Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
RATUSAN pengunjuk rasa dan petugas kepolisian terlibat bentrok dalam aksi protes kebijakan covid-19 di Shanghai. Dalam beberapa hari terakhir, warga di sejumlah wilayah Tiongkok memprotes pembatasan ketat akibat kasus covid-19.
Demonstrasi besar yang belum pernah terjadi di Tiongkok sejak Presiden Xi Jinping mengambil alih kekuasaan satu dekade lalu, berlangsung setelah 10 orang tewas dalam kebakaran di Urumqi, yakni Ibu Kota Xinjiang. Warga menuding insiden itu tidak lepas dari lamanya kebijakan lockdown.
Baca juga: Peningkatan Kasus Virus Covid-19 Hantam Ekonomi Tiongkok
Kematian telah menjadi penangkal rasa frustrasi atas komitmen teguh Beijing terhadap zero kasus covid-19. Serta, kombinasi dari penguncian yang ketat, pengujian massal dan pelacakan yang terus menghambat kehidupan warga, setelah kasus pertama covid-19 terdeteksi di Wuhan.
“Saya di sini karena saya mencintai negara saya, tetapi saya tidak menyukai kebijakan pemerintah. Saya ingin keluar dengan bebas, namun sulit dilakukan sampai saat ini," tutur Shaun Xiao, salah satu pengunjuk rasa.
"Kebijakan covid-19 di Tiongkok adalah permainan. Bahkan, tidak didasarkan pada sains atau kenyataan," imbuhnya.
Baca juga: Kasus Covid-19 di Tiongkok Menggila
Ratusan orang berkumpul pada Minggu malam waktu setempat. Mereka memegang lembaran kertas kosong sebagai ekspresi sensor protes. Sementara itu, petuugas kepolisian masih berjaga di sekitar Jalan Wulumuqi, lokasi insiden yang memicu aksi protes.
Seorang reporter BBC yang meliput aksi protes, sempat ditahan selama beberapa jam. "BBC sangat prihatin dengan perlakuan terhadap jurnalis kami, Ed Lawrence, yang ditangkap dan diborgol saat meliput aksi protes di Shanghai," bunyi pernyataan resmi.(Aljazeera/OL-11)
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meneguhkan peran sebagai policy hub yang menjadi pusat konsolidasi pengetahuan, analisis strategis, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.
Ribut-ribut soal kebijakan, prosedur, atau perubahan iklim sering kali menutupi fakta bahwa pengambil kebijakan dan pelaku perusakan alam tetap luput dari pertanggungjawaban.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Anggota Komisi X DPR RI Nilam Sari Lawira menegaskan pentingnya Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai pijakan utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional.
Proses pembelajaran siswa harus diganti dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)
Penelitian terbaru menunjukkan bahwa otak perempuan cenderung mengalami penuaan lebih cepat dibandingkan laki-laki, terutama akibat stres dan perubahan gaya hidup
Penambahan 44 unit bus listrik dari Tiongkok sempat terhambat akibat lockdown pandemi covid-19 pada 2022 silam.
Anggota Parlemen Inggris menyetujui laporan mengecam mantan PM Inggris Boris Jonson yang melanggar lockdown Covid.
Langkah itu ia lakukan karena pemerintah sama sekali tidak memiliki pengalaman dalam menghadapi pandemi.
PARTAI Komunis China (PKC) yang menguasai jalannya pemerintah dan arah negara, menyatakan akan menindak tegas semua kegiatan infiltrasi hingga sabotase oleh pasukan musuh.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved