Berita Terbaru kebijakan Hari Ini

COP-27, Menteri LHK: RI Dorong Aksi Kolaborasi untuk Atasi Krisis Iklim

Menteri Siti Nurbaya menekankan bahwa diperlukan tindakan multilateral, kolektif dan terpadu sebagai satu-satunya cara mengatasi ancaman global yang sesungguhnya.

Dolar AS Menguat, Menkeu: Stabilitas Rupiah Tetap Terjaga 

Terlihat dari nilai tukar rupiah hingga 31 Oktober 2022, yang hanya terdepresiasi 8,62% (ytd). Dalam hal ini, jika dibandingkan negara lain yang despresiasinya mencapai dua digit.

Siaran TV Analog Dihentikan, Kominfo Apresiasi Dukungan Ekosistem

Menkominfo Johnny G. Plate pun mendorong kerja sama ekosistem untuk mengembangkan layanan penyiaran terbaik bagi masyarakat.

Mahfud MD: Pemerintah Bentuk Tim Koordinasi Penerapan Restorative Justice

Kehadiran tim tersebut diperlukan, karena selama ini setiap lembaga penegak hukum memiliki aturan sektoral mengenai keadilan restoratif (restorative justice).

Perkuat Kemandirian Bangsa untuk Menangkan Persaingan Global

UPAYA membangun kemandirian bangsa harus diperkuat dengan dukungan kebijakan yang strategis agar mampu menghadapi persaingan global.

Orde Kolaborasi, Tata Baru Pasca-Pembelahan Politik

Forum 2045 memandang bahwa paradigma kolaborasi harus menjadi inspirasi dalam setiap gerak langkah masyarakat dan pemerintah.

Survei Pancasila: Masyarakat Tolak Intervensi Asing terhadap Kebijakan Nasional

Sabanyak 90% masyarakat Indonesia menolak adanya intervensi asing terhadap kebijakan-kebijakan nasional. Mereka menilai Indonesia harus berdaulat dan mengutamakan kepentingan rakyat.

Epidemiolog: KLB Bisa Diterapkan pada Kasus Gangguan Ginjal Akut

Menurut kalangan epidemiolog, kasus gangguan ginjal akut merupakan kejadian luar biasa dan tidak lazim. Serta, harus direspons secara luar biasa dalam status KLB.

Pengamat: Sikap NasDem Independen, tidak Perlu Baper dalam Berpolitik

Sehingga, partai politik lain, khususnya yang berada di koalisi pemerintahan saat ini, tidak perlu baper dengan sikap NasDem yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden.

AiMS Solusi bagi Industri dalam Pemenuhan Regulasi

KEMENTERIAN Perindustrian terus mendorong kemampuan industri agar lebih berkembang, efisien, berkualitas, produktif, dan berdaya saing.

Skema Power Wheeling di RUU EBT Bisa Ganggu Keuangan Negara

Sebab, skema power wheeling dalam RUU EBT dinilai membuka ruang liberalisasi sektor ketenagalistrikan, yang seharunya dikendalikan oleh negara.

Pemerintah Perkuat Pengendalian Karhutla di Wilayah Timur

Mengingat, adanya prediksi perubahan pola kebakaran hutan dan lahan, dari sebelumnya mayoritas terjadi di wilayah Indonesia bagian barat, kemudian bergeser ke wilayah timur.

Pj Gubernur DKI Imbau Karyawan WFH Saat Cuaca Ekstrem

Namun, Heru menekankan bahwa hal itu diserahkan kembali ke masing-masing perusahaan untuk menerapkan kebijakan WFH saat musim penghujan.

Kemenkeu: Efisiensi Belanja Penting untuk Kembalikan Defisit Maksimal 3%

Sebelumnya, UU Nomor 2 Tahun 2020 memberikan fleksibilitas pelebaran defisit anggaran di atas 3% karena pandemi covid-19 dan harus diakhiri pada 2023.

Kebijakan Berubah-Ubah Diakui Sulitkan Para Pelaku Usaha

Pemerintah telah berusaha keras untuk memastikan ketersediaan harga minyak goreng di pasaran sesuai dengan ketetapan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Banyak Hak Penyandang Disabilitas yang Belum Dipenuhi Negara

Setidaknya terdapat 22 hak bagi penyandang disabilitas yang sudah tertuang dalam aturan. Seperti, hak memperoleh fasilitas kesehatan, hak pendidikan, hingga hak mendapatkan pekerjaan.

Singapura Perketat Kebijakan Moneter untuk Keempat Kali Tahun ini

Bank sentral Singapura pada Jumat (14/10) memperketat kebijakan moneter untuk keempat kalinya tahun ini guna mengendalikan inflasi.

Heru Budi: Semua Program Anies Baswedan Sudah Baik

Calon Pj Gubernur DKI Jakarta itu akan melanjutkan sejumlah kebijakan dari pemerintahan Anies. Misalnya, normalisasi sungai dan penyediaan rumah pompa atau kendaraan pompa bergerak.

BPS Mulai Jalankan Regsosek pada Pertengahan Oktober 

Pengumpulan data ini dilakukan dalam rangka pemutakhiran sekaligus mengintegrasikan data penduduk yang meliputi profil, kondisi sosial, ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

BSKDN Kemendagri Tekankan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan 

Menurut Eko, mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap program dan kebijakan merupakan strategi pemerintah untuk mempercepat pembangunan di pusat maupun daerah. 

Politik Jalan Tengah

Negara dari Pinggiran

Indonesia Emas 2045 dan Resiliensi UMKM Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia