Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
INDONESIA sebagai negara berkedaulatan perlu memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Ajang Presidensi G20 pun dinilai banyak pakar bisa menjadi momentum yang tepat untuk melindungi kepentingan nasional di tengah dinamika global.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Program Studi Studi Wilayah Eropa Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia Universitas Indonesia (SKSG-UI) Henny Saptatia dalam Focus Group Discussion (FGD) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Republik Indonesia bertajuk Kolaborasi Kepemimpinan G20: Konektivitas dan Rantai Pasok Global, pekan lalu di Jakarta.
“Negara-negara kaya menggunakan berbagai cara seperti menggunakan pihak ketiga untuk membebankan eksternalitas negatif dari perekonomian dunia kepada negara-negara lemah. Padahal, penyumbang terbesar dari eksternalitas tersebut justru negara-negara kaya,” ungkap Henny dalam keterangan resmi yang diterima, Rabu (24/8).
Menurut dia, pemaksaan kepentingan oleh negara-negara kaya ini tak jarang dilakukan dengan cuci tangan atas dampak buruk yang kerap dihasilkan. Lebih parah, mereka justru sering membebankan negara-negara lemah untuk bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya.
Baca juga: Masyarakat Diajak Tetap Jaga Kesehatan dan Daya Tahan Tubuh
“Ini juga makin diperparah dengan kondisi global yang memburuk akibat konflik geopolitik yang membuat krisis energi, pangan dan keuangan,” kata dia.
Professor Hubungan Internasional Universitas Indonesia Evi Fitriani menambahkan bahwa kebijakan politik luar negeri Indonesia juga merupakan refleksi dari kebijakan politik dalam negerinya. Sehingga butuh soliditas dalam perpektif pengambil kebijakan strategis Indonesia.
“Dengan demikian, Indonesia mampu membangun kemandirian untuk kebutuhan-kebutuhan mendasar negara. Kemandirian ini juga sangat penting sebagai modal Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam kancah global,” jelas Evi.
PFGD ini juga merupakan bagian dari rangkaian acara Seminar Nasional Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIV yang akan dilaksanakan Oktober nanti. Gelaran ini dibuka oleh Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhanas Mayjen TNI Sugeng Santoso yang menjelaskan bahwa rangkaian seminar ini juga diharapkan akan menghasilkan rekomendasi untuk KTT G20 dalam menghadapi situasi global yang menantang kini seperti krisis pangan, energi, hingga ancaman inflasi.
Ketua Senat PPRA LXIX Kombes Nur Romdhoni dalam memberikan sambutan juga sepakat, paparan-paparan dari para narasumber akan memperdalam dan mempertajam rekomendasi materi seminar untuk Presiden RI beserta jajarannya. (R-3)
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meneguhkan peran sebagai policy hub yang menjadi pusat konsolidasi pengetahuan, analisis strategis, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.
Ribut-ribut soal kebijakan, prosedur, atau perubahan iklim sering kali menutupi fakta bahwa pengambil kebijakan dan pelaku perusakan alam tetap luput dari pertanggungjawaban.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Anggota Komisi X DPR RI Nilam Sari Lawira menegaskan pentingnya Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai pijakan utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional.
Bahasa Mandarin dinilai sebagai kompetensi strategis di tingkat global seiring meningkatnya interaksi internasional dan kebutuhan tenaga kerja multibahasa
Seluruh elemen masyarakat harus bersatu dan menjaga optimisme dalam menghadapi berbagai tantangan nasional maupun global di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
PARA akademisi diminta untuk lebih peka dan aktif merespons permasalahan global seperti geopolitik, keamanan, ekonomi, energi, lingkungan, dan teknologi informasi.
Di tengah ketidakpastian global akibat tensi geopolitik, OJK menjaga stabilitas sektor jasa keuangan nasional melalui uji ketahanan atau stress test terhadap industri jasa keuangan.
KONDISI global sedang tidak menentu akibat konflik geopolitik, Ganjar-Mahfud bakal mendorong gagasan otonomi strategis agar Indonesia tidak ikut terseret
Di tengah krisis ekonomi global, Pengamat Politik, Dr Ujang Komarudin mengatakan Erick Thohir dengan pengalamannya adalah pilihan rasional di Pilpres 2024.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved