Berita Terbaru Dpr Ri Hari Ini

Komisioner KPU Baru Harus Bebas dari Kepentingan dan Berintegritas

Menurut mantan komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, saat ini banyak anggota KPU yang belum selesai dengan dirinya.

Masih Simpang Siur, Para Menteri Jokowi tak Kompak soal Pembatasan BBM Subsidi

PARA menteri kabinet dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo dianggap tak kompak perihal pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

KPK Siap Dampingi Pansus DPR Buat Usut Penyelewengan Kuota Haji

DPR sepakat membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengevaluasi pelaksanaan Haji 2024. Keberadaan pansus untuk menindaklanjuti permasalahan yang ditemukan selama ibadah haji 2024.

Sirekap akan Digunakan untuk Pilkada 2024

KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.

KPU Masih Menunggu Proses PAW di Komisi II DPR untuk Tentukan Ketua Definitif

PLT Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin menyampaikan pihaknya sampai saat belum membahas terkait ketua definitif pasca Hasyim Asy’ari diberhentikan dari Ketua KPU.

KY Usulkan 9 Calon Hakim Agung dan 3 Hakim HAM Ad Hoc ke DPR

KY menetapkan 9 orang calon hakim agung dan 3 orang calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) untuk diusulkan ke DPR RI.

Kandidat Ketua KPU Pengganti Hasyim Harus Layak dan Memenuhi Syarat

KOMISI II DPR RI sedang membahas tentang pergantian komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) setelah pemecatan secara tidak hormat terhadap ketuanya Hasyim Asyari.

Saatnya Indonesia Memiliki Angkatan Siber

PEMERINTAH sudah saatnya memiliki pertahanan siber yang dikelola oleh sumber daya manusia yang mumpuni. Pernyataan ini disampaikan anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin

Persoalan PPDB masih Terus Berulang

Alih-alih pemerintah menciptakan pemerataan pendidikan yang lebih berkeadilan, persoalan PPDB malah menimbulkan sarang masalah setiap tahunnya.

Pakar Sebut Pembagian Kuota Haji sudah Sesuai Aturan

Kuota haji pokok awalnya sebanyak 221.000 jemaah. Sesuai Pasal 64, kuota itu dibagi menjadi dua, yakni jemaah haji reguler sebanyak 203.320 orang setara 92%, dan khusus 8% atau 17.680 orang.

Kemunculan RUU Wantimpres Dinilai Memperlihatkan Adanya Unsur Pesanan

REVISI Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) disetujui menjadi usul inisiatif DPR RI.

Tanggapi Djarot, Staf Khusus Presiden: Silakan Datang dan Lihat Sendiri IKN

STAF Khusus Presiden RI Grace Natalie mempersilakan anggota DPR RI Djarot Saiful Hidayat untuk datang dan melihat sendiri progress pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

Isu Rasio Utang Jadi 50%, DPR Dorong Pertimbangkan Ketahanan dan Kredibilitas Fiskal

KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mendorong agar pemerintahan baru dengan serius mempertimbangkan ketahanan fiskal yang sehat dan kredibel.

Perlu Itikad Baik dari Pemerintah dan DPR untuk Menentukan Komisioner KPU yang Berintegritas

BERKACA dari kasus mantan Ketua KPU Hasyim Asy’ari, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai perlu memiliki itikad baik untuk membenahi struktur anggota KPU

DPR Tunggu DIM dari Pemerintah Terkait Revisi UU Kementerian Negara hingga TNI-Polri

DPR RI menunggu daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah terkait empat revisi undang-undang (UU) yang telah ditetapkan menjadi usul inisiatif DPR.

Sindir Negara Lambat Atasi Masalah di Masyarakat, Puan: No Viral, No Justice

KETUA DPR RI Puan Maharani menyindir lamanya kehadiran negara dalam merespons permasalahan di masyarakat. Negara baru hadir ketika permasalahan tersebut viral.

Puan: No Viral No Justice Jadi Tantangan Selesaikan Masalah

DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa inisiatif masyarakat untuk memviralkan permasalahan di media sosial atau no viral, no justice, menjadi tantangan bagi anggota dewan.

Memunculkan Lagi Dewan Pertimbangan Agung Berarti Melawan Konstitusi

Pakar hukum tata negara Feri Amsari secara tegas menyampaikan bahwa ide untuk memunculkan kembali Dewan Pertimbangan Agung (DPA) jelas melawan konstitusi.

Soal Dewan Pertimbangan Agung, Presiden Jokowi: Tanya ke DPR

Presiden Joko Widodo menolak mengomentari usulan Revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Ia menyerahkan hal itu sepenuhnya kepada DPR sebagai inisiator.

Komisi IX Minta Pelaksanaan KRIS BPJS Kesehatan Ditunda Hingga Penuhi Prasyarat

Anggota Komisi IX DPR RI Irma suryani mengatakan pelaksanaan KRIS BPJS Kesehatan harus ditunda sebelum memenuhi sejumlah prasyarat.

Hubungan Tiongkok-ASEAN, antara Kemitraan Strategis dan Tantangan Global

Mengembalikan Integritas Perguruan Tinggi

Jurus "Bodoh" agar Tidak Terjerat Kasus Hukum dalam Jabatan Publik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia