Berita Terbaru Dpr Ri Hari Ini

KPU: Caleg DPR Terpilih yang Maju Pilkada Harus Mundur

Calon anggota legislatif (caleg) terpilih Pemilu 2024 yang ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah wajib mengajukan surat bersedia mundur sebagai caleg terpilih.

Wakil Ketua DPR Tegaskan Seharusnya Jurnalisme Investigasi Tak Dilarang

Sufmi Dasco Ahmad menyebut banyak investigasi yang dilakukan memang benar begitu adanya. Namun, ia mengklaim beberapa laporan jurnalistik investigsi hanya separuh datanya saja yang valid.

Kinerja Legislasi DPR Dinilai Mengecewakan

Feri Amsari mengkritisi cara kerja dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang selama ini bekerja hanya berdasarkan pesanan dan kepentingan politik.

Formappi: Revisi UU MK Ekspresi Ketidaknyamanan DPR RI

Formappi menilai revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) bentuk ekspresi ketidaknyamanan DPR terhadap sejumlah kewenangan MK.

Sistem Kelas Dihapus, DPR RI akan Minta Penjelasan BPJS Kesehatan

DPR RI akan meminta penjelasan ke pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) perihal penghapusan pelayanan kelas. Sistem itu diganti dengan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Pakar: Revisi UU MK Upaya Menyingkirkan Hakim Tertentu

PAKAR Hukum Tata Negara, Feri Amsari, menilai revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) punya tendensi untuk menyingkirkan hakim konstitusi tertentu.

Buka Masa Sidang DPR, Puan Bicara Pemerintah Baru Harus Leluasa Susun APBN

DPR RI hari ini membuka Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024. Ketua DPR Puan Maharani menyinggung soal pemerintah baru yang harus memiliki kekuasaan dalam menyusun APBN.

Puan Maharani: Pemerintahan Baru Harus Leluasa Menyusun APBN

KETUA DPR RI Puan Maharani mengatakan pemerintahan baru harus leluasa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ini 3 Syarat untuk Sukseskan Pembatasan Impor Elektronika Menurut Rachmat Gobel

WAKIL Ketua DPR RI Bidang Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang). Rachmat Gobel mengatakan, ia mendukung langkah pemerintah yang menertibkan impor produk elektronika.

DPR: Larangan Tayangan Eksklusif Jurnalisme Investigasi Hancurkan Demokrasi

ANGGOTA Komisi I DPR, TB Hasanuddin, mengatakan larangan tayangan eksklusif jurnalisme investigasi bisa menghancurkan demokrasi.

Rapat Revisi UU MK di Masa Reses Sudah Dapat Izin Pimpinan DPR

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pembahasan revisi UU Nomor 24 Tahun 2023 tentang MK di Komisi III DPR selama masa reses telah memperoleh izin  pimpinan DPR.

RUU Penyiaran Harus Dikaji Ulang, Berpotensi Gembosi Kebebasan Pers

Bila pasal 56 Ayat 2 di RUU ini disahkan, ma­syarakat tidak akan mendapat tayangan eksklusif dari pendala­man sebuah kasus yang dilaku­kan dengan cara-cara jurnalistik investigasi.

PB PMII Gagas Indonesia Maritime and Fisheries View Forum Menuju Indonesia Emas 2045

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dianugerahi kekayaan laut yang luar biasa.

DPR Belum Optimal Jalankan Fungsi Legislasi

Ketidakseriusan DPR tersebut terbaca dari minimnya dinamika pelaksanaan fungsi legislasi semenjak masa sidang IV dibuka.

Ketua DPR Puan Maharani Dinilai tidak Mampu Tingkatkan Jumlah Kehadiran Anggotanya saat Rapat

PENELITI Formappi Bidang Anggaran Yohanes Taryono menyebut peran Ketua DPR RI Puan Maharani ternyata tak mampu meningkatkan jumlah kehadiran anggotanya saat rapat atau sidang.

Sudah Terjalin 69 Tahun, Kerja Sama Indonesia-Hungaria Diharapkan Semakin Meningkat

HUBUNGAN baik dan kerja sama Indonesia dengan Hungaria yang telah terjalin selama 69 tahun dalam berbagai bidang diharapkan dapat terus meningkat ke arah yang positif.

Wacana Penambahan Kementerian, Mardani Ali Sera: Bukan Solusi, Memperumit Birokrasi

ANGGOTA Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, menyoroti wacana perombakan nomenklatur kementerian atau wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran.

DPR Harus Berfungsi Awasi Pemerintahan Prabowo-Gibran

DPR harus menjalankan fungsinya sebagai penyeimbang pemerintahan Prabowo-Gibran

DPR Minta PTN Lebih Kreatif Cari Pendanaan Agar Tak Bebankan Mahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah, menyoroti biaya kuliah yang tinggi di perguruan tinggi negeri (PTN) dan menekankan pentingnya mandiri bagi PTN.

Kemendikbudristek Harus Awasi Implementasi Regulasi Satuan Biaya Operasional Pendidikan di PTN

Jika regulasi tidak diawasi, maka dikhawatirkan akses memperoleh pendidikan tinggi di Indonesia semakin sulit dijangkau.

Algoritma dalam Perspektif Budaya dan Proses Pembelajarannya

Jangan Biarkan Sekolah Dasar Negeri Sekarat!

Penulisan Sejarah untuk Kepentingan Bangsa dan Pendidikan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia