Bumi Harus Dikembangkan Secara Optimal

Panas bumi juga tidak dianaktirikan, karena sejak 15 tahun lalu, pengembangan panas bumi selalu jadi prioritas.

Anggota DPR Anis Byarwati Dorong Pemprov Jambi Kendalikan Inflasi

Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati mendorong Pemerintah Provinsi Jambi dalam upaya pengendalian inflasi untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Wamenkeu: Pengalihan Subsidi Tekan Kemiskinan

Angka itu turun dari posisi Maret 2022 yang berada di level 9,54%. Dengan adanya kenaikan harga BBM, tingkat kemiskinan diprediksi bakal mencapai 9,9%.

Erick Targetkan Dividen BUMN di 2023 Naik Menjadi Rp43,3 Triliun

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan, nilai dividen perusahaan pelat merah untuk negara di 2023 naik menjadi Rp43,3 triliun.

Para Nelayan di Kamal Muara Makin Terbebani Lonjakan Harga BBM

Junardi, 44, salah satu nelayan di Kampung Apung Kamal Muara harus mencari akal sejak pemerintah mengumumkan harga solar bersubsidi naik menjadi Rp 6.800 per liter.

Marak Demo Tolak Kenaikan BBM, DPR akan Akomodir Aspirasi Masyarakat

Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pihaknya akan mengakomodir semua aspirasi masyarakat yang melakukan unjuk rasa di depan Gerbang DPR RI.

40% Masyarakat Terbawah Tanggung Rp8 Triliun Akibat Kenaikan Harga BBM

Pemerintah telah menyiapkan bantuan sosial senilai Rp24,17 triliun untuk menyasar 40% kelompok masyarakat terbawah. Mulai dari BLT BBM, bantuan subsidi upah, hingga perlindungan sosial.

Pengalihan Subsidi BBM ke Program Perlindungan Sosial: Desain APBN sudah Tepat

Subsidi BBM tampak tidak sejalan dengan tujuan tersebut karena ternyata orang miskin sedikit menggunakan BBM dari pada orang kaya.

Dana Subsidi Energi Dialihkan ke Bansos, Kemenkeu: Pertajam Reformasi

Penguatan ragam bantuan sosial, seperti PKH dan bantuan sembako misalnya, menjadi wujud penguatan kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran.

DEM Indonesia Desak Alihkan Subsidi BBM untuk Energi Baru Terbarukan 

DEM Indonesia mendesak agar impelementasi menuju transisi Energi dari energi fosil ke EBT harus menjadi opsi bersama.

Investasi SR017 Alternatif 'Passive Income' 100% Dijamin Negara

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau SR017 bisa menjadi salah satu alternatif investasi masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang dibayangi inflasi yang tinggi serta ancaman resesi

Komisi III DPR Setujui Anggaran Mahkamah Konstitusi 2023 Capai Rp1,2 triliun

Sebelumnya Kementerian Keuangan hanya mengalokasikan anggaran MK sebesar Rp344 miliar.

Harga BBM Nonsubsidi Resmi Turun

Untuk BBM Pertamax masih dipatok Rp12.500. Namun, sampai hari ini harga BBM subsidi, Pertalite masih belum naik alias di angka Rp7.650 per liter.

Dana Pensiun Jadi Beban Negara Dapat Turunkan Produktivitas PNS dan TNI-Polri

Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahwa dana pensiunan membebani negara (APBN) hingga Rp2.800 triliun, dapat menurunkan produktivitas kerja bagi PNS dan TNI/Polr

DPR: Pemerintah Harus Bangun Kepercayaan Kemampuan Bayar Utang

Catatan politikus Partai Golkar tersebut mengungkapkan bahwa utang pemerintah per Juni 2022 mencapai Rp7.123,62 triliun.

Dukung Kenaikan Pertalite, BEM RI: Alihkan Subsidi dari si Kaya ke si Miskin

Pemerintah diminta mengalihkan anggaran subsidi energi Rp502 triliun pada tahun anggaran 2022, untuk pembangunan di berbagai sektor yang dibutuhkan masyarakat kelas bawah

Banggar: Subsidi BBM tidak Tepat Sasaran, Mari Kita Akhiri

Banggar DPR pun terkejut dengan data Kementerian Keuangan, yang menyatakan bahwa anggaran untuk kompensasi BBM lebih besar dibandingkan anggaran subsidi BBM.

Demokrasi Tanpa Dusta

Rasch untuk Penilaian Bermakna

Hadir untuk Percaya

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia