Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
PEMERINTAH segera mencairkan dana kompensasi kepada PT Pertamina dan PT PLN sebesar Rp163 triliun. Pembayaran kompensasi itu diberikan sebagai bentuk kewajiban negara atas penugasan yang diberikan ke dua perusahaan pelat merah dalam penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dana kompensasi itu akan dibayarkan ke dua perusahaan milik negara itu pada bulan ini. "Akan dibayarkan di Oktober ini dan kami perkirakan itu akan mencapai Rp163 triliun," ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (21/10).
Adapun pemerintah akan membayarkan dana kompensasi kepada Pertamina sebesar Rp132,1 triliun dan Rp31,2 triliun untuk PLN. Ditargetkan pencairan dana itu bakal dilakukan pekan depan melalui Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu.
Pencairan dana kompensasi itu sudah bisa dilakukan lantaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah meninjau besaran dan mekanisme mengenai pembayaran kompensasi.
Selain itu, kata Sri Mulyani, sejumlah prosedur ihwal pembayaran kompensasi juga telah dilakukan seperti, melakukan pertemuan tiga menteri antara Menkeu, Menteri BUMN dan Menteri ESDM. Ini dilakukan sebagai bentuk koordinasi pemerintah. (OL-8)
Kemenkeu menegaskan bahwa potongan video yang menarasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut guru sebagai “beban negara” adalah hoaks.
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
SEBANYAK 2.821 keluarga prasejahtera di seluruh Indonesia menjadi sasaran penerima bantuan pemasangan listrik gratis.
PLN IP telah menggerakkan roda ekonomi nasional melalui penyediaan listrik untuk industri, UMKM dan rumah tangga.
Dalam menghadirkan PLN EYE yang memanfaatkan tiang listrik, PLN masih mendapatkan beberapa kendala di lapangan seperti pemeliharaan hingga keamanan bagi penggunanya.
PT Donggi-Senoro LNG (DSLNG) menegaskan komitmen untuk terus mendukung ketahanan energi nasional melalui pasokan LNG yang aman dan berkesinambungan bagi kebutuhan gas dalam negeri.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mendorong program Listrik Desa (Lisdes) 2025-2029.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved