Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KEBIJAKAN efisiensi anggaran dinilai tak mempengaruhi kinerja kementerian dan lembaga. Termasuk capaian program yang telah ditargetkan.
"Seharusnya tidak berpengaruh," kata Anggota Komisi VI DPR Firnando Hadityo Ganinduto melalui keterangan tertulis, Selasa, 11 Februari 2025.
Firnando mendukung kebijakan penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu. Langkah tersebut dinilai merupakan upaya dalam melakukan tata kelola keuangan negara agar lebih optimal.
"Saya kira itu sebuah terobosan yang bagus. Efisiensi adalah opsi paling relevan di tengah gejolak perekonomian global yang penuh ketidakpastian," ucap dia.
Selama ini, lanjut dia, penggunaan anggaran negara banyak yang tidak bersentuhan langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Sehingga, hanya menguras biaya yang lebih besar, seperti rapat di hotel hingga perjalanan dinas.
"Kalau saya lihat, banyak hal-hal yang tidak penting. Anggaran negara selama ini banyak digunakan untuk acara-acara keluar kota dan keluar negeri. Tentu kegiatan tersebut akan menguras biaya yang lebih besar," ucap Firnando.
Politikus Partai Golkar itu menekankan dengan efisiensi, kementerian dan lembaga juga diwajibkan untuk bekerja secara cerdas dan efektif. Ia optimis dengan hal tersebut membuat kementerian dan lembaga bakal berjalan efektif serta efisien.
“Dengan adanya masa efisiensi anggaran ini, kementerian diwajibkan untuk kerja cerdas dan efektif sehingga, ke depan nanti semua kementrian akan menjadi kementerian yang efektif dan efisien ini bagus sekali," ujar Firnando. (P-5)
Juru bicara Gus Yaqut, Anna Hasbie, mengungkapkan pembagian kuota Haji Tambahan 2024 harus dilihat secara utuh. Hal itu pula yang mendasari penerbitan Buku Putih Kuota Haji Tambahan 2024.
PUSaKO menyampaikan enam poin penting. Pertama, mempertahankan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat sebagai implementasi konkret kedaulatan rakyat.
Perludem menantang klaim partai politik yang menyebut sistem pemilihan langsung sebagai penyebab utama tingginya biaya politik di Indonesia. Pilkada Lewat DPRD
MAYORITAS aparatur sipil negara (ASN) mendukung kebijakan efisiensi anggaran. Hanya saja, ada kekhawatiran signifikan terhadap dampak pada kualitas layanan.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pemberantasan korupsi di Indonesia masih stagnan karena terlalu berfokus pada penindakan.
Selain transparansi, kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menjadi sorotan utama FITRA.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI Firnando Hadityo Ganinduto mendorong agar pemerintah memiliki langkah agar harga pangan ini stabil khususnya saat Ramadan
ANGGOTA Komisi VI DPR Firnando Hadityo Ganinduto berharap Danantara dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved