Visi Otonomi Strategis Ganjar-Mahfud di Tengah Konflik Geopolitik

KONDISI global sedang tidak menentu akibat konflik geopolitik, Ganjar-Mahfud bakal mendorong gagasan otonomi strategis agar Indonesia tidak ikut terseret ke dalam konflik kepentingan antarnegara adidaya. 

“Otonomi Strategis seyogyanya menjadi bagian integral dari prinsip Bebas-Aktif yang merupakan fondasi kebijakan luar negeri Indonesia. Selama ini, Bebas-Aktif banyak diterjemahkan sebagai netralitas. Pemahaman ini perlu redefinisi,” ujar Mantan Duta Besar Indonesia untuk Britania Raya, Irlandia, dan International Maritime Organization Rizal Sukma. 

Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto menegaskan, Bebas-Aktif menurut Ganjar-Mahfud adalah keleluasaan menentukan posisi yang 100% sejalan kepentingan nasional. Penguatan kapasitas nasional menjadi syarat kunci dalam mewujudkan otonomi strategis. Namun, kondisi terkini menunjukkan tren pelemahan kapasitas nasional untuk mendukung diplomasi yang efektif. 

Baca juga: Ini 6 Perjanjian Batas Wilayah RI yang Dituntaskan Kemenlu Selama 9 Tahun Terakhir

“Skor Indonesia dalam Asia Power Index yang dirilis Lowy Institute mengalami tren penurunan. Tahun 2019, Indonesia mencatatkan skor power sebesar 20,6. Tahun 2023, skor Indonesia turun menjadi 19,4,” jelas dia.

Indonesia dikategorikan sebagai kekuatan menengah (middle power). Indonesia setidaknya harus mencatatkan skor 40 untuk menjadi kekuatan besar (major power) di kawasan. Ganjar-Mahfud akan mempercepat penguatan kapasitas nasional di segala dimensi agar Indonesia menjadi kekuatan maritim Indo-Pasifik, sebagai Garda Samudra (Guardian of the Seas) yang mampu menjalankan diplomasi maritim yang membawa manfaat secara konkret dan diakui global.

Baca juga: Presiden PKS: Visi Anies Bisa Bawa Indonesia Pelaku Utama di Kancah Global

“Sebagai Garda Samudra, pelindungan kawasan maritim harus menjadi salah satu komitmen utama,” jelas Rizal Sukma. 

Kekhawatiran terbesar yang muncul dari wilayah kemaritiman kawasan adalah sengketa Laut Tiongkok Selatan yang melibatkan Tiongkok dengan beberapa negara tetangga kita di ASEAN. Sebagai negara non-claimant, Indonesia akan terus berkiblat pada UNCLOS yang sudah mengatur regulasi luas kawasan bagi tiap-tiap negara berdaulat yang memiliki kawasan maritim. 

Kesepakatan antara ASEAN dengan Tiongkok terkait Laut Tiongkok Selatan telah kita lakukan melalui Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) dan Code of Conduct in the South China Sea (COC). 

Namun, proses negosiasi yang telah berjalan selama lebih dari 20 tahun tidak menghasilkan hasil yang berarti untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai. Ganjar-Mahfud akan mendorong kesepakatan interim antara ASEAN-Tiongkok terkait penanganan insiden dan utamanya kesepakatan mengenai aturan main serta Langkah-langkah untuk mencegah terjadinya insiden dan konflik. 

Selain itu, revitalisasi dari ASEAN didorong agar yang mengganggu stabilitas Asia Tenggara layaknya sengketa Laut Tiongkok Selatan akan bisa diselesaikan dengan lebih cepat. Revitalisasi dilakukan antara lain dengan mendorong revisi Piagam ASEAN, khususnya mengenai mekanisme pengambilan keputusan dan menambahkan perihal mekanisme penanganan krisis.

Indonesia juga harus mampu berperan aktif memperjuangkan ketertiban dunia. Permasalahan mendesak yang harus segera didorong penyelesaiannya adalah krisis kemanusiaan di Gaza. 

Anggota Eksekutif TPN Ganjar-Mahfud Reine Prihandoko menegaskan, penguatan keterlibatan dalam rantai pasok global menjadi prioritas Ganjar-Mahfud untuk memperkuat posisi Indonesia dalam dinamika geoekonomi global. Akan tetapi, berdasarkan data Global Connectedness Index yang dirilis oleh DHL menunjukkan bahwa tren globalisasi keterhubungan Indonesia di berbagai aspek, termasuk perdagangan, terus menurun. 

“Tahun 2017, Indonesia mencatatkan skor konektivitas sebesar 42, di periode 2019 hingga 2020 mengalami penurunan skor hingga 39,” tegas dia. (RO/Z-7)