Berita Terbaru Kasus Hukum Hari Ini

Kasus Hukum Calon Peserta Pilkada Ditunda, Mendagri: Agar Kondusif

Tito menyebut selama ini kasus hukum kerap dimanfaatkan sebagai senjata untuk menjatuhkan calon kepala daerah. Biasanya itu menjadi strategi pesaing untuk menurunkan elektabilitas.

Politik Menunda Proses Hukum

Ketika hak politik ini tetap diberikan, ada kecenderungan instrumen kekuasaan berupa 'senjata' dan kekuasaan penegakan hukum akan terpengaruh oleh pilihan politik tersebut.

Majelis Hakim PN Yogyakarta Tolak Eksepsi, Penjual Tanah Diadili

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta menolak eksepsi diajukan terdakwa  suami isteri Agus Artadi-Yenny Indarto dalam kasus tanah. 

Koster Sebut Jerinx Pengecut, Jerinx Jawab Itu Haknya

KASUS hukum yang menimpa musisi Bali Jerinx SID kini memasuki babak baru. Terjadi saling sindir antara Gubernur Bali I Wayan Koster dengan drummer SID tersebut.

Pasang Baliho, Pendukung Minta Jerinx Dibebaskan

Dukungan terhadap Jerinx yang tergabung dalam Solidaritas Jrx SID diwujudkan dalam pemasangan baliho di sejumlah titik agar Jerinx SID ditangguhkan penahanannya.

Bermula Jual Rumah, Pasutri Dijadikan Terdakwa Oleh Pembeli

Pasutri di Yogyakarta mennjadi terdakwa atas penjualan rumah milik mereka seharga Rp6,5 miliar. Penyebabnya penjual tidak mau balik nama karena pembayaran rumah masih kurang Rp1,5 miliar.

Buronnya Djoko Tjandra Bukti Lemahnya Integritas Penegak Hukum

Lolosnya buron kasus korupsi cessie (hak tagih) Bank Bali, Djoko Tjandra dinilai sebagai tamparan keras bagi lemahnya aparat penegak hukum di Indonesia.

Anak Berkewarganegaraan Ganda Hadapi Berbagai Masalah

"UU 12/2006 sesungguhnya cukup revolusioner dan secara lebih komprehensif telah mengatur berbagai permasalahan kewarganegaraan yang berkembang"

Pengacara Djoko Benarkan Kliennya ke Indonesia

Keberadaan Djoko belakangan ini pun menjadi polemik. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, Senin (29/6), Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan dia mendapat informasi bahwa Djoko

Mahfud Minta Penegak Hukum Setop Gantung Perkara

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Polri diminta tidak lagi menggantung-gantungkan perkara hukum yang mereka tangani.

Konsolidasi Masyarakat Sipil: Kunci Menghadapi Penyempitan Ruang Demokrasi Indonesia

Kesehatan Jemaah Haji

Meneguhkan Asta Cita Melalui Konsolidasi Nasional Dikdasmen

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia