Kamis 06 Mei 2021, 12:55 WIB

Puan Singgung Larangan Mudik dan Ketersediaan Sembako Saat Lebaran

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Puan Singgung Larangan Mudik dan Ketersediaan Sembako Saat Lebaran

DOK PRIBADI
Ketua DPR RI Dr (HC) Puan Maharani.

 

PEMERINTAH diminta menyiapkan dengan matang berbagai kebijakan terkait hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Hal itu disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan tahun sidang 2020-2021.

Puan menjelaskan, terkait kebijakan tentang pelarangan mudik pada Lebaran tahun ini, pemerintah harus menyiapkan secara matang mekanisme dan sumber daya pendukungnya. Dia berharap masyarakat juga memahami bahwa pelarangan mudik dilakukan demi mencegah penularan Covid-19.

“Sehingga penerapan dan pengawasan di lapangan akan konsisten,” kata Puan, Kamis (6/5/2021).

Mengenai persiapan pelarangan mudik, Puan memantau langsung pelaksanaannya di Terminal Harjamukti dan Stasiun Cirebon, Jawa Barat, Kamis (5/5/2021).

Politisi kelahiran Jakarta itu menyatakan akan terus mengawasi dan meminta petugas bekerja dengan disiplin, tegas, namun humanis dan santun dalam menghadapi warga yang bersikeras ingin mudik.

Selanjutnya, Puan juga meminta pemerintah memastikan ketersediaan dan kecukupan pasokan bahan makanan pokok di seluruh daerah menjelang Hari Raya Idul Fitri.

“Stabilitas harganya juga harus dijaga sehingga masyarakat tidak semakin terbebani dengan adanya kenaikan harga kebutuhan pokok,” ujar mantan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tersebut.

Dalam rapat paripurna tersebut, Puan juga menyampaikan beberapa hal yang dinilainya perlu menjadi perhatian Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR terkait, antara lain mengenai perkembangan terkini di beberapa kawasan India, Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Tengah, yang sedang menghadapi gelombang kedua pandemi Covid-19, berbagai bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini, peristiwa KRI Nanggala 402 yang harus menjadi intropeksi untuk mempersiapkan sistem pertahanan negara yang andal, termasuk menjamin keamanan dan keselamatan prajurit dalam menjalankan tugas.

Kemudian mengenai langkah-langkah pemerintah dalam menjaga kedaulatan wilayah NKRI yang akan menindak tegas Kelompok Kriminal Bersenjata di kawasan papua, sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. (OL-10)

Baca Juga

ANTARA/M Risyal Hidayat

BKN Klaim TWK Paling Pas untuk Menguji Pegawai KPK

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Rabu 23 Juni 2021, 07:15 WIB
Bima mengatakan, dalam pelaksanaan TWK, pegawai KPK sudah diberikan banyak...
ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

BKN Ungkap Alasan Hasil TWK Cuma Bisa Dibuka dengan Putusan Pengadilan

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Rabu 23 Juni 2021, 06:46 WIB
Pembukaan informasi itu hanya bisa dilakukan oleh perintah pengadilan. Jika tidak ada perintah pengadilan, Dinas Psikologi AD dan BNPT akan...
Dok. DPR Papua

DPR Papua Sambangi Fraksi-fraksi di DPR RI Soal Revisi Otsus

👤Thomas Harming Suwarta 🕔Selasa 22 Juni 2021, 23:45 WIB
Menurut Boy, selama ini banyak opini yang berkembang baik dari pemerintah maupun DPR RI melalui Pansus terkait Revisi UU Otsus yang hanya...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Kereta Api Makassar-Parepare Membangun Ekonomi dan Peradaban

Belanda pernah membuat jalur kereta api Makassar-Takalar, namun sejak Jepang berkuasa jalur itu dibongkar. Dan baru era sekarang, Sulawesi Selatan kembali memiliki jalur  kereta api

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya