Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH segera mencairkan dana kompensasi kepada PT Pertamina dan PT PLN sebesar Rp163 triliun. Pembayaran kompensasi itu diberikan sebagai bentuk kewajiban negara atas penugasan yang diberikan ke dua perusahaan pelat merah dalam penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dana kompensasi itu akan dibayarkan ke dua perusahaan milik negara itu pada bulan ini. "Akan dibayarkan di Oktober ini dan kami perkirakan itu akan mencapai Rp163 triliun," ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (21/10).
Adapun pemerintah akan membayarkan dana kompensasi kepada Pertamina sebesar Rp132,1 triliun dan Rp31,2 triliun untuk PLN. Ditargetkan pencairan dana itu bakal dilakukan pekan depan melalui Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu.
Pencairan dana kompensasi itu sudah bisa dilakukan lantaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah meninjau besaran dan mekanisme mengenai pembayaran kompensasi.
Selain itu, kata Sri Mulyani, sejumlah prosedur ihwal pembayaran kompensasi juga telah dilakukan seperti, melakukan pertemuan tiga menteri antara Menkeu, Menteri BUMN dan Menteri ESDM. Ini dilakukan sebagai bentuk koordinasi pemerintah. (OL-8)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Tujuannya untuk mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Lalu lalang kendaraan listrik di arena Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 di Kemayoran mencerminkan arah baru mobilitas di Indonesia.
RENCANA Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 menargetkan total penambahan pembangkit listrik selama 1 dekade ke depan sebesar 69,5 gigawatt (GW).
Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah menjalin kerja sama strategis dengan PT Borneo Indobara (BIB) melalui penandatanganan perjanjian jual beli REC.
Transformasi digital di tubuh PT PLN menemukan bentuk paling konkret melalui PLN Mobile.
Menjelang 12 hari memasuki Bulan Suci ramadan 1457 H, kondisi warga penyintas banjir besar di Aceh Tengah masih sangat memprihatinkan.
Pemenuhan kebutuhan listrik merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam menyediakan kebutuhan dasar bagi warga di wilayah terluar Jakarta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved