Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
HINGGA saat ini, Kementerian Keuangan belum mencairkan Penyertaan Modal Negara (PMN) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp7,5 triliun.
Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan masalah pencairan tersebut dikarenakan belum rampungnya payung hukum pencairan PMN. Adapun regulasi yang dimaksud dalam bentuk tiga peraturan pemerintah (PP).
"Kita masih menunggu PP untuk bisa dieksekusi dana PMN, walaupun seluruh pihak sudah sepakat. Ada tiga PP yang tengah diselesaikan," jelasnya saat berkunjung ke Metro TV, Rabu (26/10).
Baca juga: Garuda Mau Restorasi 14 Unit Pesawat dengan Dana Rp5 Triliun
Irfan mengatakan PP tersebut ialah penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal perusahaan Garuda. Lalu, PP mengenai privatisasi Garuda Indonesia dan PP tentang penerbitan obligasi wajib konversi (OWK).
Garuda telah mendapatkan persetujuan right issue hingga private placement dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Jumat (14/10) lalu. RUPSLB tersebut diwakili oleh 23.007.965.994 lembar saham atau 88,87% dari keseluruhan pemegang saham.
Baca juga: Pertamina Siapkan Strategi Pencapaian Target Net Zero Emission
Jika PMN tersebut sudah cair, perseroan akan mengoptimalkan penambahan modal kerja untuk kebutuhan maintenance. Serta, restorasi armada yang mencakup bahan bakar, biaya sewa pesawat, hingga biaya penunjang lainnya.
"Tahapan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) sudah selesai. Kewajiban selanjutnya mengeksekusi homologasi tersebut. Banyak hal yang mesti kita lakukan. Kami berharap November ini cair," imbuhnya.
Selaras dengan implementasi proses restrukturisasi sesuai rencana, Garuda berkomitmen penuh untuk melaksanakan transformasi bisnis. Fokusnya ialah pada penerbangan yang menguntungkan alias ramai penumpang.(OL-11)
Sesuai dengan Anggaran Dasar, Perseroan bergerak dalam bidang Usaha Asuransi Umum Konvensional. Perseroan telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 Desember 2003
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) berhasil mencatatkan kinerja keuangan yang mengesankan pada kuartal II tahun 2024.
Penghargaan menjadi bukti komitmen perusahaan dalam menciptakan tempat kerja kondusif guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan bisnis perseroan.
PERUSAHAAN pengembang properti PT Intiland Development Tbk (Intiland; DILD) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023.
Di kuartal 1 2024, Perseroan sukses membukukan peningkatan pendapatan sebesar 14,6% menjadi Rp338,5 miliar, naik dari periode sama tahun sebelumnya.
Laba bersih perseroan juga tercatat tumbuh 20% YoY, dari Rp39,2 miliar di 2023 menjadi Rp47,1 miliar di 2024.
Dalam program yang berlangsung selama tiga hari (15–17 Agustus 2025), relawan dari berbagai BUMN menjalankan berbagai aktivitas sosial dan edukatif.
Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 menghadirkan ruang kolaborasi bagi para pakar, praktisi, UMKM, dan masyarakat untuk saling terhubung, belajar, dan berkembang bersama.
BADAI pandemi covid-19 memang menjadi sentilan luar bisa bagi banyak orang. Salah satunya Enih, pelaku UMKM yang sempat menggulung usaha warung kopinya.
RELAWAN Bakti BUMN di Bintan, Kepulauan Riau, melaksanakan kegiatan konservasi padang lamun, mangrove, terumbu karang, dan habitat dugong bertepatan dengan HUT ke-80 RI.
Relawan Bakti BUMN ini telah menjadi sarana pembelajaran bagi insan BUMN untuk turun langsung ke lapangan, memahami kebutuhan masyarakat, dan memberikan kontribusi yang berdampak.
Dasco memastikan para Wakil Menteri (wamen) yang merangkap komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak menerima tantiem
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved