Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
Belum ada pembahasan khusus di Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) terkait usulan calon presiden Ganjar Pranowo yang mendorong hak angket DPR untuk mendalami kecurangan Pemilu 2024.
Pengamat politik BRIN Mouliza Donna Sweinstani mengungkapkan pengajuan hak angket kecurangan pemilu membutuhkan dukungan politik yang kuat di parlemen.
Langkah tersebut dinilai dapat berkontribusi memulihkan legitimasi pemilu mengingat KPU saat ini sudah dibajak rezim.
Pasalnya, hal itu berkaitan dengan kekuatan politik di parlemen yang saat ini masih dikuasai koalisi partai politik pendukung pemerintah.
Hak angket kecurangan pemilu perlu mendapat dukungan parlemen. Hal itu dinilai sebagai bentuk akuntabilitas proses pemilu yang sudah berlangsung dengan berbagai isu negatif
Ganjar mengajak partai koalisi pengusungnya di DPR serta koalisi pengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menggulirkan hak angket atau interpelasi
Suara yang diperoleh para Caleg mulai dari DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kota/kabupaten, dan DPD juga terancam dicurangi oleh pihak lawan, baik dalam satu partai maupun dari luar partai.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur memutuskan sebanyak 32 TPS di sejumlah kabupaten/kota di Jatim harus melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).
Banyak laporan kecurangan membuat hasil pemilu menjadi tidak memperoleh legitimasi. Namun, laporan kecurangan itu dapat dibuktikan bahwa memang benar dilakukan.
Rencana calon presiden Ganjar Pranowo yang mengusulkan partai pengusungnya mengajukan hak angket atau interpelasi di DPR atas dugaan kecurangan Pemilu 2024 disambut baik.
KPU dinilai tidak profesional dalam menangani pemilu 2024. Ini lantaran KPU tidak bisa mengatasi banyaknya kejadian anomali dari proses penghitungan suara.
Menutup Sirekap bukan solusi tepat untuk meredam kekisruhan yang ada akibat ketidaksinkronan data suara di pemilu 2024. Seharusnya KPU meningkatkan kinerja dan akurasi Sirekap.
KOALISI Masyarakat Kawal Pemilihan Umum Demokratis mendorong DPR bergerak merespons dugaan kecurangan pemilu dengan mengevaluasi kerja KPU sebagai penyelenggara.
Timnas AminĀ tinggal menunggu waktu untuk membongkar dugaan kecurangan Pemilu 2024
TATA kelola sistem informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Pemilu 2024 banyak mengalami gugatan publik.
Menurut Mardani, jika Sirekap dilakukan pemberhentian sementara, tetapi perhitungan secara manual haruslah tetap berlanjut.
SEKRETARIS Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan sikap partainya dan partai pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud Md masih fokus terhadap indikasi kecurangan Pemilu 2024.
Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menekankan bahwa gaung temuan penyimpangan pada Pemilu 2024 bukan bertujuan membolak-balikkan hasil perolehan suara
TIM Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud resmi membentuk tim hukum untuk mengusut dan mengumpulkan bukti dugaan kecurangan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
PROSES rekapitulasi perhitungan suara pemilihan umum di tingkat Kecamatan Polewali Mandar (Polman), Provinsi Sulawesi Barat diwarnai kericuhan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved