Berita Terbaru DPR RI Hari Ini

KPK Jadwalkan Pemeriksaan Azis Syamsuddin

Ia mengatakan pihaknya sudah mengirimkan surat panggilan untuk Azis. Namun, Azis belum mengonfirmasi kedatangannya dan diharap kooperatif menghadiri panggilan hari ini.

DPR Ingatkan Pemerintah Awasi Pembayaran THR Sektor Swasta

Selama ini pemerintah sudah banyak memberikan insentif dan stimulus kepada sektor swasta, sehingga tidak adil jika kewajiban THR diabaikan oleh perusahaan-perusahaan. 

Akhirnya, MKD Proses Aduan Azis Syamsuddin

Mahkamah Kehormatan Dewan DPR akan menggelar rapat pleno 18 Mei 2021 terkait laporan melibatkan wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dalam kasus suap Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.

DPR Salurkan Sembako Bagi Korban Tanah Longsor di Purwakarta

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin bersama Bank Indonesia turun langsung menyalurkan bantuan sebanyak 1.000 paket sembako dan alat kesehatan kepada masyarakat terdampak.

Ada Kerja Besar terkait Penetapan KKB sebagai Organisasi Teroris

Aspek penegakkan hukum terkait dengan penetapan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang tidak lagi sebagai sekedar Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) tetapi sebagai organisasi teroris.

Panglima TNI: Ini Waktu Tepat untuk Evaluasi Alutsista

Menurut Panglima TNI, insiden tenggelamnya KRI Nanggala-402 menjadi pelajaran penting untuk melakukan modernisasi kapal selam di Tanah Air.

Azis Syamsuddin Menghilang dari Rapat Paripurna DPR

Setelah membuka rapat, Cak Imin mempersilahkan Ketua DPR Puan Maharani untuk menyampaikan pidato pembukaan masa sidang.

DPR akan Panggil Mensos Risma Terkait Data Ganda Bansos

Sebab sampai saat ini, Komisi VIII DPR RI mengaku belum menerima keterangan rinci dari Mensos Tri Rismaharini terkait data ganda penerima bantuan bansos Covid-19. 

Puan Singgung Larangan Mudik dan Ketersediaan Sembako Saat Lebaran

Puan juga meminta pemerintah memastikan ketersediaan dan kecukupan pasokan bahan makanan pokok di seluruh daerah menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Puan Minta Petugas Tegas Tapi Humanis Saat Hadapi Warga Mudik

Dalam rakor tersebut, Puan meminta petugas di lapangan bekerja tegas tapi humanis saat menghadapi warga yang nekat mudik di masa pelarangan mudik Lebaran tahun ini.

DPR: Kesekjenan KPK Harus Transparan Soal Tes Wawasan Kebangsaan

Anggota DPR RI Arsul Sani meminta Kesekjenan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus transparan dan menjelaskan kepada publik terkait proses Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Awasi Aturan Mudik, Puan akan Tinjau Terminal dan Stasiun Cirebon

KETUA DPR RI Puan Maharani hari ini atau Rabu (5/5) akan meninjau beberapa titik di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Pemerintah Diminta Tidak Bubarkan BATAN dan LAPAN

Jika pembubaran itu dilakukan, pemerintah melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran dan UU No. 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan.

Kualitas Pendidikan di Gorontalo Harus Segera Diperbaiki

Menurut data Dinas Pendidikan Gorontalo, dari total 50.831 murid SMA/ SMK/ SLB di Gorontalo, tercatat 500 orang di antaranya memilih tidak lagi melanjutkan sekolah.

Tim Pansus Otsus Papua Serap Aspirasi ke Jayapura

Perlu dibuka ruang dialog antara pemerintah pusat dengan orang asli Papua dengan rekomendasi dari MRP.

Soal Hasil Tes Novel Baswedan, DPR Minta KPK Transparan

Penyidik KPK Novel Baswedan dikabarkan tidak lolos tes assesment wawasan kebangsaan. Namun, Komisi DPR RI meminta KPK untuk membuka informasi hasil tes.

KPK Amankan Barang Bukti terkait Suap dari Rumah Azis Syamsuddin

Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan kasus dugaan suap untuk tidak menaikkan perkara ke tingkat penyidikan dengan tersangka penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju (SRP) dan kawan-kawan.

Puan Maharani : Musrenbang Jangan Sekadar Formalitas

Ketua DPR RI Puan Maharani berharap hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mengarah pada pemulihan pandemi Covid-19 dan pelaksanaannya bukan sekadar formalitas.

DPR Sayangkan Pemerintah Buka Kembali Penerbangan Wuhan-Jakarta

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie menyayangkan pemerintah kembali membukanya rute penerbangan Wuhan-Jakarta.

Anggaran Verivali Pemutakhiran DTKS Belum Memadai

Permasalahan dalam pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah belum memadainya anggaran yang dialokasikan untuk verifikasi dan validasi data kemiskinan.

Ironi (Rencana) Pembatasan Mahasiswa Baru

MBG: Menjaga Kepercayaan Publik

Sisi Gelap Campak

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia