Kemenkeu: Nilai BMN Hulu Migas Tembus Rp577 Triliun

KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) mencatat nilai Barang Milik Negara (BMN) sektor hulu migas mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Pada 2021, total nilai BMN hulu migas menembus Rp577,71 triliun.

Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara DJKN Kemenkeu Purnama T. Sianturi mengungkapkan faktor terbesar dari peningkatan nilai BMN hulu migas, yakni pelaksanaan inventarisasi secara periodik oleh pemerintah.

"Lima tahun terakhir naik, karena kami terus melakukan inventarisasi penilaian. Otomatis ketika dilakukan penilaian, harga tanah naik, maka meningkat nilai BMN hulu migas," jelasnya dalam diskusi virtual, Jumat (28/10).

Baca juga: OPEC Pangkas Produksi Minyak, SKK Migas: Ada Peluang Emas

Adapun peningkatan nilai BMN hulu migas terjadi dalam lima tahun terakhir, di mana pada 2017 nilainya sebesar Rp489,51 triliun. Lalu, naik pada 2018 menjadi Rp491,6 triliun, 2019 menjadi Rp497,61 triliun dan pada 2020 menjadi Rp526,18 triliun.

BMN hulu migas didefinisikan sebagai semua barang yang berasal dari pelaksanaan kontrak kerja sama antara kontraktor dan pemerintah. Itu termasuk kontrak karya dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas di Tanah Air.

Total nilai BMN hulu migas mencakup aset berupa harta benda modal (HBM) senilai Rp517,78 triliun. Berikut, tanah Rp32,61 triliun, material persediaan Rp27,18 triliun dan harta benda inventaris (HBI) Rp0,13 triliun.

Lebih lanjut, dia menjelaskan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang mengelola BMN hulu migas terbesar ialah PT Pertamina Hulu Mahakam, yang mengelola BMN hulu migas senilai Rp62 triliun. Lalu, diikuti PT Pertamina Hulu Rokan dengan nilai kelolaan BMN hulu migas Rp59,64 triliun.

Baca juga: Erick Thohir Ingin Buat Merger Anak Usaha Pertamina, PLN dan Geo Dipa

Kemudian, Mobil Cepu Ltd yang mengelola BMN hulu migas senilai Rp47,74 triliun. Berikut, ConocoPhilips Ind. Inc. Ltd yang mengelola BMN hulu migas senilai Rp42,13 triliun dan PT Pertamina EP selaku pengelola BMN hulu migas senilai Rp41,09 triliun.

Menurutnya, ada sejumlah BMN hulu migas yang saat ini digunakan bukan untuk kegiatan hulu migas. Dalam konteks tersebut, BMN terkait dapat dimanfaatkan oleh pihak lain dan akan menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Hingga triwulan III 2022, sumbangan PNBP dari BMN hulu migas yang belum optimal mencapai Rp174,87 miliar," papar Purnama.

Sumbangan PNBP itu berasal dari transfer aset, yakni penggunaan dengan memindahkan penguasaan BMN hulu migas baik secara administratif, maupun fisik dari kontraktor ke kontraktor lain dengan nilai Rp120,39 miliar.

Lalu, sumbangan PNBP BMN hulu migas juga berasal dari pemanfaatan senilai Rp31,25 miliar dan penjualan lelang dengan sumbangan PNBP mencapai Rp23,24 miliar.(OL-11)