Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
LAYANAN BI-FAST yang saat ini menggunakan biaya transfer sebesar Rp2.500 per transaksi ke lain bank, berpotensi mengalami penurunan tarif. Hal itu diungkapkan Direktur Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Fitria Irmi Triswati.
Mengingat, BI-FAST dihadirkan untuk masyarakat dan pelaku UMKM pada khususnya, yang memerlukan biaya transfer perbankan rendah. "Ke depan, BI-FAST bisa diturunkan secara bertahap. Kita lihat banyak faktor dan evaluasi secara berkala," jelasnya, Selasa (30/8).
Lebih lanjut, Fitria mengatakan bahwa penurunan tarif biaya transfer juga dapat dilakukan dengan mempertimbangkan potensi transaksi, yang diperkirakan semakin meningkat.
Baca juga: Setelah 17 Bulan, BI Akhirnya Naikkan Suku Bunga Acuan
Di samping itu, banyaknya peserta atau perbankan yang mendaftarkan diri menggunakan layanan BI-FAST, juga menjadi pertimbangan untuk menurunkan tarif biaya transfer.
"Peningkatan transaksi ini akan datang dari perluasan peserta dan kanal, sehingga biaya transaksi bisa lebih murah," imbuh Fitria.
Adapun, BI-FAST merupakan infrastruktur sistem pembayaran yang disediakan BI. Serta, dapat diakses melalui aplikasi yang disediakan industri sistem pembayaran dalam memfasilitasi transaksi pembayaran ritel bagi masyarakat.(OL-11)
Purbaya Yudhi Sadewa memastikan Wamenkeu Thomas Djiwandono akan mengundurkan diri dari jabatan politisnya di Partai Gerindra sebelum dilantik sebagai Deputi Gubernur Bank BI.
Sikap menahan suku bunga acuan (BI Rate) dinilai paling rasional di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan alasan nama Thomas Djiwandono menjadi salah satu yang disebut mengisi posisi deputi gubernur BI
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan mendukung wacana Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono jadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Thomas keponakan Prabowo Subianto
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menepis anggapan tekanan terhadap nilai tukar rupiah dipicu oleh spekulasi pasar mengenai potensi terganggunya independensi Bank Indonesia.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan rencana pertukaran pejabat antara sektor fiskal dan moneter tidak akan mengganggu independensi Bank Indonesia atau BI
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meneguhkan peran sebagai policy hub yang menjadi pusat konsolidasi pengetahuan, analisis strategis, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.
Ribut-ribut soal kebijakan, prosedur, atau perubahan iklim sering kali menutupi fakta bahwa pengambil kebijakan dan pelaku perusakan alam tetap luput dari pertanggungjawaban.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Anggota Komisi X DPR RI Nilam Sari Lawira menegaskan pentingnya Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai pijakan utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved