Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
LAYANAN BI-FAST yang saat ini menggunakan biaya transfer sebesar Rp2.500 per transaksi ke lain bank, berpotensi mengalami penurunan tarif. Hal itu diungkapkan Direktur Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Fitria Irmi Triswati.
Mengingat, BI-FAST dihadirkan untuk masyarakat dan pelaku UMKM pada khususnya, yang memerlukan biaya transfer perbankan rendah. "Ke depan, BI-FAST bisa diturunkan secara bertahap. Kita lihat banyak faktor dan evaluasi secara berkala," jelasnya, Selasa (30/8).
Lebih lanjut, Fitria mengatakan bahwa penurunan tarif biaya transfer juga dapat dilakukan dengan mempertimbangkan potensi transaksi, yang diperkirakan semakin meningkat.
Baca juga: Setelah 17 Bulan, BI Akhirnya Naikkan Suku Bunga Acuan
Di samping itu, banyaknya peserta atau perbankan yang mendaftarkan diri menggunakan layanan BI-FAST, juga menjadi pertimbangan untuk menurunkan tarif biaya transfer.
"Peningkatan transaksi ini akan datang dari perluasan peserta dan kanal, sehingga biaya transaksi bisa lebih murah," imbuh Fitria.
Adapun, BI-FAST merupakan infrastruktur sistem pembayaran yang disediakan BI. Serta, dapat diakses melalui aplikasi yang disediakan industri sistem pembayaran dalam memfasilitasi transaksi pembayaran ritel bagi masyarakat.(OL-11)
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
RAPAT Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) memutuskan mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate tetap berada pada level 4,75 persen mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah
Selain faktor suku bunga, Deni menilai bahwa kondisi neraca pembayaran pemerintah juga turut memberikan tekanan.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkap pelemahan rupiah dipicu tekanan global dan domestik, dengan modal asing keluar Rp25,1 triliun pada Januari 2026.
Komisi XI DPR RI segera menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI).
Sejumlah ekonom memproyeksikan Bank Indonesia akan mempertahankan BI Rate di level 4,75% pada pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Januari 2026, Rabu (21/1) siang ini.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meneguhkan peran sebagai policy hub yang menjadi pusat konsolidasi pengetahuan, analisis strategis, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.
Ribut-ribut soal kebijakan, prosedur, atau perubahan iklim sering kali menutupi fakta bahwa pengambil kebijakan dan pelaku perusakan alam tetap luput dari pertanggungjawaban.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Anggota Komisi X DPR RI Nilam Sari Lawira menegaskan pentingnya Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai pijakan utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved