Bangun Model Kolaboratif Ciptakan Tata Kelola Digital Nasional

PENTING membangun model kolaboratif untuk menciptakan tata kelola digital nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Harmoni dalam inovasi itu hanya dapat terwujud ketika seluruh pemangku kepentingan--pemerintah, industri, asosiasi, dan akademisi--berkolaborasi dalam satu ekosistem yang saling mendukung.

Ketua Umum Mastel Sarwoto Atmosutarno menyampaikan itu pada acara Industry Gathering yang digelar Digital Transformation Indonesia Conference & Expo (DTI-CX) 2025, Jakarta, baru-baru ini. "Keberhasilan DTI-CX 2024 sebagai forum strategis yang mempertemukan para pemangku kepentingan industri TIK nasional dan internasional serta melahirkan berbagai sinergi konkret di bidang fiber & tower, data center, keamanan siber, hingga big data dan AI." 

Menurutnya, DTI-CX 2025 harus dimaknai sebagai akselerator kebijakan berbasis realita industri, dan para pemimpin sektor diharapkan tak hanya menjadi pengunjung, tetapi turut menjadi inisiator program kolaboratif lintas industri.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum APJII, Muhammad Arif, dalam pernyataan tertulisnya, menekankan bahwa insentif yang selaras antarpemerintah, swasta, dan komunitas, kolaborasi dan investasi jangka panjang dalam transformasi digital sangat penting agar berkelanjutan. APJII mendorong desain ekosistem kolaboratif yang berbasis model bisnis, bukan proyek ad-hoc.

Ketua Umum Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO), Hendra Suryakusuma, mengimbuhkan di era digital, data merupakan infrastruktur strategis yang menjadi tulang punggung seluruh layanan, mulai dari e-commerce, sistem pemerintahan digital, hingga pelayanan publik. Karenanya, perlu mendorong peningkatan kapasitas data center lokal untuk mendukung kedaulatan data nasional serta pengembangan infrastruktur yang lebih efisien, aman, dan berkelanjutan. (I-2)