Selasa 04 Mei 2021, 11:20 WIB

Anggaran Verivali Pemutakhiran DTKS Belum Memadai

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Anggaran Verivali Pemutakhiran DTKS Belum Memadai

Ist/DPR
Kepala Pusat Kajian Akuntabiltas Keuangan Negara (PKAKN) Helmizar dalam FGD diselenggarakan oleh PKAKN Badan Keahlian, Sekjen DPR RI.

 

ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Surahman Hidayat mengungkapkan, permasalahan dalam pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah belum memadainya anggaran yang dialokasikan untuk menjalankan kegiatan verifikasi dan validasi (verivali) data kemiskinan.

Anggaran yang di alokasikan untuk kegiatan verivali DTKS seringkali tidak memasukkan perhitungan medan dan jarak tempat tinggal penerima manfaat, serta keterbatasan frekuensi angkutan umum menuju tempat tinggal penerima manfaat.

Hal itu diungkapkan Surahman saat memberikan keynote speech dalam seminar dan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Negara (PKAKN) Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI dengan topik “Akuntabilitas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial”, di Jakarta, Senin (3/5/2021).

Acara ini dibuka dengan sambutan oleh Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI Inosentius Samsul dan Kepala Pusat Kajian Akuntabiltas Keuangan Negara (PKAKN) Helmizar.

Dengan menghadirkan narasumber dari berbagai bidang, seminar dan FGD ini membahas peran Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kementerian Sosial dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pengelolaan DTKS serta hasil data cleansing seluruh Perwakilan BPKP terhadap data penyaluran bantuan sosial.

Narasumber yang hadir ialah Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Adhy Karyono, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakhrulloh, Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam PMK Iwan Taufiq Purwanto.

Surahman menambahkan, kekurangan anggaran ini menjadi penghambat dan menjadi beban berat bagi petugas pendata dan verifikasi validasi DTKS.

“Penerima bantuan yang bereda di area yang jauh, sulit dijangkau, baik medan dan kondisi jalan yang sulit maupun keterbatasan angkutan umum yang ada hanya beroperasi pada waktu-waktu tertentu,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Sementara itu Kepala PKAKN Helmizar mengatakan, solusi dari permasalahan dalam menjalankan verifikasi dan validasi DTKS salah satunya dengan koordinasi dan bekerja sama dengan perguruan tinggi, maka akan mendapatkan hasil yang maksimal serta biaya yang sangat minim karena mahasiswa-mahasiswa yang ditugaskan ke pelosok-pelosok terutama ke desa-desa.

“Mereka (mahasiswa) sembari melakukan kuliah kerja nyata (KKN) bisa mendata masyarakat yang dianggap menerima bantuan sosial itu, sehingga data-data yang dilakukan oleh kampus itu lebih valid dari data-data yang dilakukan oleh kelompok yang sudah ditunjuk pemerintah maupun Kementerian Sosial,” ujar Helmizar.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh menyampaikan, Dukcapil memiliki peran penting dalam memberikan data yang sesuai dan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Dukcapil memberikan data by name by address sesuai dengan NIK. Sistem administrasi kependudukan Indonesia pintu masuknya melalui NIK. Nama dan alamat penduduk banyak yang sama, tetapi 271 juta NIK penduduk Indonesia sudah tunggal.

“Jadi satu penduduk hanya memiliki satu NIK. Oleh karena itu kami membantu Kementerian Sosial memberikan NIK terhadap data-data dari Kemensos yang belum ada NIK-nya. Yang sudah ada NIK-nya kita cocokkan, apakah valid, apakah akurat. Jadi kami membantu melakukan verifikasi DTKS agar sesuai dengan data di kependudukan yang berbasis NIK,” terang Zudan. (RO/OL-09)

Baca Juga

Antara/Indrianto Eko Suwarso.

Mulai Muncul Dukungan agar Anies Baswedan Nyapres di 2024

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Selasa 19 Oktober 2021, 14:06 WIB
Aliansi Nasional Sejahtera berencana mendeklarasikan dukungannya kepada Anies Baswedan untuk maju pada Pilpres 2024 berlokasi di Gedung...
MI/Susanto

Penangkapan Bupati Kuantan Singingi Terkait Suap Izin Perkebunan

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Selasa 19 Oktober 2021, 14:02 WIB
Ali mengatakan bahwa tim KPK saat ini masih memeriksa para pihak yang telah ditangkap...
MI/Duta

Penagih Utang Pinjol PT AKS Jadi Tersangka

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Selasa 19 Oktober 2021, 13:58 WIB
"Tersangka AKA alias A, karyawan PT AKS. Debt Collector yang menyebarkan konten bermuatan kesusilaan dan/atau ancaman yang disertai...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Mencegah Proyek Kereta (jadi) Mubazir

Pembengkakan biaya menjadi biang keladi perlu turun tangannya negara membiayai proyek dengan dana APBN.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya