Berita Terbaru kebijakan Hari Ini

RUU KUHP Disahkan, Yasonna: tidak Mudah Keluar dari Warisan Kolonial

Setelah KUHP yang baru disahkan, pemerintah dan DPR akan memaksimalkan waktu selama tiga tahun untuk melakukan sosialisasi ke berbagai pihak.

Tahun Depan, Pemerintah Setop Ekspor Bauksit Mentah

Keputusan tersebut diambil dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Pemerintah menilai harus ada hilirisasi bauksit untuk memberikan nilai tambah.

Apindo: Aturan Menaker Tingkatkan PHK, Susutkan Lapangan Kerja

Sebab, Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 akan menaikkan beban biaya usaha, yang berujung pada langkah efisiensi, seperti PHK, untuk menjaga arus kas perusahaan.

Emmanuel Macron: Kebijakan Perdagangan AS Banyak Rugikan Prancis

Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan banyak regulasi AS yang merugikan Prancis.

Antisipasi Money Politic, Bawaslu Perketat Pengawasan Ruang Digital

Bawaslu berupaya untuk memastikan bahwa proses pengawasan ruang digital dalam konteks politik uang bisa terawasi dengan maksimal.

Tindak Lanjut Hasil KTT G20 Disesuaikan Prioritas RI

Nantinya, dibentuk Gugus Tugas sesuai arahan Presiden Jokowi, yang dinilai perlu untuk memastikan beragam komitmen yang diterima Indonesia dalam forum G20.

Kemnaker Klaim Penetapan UMP 2023 Berjalan Kondusif

Hingga saat ini, 33 gubernur sudah menetapkan UMP 2023 berdasarkan Permenaker 18/2022. Penetapan UMP dinilai sebagai upaya menjaga daya beli dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Aksi Protes Kebijakan Covid-19 Meluas di Wilayah Tiongkok

Dalam beberapa hari terakhir, warga di sejumlah wilayah Tiongkok memprotes kebijakan pembatasan ketat akibat kenaikan kasus covid-19.

Pemerintah Pastikan RKUHP tidak Merugikan Masyarakat

Kemenkumham menyatakan bahwa pemerintah telah berdiskusi dengan DPR RI dan ICJR untuk membahas sejumlah poin kontroversi dalam RKUHP.

UMP 2023 Naik Jadi Rp4,9 Juta, Pemprov DKI: Pengusaha Menerima

Ketika memutuskan UMP 2023, Pemprov DKI Jakarta menggunakan formula Peraturan Menaker 18/2022. Rinciannya, UMP tahun berjalan ditambah hasil pengkalian alfa dengan pertumbuhan ekonomi.

Anwar Ibrahim Siap Kucurkan Subsidi untuk Warga Berpenghasilan Rendah

Perdana Menteri Malaysia yang belum lama dilantik itu, menjanjikan upaya peningkatan biaya hidup ketika roda perekonomian nasional melambat.

Kadin Siap Ajukan Uji Materi Aturan Soal Pengupahan

Menurut Kadin, kemampuan pelaku usaha dalam merespons kondisi ekonomi juga harus diperhatikan, agar tidak memberatkan pengusaha dan tidak mengganggu iklim usaha.

MK: Pemberhentian Hakim Konstitusi di Luar UU Ganggu Independensi

Polemik mengenai pemberhentian hakim MK mencuat, setelah DPR sebagai lembaga pengusul mengganti Hakim Konstitusi Aswanto dengan Guntur Hamzah.

Ada Ancaman Gelombang PHK, Ekonom: JKP Harus Berjalan Optimal

Berbagai mekanisme program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) juga diharapkan tidak terlalu rumit, sehingga pekerja yang mengalami PHK dapat merasakan manfaatnya.

BSKDN Susun Kajian Model Inovasi untuk Tingkatkan Pendapatan Daerah 

Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo mengungkapkan, kajian tersebut dilakukan dengan melibatkan sejumlah perguruan tinggi

Mahfud MD Sebut RUU KUHP akan Disahkan Desember

Pihaknya mengakui bahwa masih ada kekurangan pada RUU KUHP. Namun, pembahasan RUU KUHP sudah berlangsung bertahun-tahun, yang dalam prosesnya tidak mungkin semua pihak sepakat.

Parpol Peserta Pemilu 2019 akan Pakai Nomor Urut yang Sama

Penerapan nomor urut yang sama untuk partai politik peserta pemilu sebelumnya akan diatur melalui perppu terkait UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu.

BSKDN Kemendagri Diseminasikan Konsep Peningkatan Tata Kelola Analis Kebijakan

Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo mengatakan, diseminasi itu bertujuan untuk memberikan informasi mengenai rumusan desain tata kelola JFAK secara luas

Bahlil: Pemberian Insentif Tax Holiday akan Diperketat

Pasalnya, kerap kali perusahaan atau investor yang diberikan fasilitas libur pajak (tax holiday), tidak memenuhi komitmen investasi di Tanah Air.

COP-27, Menteri LHK: RI Dorong Aksi Kolaborasi untuk Atasi Krisis Iklim

Menteri Siti Nurbaya menekankan bahwa diperlukan tindakan multilateral, kolektif dan terpadu sebagai satu-satunya cara mengatasi ancaman global yang sesungguhnya.

Man-Made Disasters

Arsitektur Bisnis Indonesia

Demokrasi Dialogis

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia