Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Surahman Hidayat mengungkapkan, permasalahan dalam pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah belum memadainya anggaran yang dialokasikan untuk menjalankan kegiatan verifikasi dan validasi (verivali) data kemiskinan.
Anggaran yang di alokasikan untuk kegiatan verivali DTKS seringkali tidak memasukkan perhitungan medan dan jarak tempat tinggal penerima manfaat, serta keterbatasan frekuensi angkutan umum menuju tempat tinggal penerima manfaat.
Hal itu diungkapkan Surahman saat memberikan keynote speech dalam seminar dan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Negara (PKAKN) Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI dengan topik “Akuntabilitas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial”, di Jakarta, Senin (3/5/2021).
Acara ini dibuka dengan sambutan oleh Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI Inosentius Samsul dan Kepala Pusat Kajian Akuntabiltas Keuangan Negara (PKAKN) Helmizar.
Dengan menghadirkan narasumber dari berbagai bidang, seminar dan FGD ini membahas peran Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kementerian Sosial dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pengelolaan DTKS serta hasil data cleansing seluruh Perwakilan BPKP terhadap data penyaluran bantuan sosial.
Narasumber yang hadir ialah Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Adhy Karyono, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakhrulloh, Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam PMK Iwan Taufiq Purwanto.
Surahman menambahkan, kekurangan anggaran ini menjadi penghambat dan menjadi beban berat bagi petugas pendata dan verifikasi validasi DTKS.
“Penerima bantuan yang bereda di area yang jauh, sulit dijangkau, baik medan dan kondisi jalan yang sulit maupun keterbatasan angkutan umum yang ada hanya beroperasi pada waktu-waktu tertentu,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Sementara itu Kepala PKAKN Helmizar mengatakan, solusi dari permasalahan dalam menjalankan verifikasi dan validasi DTKS salah satunya dengan koordinasi dan bekerja sama dengan perguruan tinggi, maka akan mendapatkan hasil yang maksimal serta biaya yang sangat minim karena mahasiswa-mahasiswa yang ditugaskan ke pelosok-pelosok terutama ke desa-desa.
“Mereka (mahasiswa) sembari melakukan kuliah kerja nyata (KKN) bisa mendata masyarakat yang dianggap menerima bantuan sosial itu, sehingga data-data yang dilakukan oleh kampus itu lebih valid dari data-data yang dilakukan oleh kelompok yang sudah ditunjuk pemerintah maupun Kementerian Sosial,” ujar Helmizar.
Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh menyampaikan, Dukcapil memiliki peran penting dalam memberikan data yang sesuai dan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Dukcapil memberikan data by name by address sesuai dengan NIK. Sistem administrasi kependudukan Indonesia pintu masuknya melalui NIK. Nama dan alamat penduduk banyak yang sama, tetapi 271 juta NIK penduduk Indonesia sudah tunggal.
“Jadi satu penduduk hanya memiliki satu NIK. Oleh karena itu kami membantu Kementerian Sosial memberikan NIK terhadap data-data dari Kemensos yang belum ada NIK-nya. Yang sudah ada NIK-nya kita cocokkan, apakah valid, apakah akurat. Jadi kami membantu melakukan verifikasi DTKS agar sesuai dengan data di kependudukan yang berbasis NIK,” terang Zudan. (RO/OL-09)
Dengan sistem tersebut, peserta didik di sekolah rakyat bisa menjadi anak-anak yang mampu bersaing di teknologi digital.
Apabila peserta tidak memenuhi tiga syarat tersebut, maka tidak dianggap masuk dalam PBI JKN, sehingga skema iuran BPJS Kesehatan bisa dibiayai oleh pemerintah daerah.
Gus Ipun menjelaskan proses lelang dilakukan secara resmi melalui kerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dengan nilai lelang sebesar Rp2.539.957.000.
SEBANYAK 39.157 warga penerima KIS dan PBI-JK Kemensos di Kota Tasikmalaya, yang mendadak dinonaktifkan kepesertaannya akan tetap mendapat pelayanan kesehatan.
SEBANYAK 39 ribu warga penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) Kemensos di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mendadak dinonaktifkan
Kementerian Sosial tetap membuka ruang pengajuan apabila ditemukan peserta yang dinonaktifkan masuk kriteria layak menerima bantuan.
Braze resmi meluncurkan data center pertamanya di Indonesia. Investasi ini menandai pencapaian penting Braze di Indonesia dan kawasan Asia Pasifik.
PENTING membangun model kolaboratif untuk menciptakan tata kelola digital nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
Dukung Ekosistem Digital Nasional, Komisi VI DPR RI Tinjau Hyperscale Data Center Telkom di Cikarang.
NeutraDC, anak usaha Telkom, yang bergerak selama tiga tahun di industri data center semakin menegaskan perannya dalam menyediakan ekosistem digital infrastruktur AI.
Data center dan kecerdasan buatan (AI) kini menjadi peluang besar, tidak hanya dalam mendorong ekonomi digital, tetapi juga dalam menarik dan mempertahankan SDM unggul di dalam negeri.
Pembangunan infrastruktur digital, khususnya pusat data atau data center menjadi salah satu fokus utama dalam upaya mendukung perkembangan AI di Indonesia, termasuk di bidang kesehatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved