Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
UNTUK mengantisipasi politik uang (money politic) di ranah digital, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memperketat pengawasan ruang digital.
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menerangkan selain disinformasi soal pemilu, ruang digital juga bisa disalahfungsikan berbentuk money politic e-wallet.
"Kami melihatnya sebagai hal yang perlu diwaspadai. Sehingga, saat ini Bawaslu berupaya untuk bisa memastikan proses pengawasan ruang digital dalam konteks politik uang bisa terawasi dengan maksimal," ujar Lolly, Rabu (30/11).
Baca juga: LSI: AHY Cawapres paling Mampu Menangkan Anies Baswedan
Rencananya, Lolly mengaku Bawaslu akan bekerja sama dengan berbagai pihak soal money politic via e-wallet, karena kewenangan Bawaslu yang terbatas. Lolly mengakui dari aspek hukum, terdapat kekosongan dalam menindak money politic digital.
Di dalam peraturan Bawaslu terkait pengawasan pemilu, aturannya masih sangat global. "Kalau harus beradaptasi dengan situasi kekinian, dibutuhkan kebijakan lain. Boleh melalui surat keputusan Bawaslu atau sebagainya," pungkasnya.
Baca juga: KPK: Bantuan Bencana Rawan Dikorupsi
"Yang terpenting bagi Bawaslu, bagaimana pencegahan harus dilakukan dengan mitigasi risiko terhadap berbagai potensi. Salah satunya, digitalisasi politik uang," sambung Lolly.
Terkait potensi revisi peraturan Bawaslu untuk menguatkan pengawasan money politic secara digital, Lolly menyebut revisi itu tidak bisa melampaui UU Nomor 7 Tahun 2017.
Berkenaan tentang politik uang, Lolly mengemukakan bahwa pihaknya sedang menyempurnakan ketentuan Bawaslu, agar semakin kuat kemandiriannya dalam melakukan proses tindak pidana pemilu.(OL-11)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Di saat pemilu berjalan kompetitif, kualitas demokrasi justru dinilai jalan di tempat atau bahkan mundur.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
Pilkada langsung adalah bagian integral dari kedaulatan rakyat yang telah menjadi praktik konstitusional mapan pasca-amandemen UUD 1945.
Menurut laporan itu, akar masalah biaya politik tinggi terletak pada lemahnya regulasi pendanaan kampanye dan penegakan hukum, bukan pada sistem pemilihan langsung.
WACANA mengembalikan pilkada melalui DPRD kembali menuai kritik karena dinilai menyesatkan dan tidak menyentuh akar persoalan mahalnya biaya Pilkada yang tinggi.
Demokrasi perlu kembali menjadi tempat diskusi yang mengedepankan kejujuran dan tanggung jawab, bukan medium untuk transaksi suara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved