Berita Terbaru Kejaksaan Agung Hari Ini

Tim Kejagung Tangkap Buron Korupsi Rp9 Miliar Buku Perpustakaan

Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Agung menangkap buronan kasus tindak pidana korupsi pengadaan buku perpustakaan bernama Husri Aminuddin.

Menkominfo akan Diperiksa Kejagung, Presiden: Semua Harus Hormati Proses Hukum

Sedianya, pemeriksaan terhadap Menkominfo diagendakan hari ini. Namun, pemeriksaan dibatalkan karena Plate berhalangan hadir.

Kejaksaan Diapresiasi Tetapkan Plt Bupati Mimika Tersangka, Ditunggu Langkah Selanjutnya

ALIANSI Masyarakat dan Mahasiswa Anti Korupsi mengapresiasi langkah Kejagung dan penyidik Kejati Papua yang menetapkan status tersangka kepada Plt Bupati Mimika Johannes Rettob

Teten: Realisasi PKPU Delapan Koperasi Bermasalah Masih Rendah

Sebagai contoh, KSP Indosurya baru melakukan pembayaran terkait PKPU sebesar 15,58% dan KSP Sejahtera Bersama baru melunasi pembayaran 3%.

Kejagung-KPK Kerja Sama Supervisi Perkara

KEJAKSAAN Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalin kerja sama koordinasi dan supervisi penanganan perkara tindak pidana korupsi pada Rabu (8/2).

Jaksa Agung: Aset Sitaan Kasus First Travel Sedikit, Korbannya Banyak

Jaksa Agung pun meminta para korban kasus penipuan First Travel untuk bersabar. Sebab, proses pengembalian dana membutuhkan waktu yang cukup panjang.

Dituntut Pidana Seumur Hidup, Surya Darmadi: Tuntutan JPU Mengada-ada

JPU juga meminta Surya dikenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp4.798.706.951.604 dan 7.885.857 dolar AS dan kerugian perekonomian negara Rp73,9 triliun

Kejagung: Vonis Korupsi Tabungan Prajurit tidak Mencerminkan Disparitas

Dua terdakwa dalam kasus korupsi perumahan prajurit, yang masing-masing berasal dari unsur militer dan sipil, dijatuhi hukuman pidana badan yang sama, yakni 16 tahun penjara.

Kejaksaan harus Kejar Aset Koruptor Jiwasraya di Luar Negeri

Yunus mengatakan, dunia internasional menyoroti rendahnya asset recovery Indonesia dalam tindak pidana korupsi

Kejagung: Penugasan Direktur Penuntutan KPK Sudah Habis

Menurutnya, masa depan Fitroh masih akan ditentukan oleh pimpinan Kejagung. Salah satu kemungkinan yang dapat terjadi, Fitroh mendapatkan promosi jabatan.

Pakar TPPU Kritik Rendahnya Rampasan Megakorupsi Jiwasraya

Sejak inkrah pada 2021 sampai Januari 2023, jaksa eksekutor baru menyetor pemulihan barang rampasan sebesar Rp3,11 triliun dari total kerugian negara Rp16,807 triliun.

Penyelesaian Administratif Dana Desa Tabrak UU Tipikor

Menurutnya, penanganan administratif perkara korupsi dana desa berdampak serius dan tidak akan menimbulkan deterrent effect atau efek jera.

Pemulihan Aset Megakorupsi Jiwasraya Baru Rp 3,11 Triliun

Kejagung menyetorkan hasil penyelesaian barang rampasan terkait kasus korupsi dan pencucian uang pada Jiwasraya sebesar Rp1,449 triliun ke kas negara.

Dongkrak Indeks Korupsi, Kejagung Gencarkan Pengusutan Kasus

Salah satu terobosan yang dilakukan penyidik Kejagung adalah membuktikan kerugian perekonomian negara dalam dua perkara korupsi pada tahun lalu.

Penanganan Laporan Dana Desa Lewat Hukum Jadi Upaya Terakhir

Menurut Kejagung, tindak lanjut pengaduan dana desa harus diinvestigasi terlebih dahulu oleh inspektorat daerah secara internal.

Jaksa Ajukan Banding Lima Terdakwa Kasus Korupsi Migor

Sebelumnya, kelima terdakwa dalam kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dijatuhkan hukuman lebih rendah dari tuntutan tim jaksa penuntut umum.

Kejagung Tegaskan Kasus Indosurya Bukan Perdata

Kejagung menegaskan tidak ada perbuatan perdata sama sekali yang dilakukan terdakwa kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya sebagaimana yang diputuskan oleh majelis hakim.

Pemerintah Ajukan Kasasi Kasus KSP Indosurya

KEJAGUNG memutuskan untuk melakukan kasasi ke MA atas putusan bebas dari PN Jakarta Barat terhadap terdakwa Henry Surya dalam kasus penipuan dan penggelapan dana di KSP Indosurya.

Buntut Penanganan Kasus Pemerkosaan Anak, Kajari Lahat Dimutasi

Perjalanan belum final, masih ada kemungkinan lain tidak sekadar mutasi. Proses ini bentuk keseriusan pimpinan merespons dugaan pelanggaran. Kata Kejaksaan Tinggi Sumsel.

Saksi Sebut Penentuan Kerugian Negara Harus Melibatkan APIP

Dian Puji mengatakan dalam menentukan kerugian keuangan negara sudah dijelaskan rinci dalam UU Nomor 1 Tahun 2004. Jumlahnya harus pasti, tidak imajiner.

Nasib Guru Non-ASN dan Upah Minimum Provinsi

Konstitusionalitas Pilkada Langsung

Pancasila sebagai Alternatif Politik HAM Global

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia