Berita Terbaru Kebijakan Hari Ini

Asosiasi Minta Kenaikan Tarif Ojol tak Hanya Berlaku di Jabodetabek

Kenaikan tarif per kilometer (km) maupun biaya jasa minimal ojek online, seharusnya diberlakukan menyeluruh pada semua zonasi. Bukan hanya salah satu zonasi saja, yakni Jabodetabek.

RS Swasta Minta Tarif JKN Segera Dinaikkan

Pasalnya, tarif JKN yang berlaku saat ini belum bisa menutupi seluruh pembiayaan rumah sakit swasta untuk merawat pasien dengan fasilitas JKN.

Anies Ubah Nama Rumah Sakit, PDIP: Jadi Rancu

Sebelumnya, Gubernur DKI Anies Baswedan mengubah nama rumah sakit menjadi rumah sehat untuk wilayah Jakarta. Sehingga, masyarakat tidak hanya berkunjung saat sakit.

AS Alami Resesi, Ekonom: bukan Momentum BI untuk Naikkan Suku Bunga

Sepanjang Bank Sentral AS (The Fed) tidak kembali menaikkan suku bunga acuannya, Bank Indonesia dapat terus bertahan dengan suku bunga rendah.

BI Sosialisasikan Kebijakan ke Wartawan se-eks Karesidenan Pekalongan

BANK Indonesia melaksanakan sosialisasi kebijakan pemerintah dan kondisi perekonomian nasional kepada wartawan se-eks Keresidenan Pekalongan.

Indeks Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia Naik

Hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) dapat dijadikan landasan bagi pusat maupun daerah, untuk menentukan kebijakan pelayanan informasi publik.

KIB Siap Melanjutkan Program Pemerintahan Jokowi

Hingga saat ini, tiga partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) masih melakukan komunikasi intens, untuk menentukan calon presiden pada Pemilu 2024.

Belanja Daerah Masih Rendah, Pusat Susun Aturan

Diketahui, per Juni 2022, dana pemda yang mengendap di perbankan mencapai Rp220 triliun. Pemerintah pusat masih merumuskan pendekatan yang paling tepat, agar tidak menyulitkan daerah.

8 Proyek Dicabut dari PSN, DPR: Buat Perencanaan yang Komprehensif

DPR juga mengigatkan pemerintah untuk tidak tunduk pada investor yang terlibat dalam pendanaan maupun penggarapan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Kemiskinan Jadi Masalah Berkelanjutan, Kemenkeu: Perlu Dicari Solusi

Pendekatan pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan harus melalui diskusi ilmiah yang berbasiskan data. Sehingga, ragam kebijakan dapat tepat sasaran.

Moeldoko: Pengembangan Kendaraan Listrik untuk Pangkas Subsidi BBM

Dengan skema subsidi saat ini, pemerintah menanggung biaya BBM sebesar Rp19,2 juta per mobil per tahun. Untuk sepeda motor, besaran subsidi mencapai Rp3,7 juta per unit per tahun.

Deprindo Dorong Munculnya Kebijakan yang Mudahkan Pembangunan Rumah

Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN didorong luncurkan kebijakan yang mempermudah pembangunan perumahan bagi seluruh masyarakat.

Kemenkeu: NIK Sebagai NPWP Dorong Kepatuhan Pajak

Diharapkan pula, rasio perpajakan di Indonesia dapat meningkat dari waktu ke waktu. Pemanfaatan NIK sebagai NPWP, awalnya untuk melangsungkan empat pilar kepatuhan pajak.

Anggota DPR Ingatkan BPOM Tak Buat Kebijakan Kontraproduktif

Sejak awal pemerintah menyampaikan komitmennya untuk mengurangi dampak sampah plastik dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan.

Rektor ITS: Kampanye di Kampus Boleh Saja, Asalkan Bersifat Akademis

Kampanye di lingkungan kampus juga harus berbeda dengan kampanye pemilu pada umumnya. Mengingat, kampus merupakan kawasan akademis.

Kemenkeu: Laporan ADB Cerminkan Pemulihan Ekonomi RI Kuat

Asian Development Bank (ADB) baru saja merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 dari sebelumnya 5,0%, kemudian naik menjadi 5,2%.

BI Masih Pertahankan Suku Bunga Acuan 3,50% 

Artinya, Bank Indonesia sudah mempertahankan suku bunga acuan sebanyak 17 kali sejak Februari 2022. Langkah ini berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan perkiraan inflasi.

BKF: Penghapusan Tarif Pungutan Ekspor CPO untuk Jaga Keseimbangan

Keseimbangan yang dimaksud antara keterjangkauan harga minyak goreng, profit usaha yang berkeadilan, keberlanjutan program B30 dan kesejahteraan petani sawit.

Kominfo Siap Bantu PSE yang Ingin Mendaftar

Apabila sampai batas waktu PSE mengalami hambatan saat mendaftar lewat OSS, Kominfo mempersilakan untuk mengirim pendaftaran secara manual.

Ditjen Pajak Luncurkan Aplikasi e-PHTB Notaris PPAT

Lewat aplikasi ini, notaris dan PPAT dapat melakukan validasi surat setoran pajak (SSP) PPh pengalihan hak atas tanah dan bangunan (PHTB) secara daring.

Menjaga Sukma Pendidikan

Membangun Peradaban Baru

Bianglala Astacita

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia