Headline
Serangan Israel ke Iran menghantam banyak sasaran, termasuk fasilitas nuklir dan militer.
Serangan Israel ke Iran menghantam banyak sasaran, termasuk fasilitas nuklir dan militer.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
EFISIENSI anggaran yang dilakukan pemerintah tak semata ditujukan untuk menambal program-program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Langkah itu diambil untuk mendorong peningkatan efisiensi kerja pemerintah dan tetap melayani kebutuhan rakyat.
"Presiden Prabowo telah berulang kali menyebutkan bahwa ia menginginkan belanja ini menjadi efisien, lebih baik, bersih, dan terarah, terutama dalam melayani kebutuhan rakyat," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Mandiri Investement Forum (MIF), Jakarta, Selasa (11/2).
Sri Mulyani menambahkan, program-program prioritas dari Presiden Prabowo sedianya telah sejalan dengan desain APBN. Namun itu tak serta merta program lain yang sebelumnya dijalankan dan berdampak kepada masyarakat dihilangkan.
"Beberapa program di masa lalu akan terus dipertahankan, misalnya, seperti Kartu Keluarga Harapan, Kartu Sembako, dan beberapa program yang berfokus pada pertanian akan menjadi sangat penting," kata dia.
Pemerintah masih memandang dan meyakini sumber daya manusia memainkan peran yang penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkualitas. Karenanya, anggaran negara akan terus mendukung peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial.
Efisiensi yang dilakukan pemerintah, lanjut Sri Mulyani, juga bertujuan meningkatkan prinsip belanja yang lebih baik (spending better). Tujuannya, agar tak ada anggaran negara yang terbuang cuma-cuma tanpa memberikan dampak terhadap masyarakat dan perekonomian.
Penghematan anggaran juga sekaligus mendorong pemerintah untuk mengoptimalisasi pembiayaan inovatif yang selama ini tersedia tetapi urung dimanfaatkan dengan baik.
"Baik dalam bentuk kemitraan publik-swasta atau, bahkan dalam hal ini, menggunakan dan memanfaatkan perusahaan milik negara dengan cara yang jauh lebih baik, sehingga dapat menciptakan lebih banyak dukungan pertumbuhan dan juga dukungan pembangunan," jelas Sri Mulyani. (Z-2)
Izin untuk pemerintah daerah menggelar rapat di hotel harus disikapi secara bijak dalam hal penggunaan anggaran
Tito menekankan bahwa pemerintah harus memikirkan hotel dan restoran yang hidup dari agenda meeting, incentive, convention, dan exhibition (MICE).
PENGAMAT kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Hardiansyah mengatakan, pemberian gaji ke-13 bagi ASN harus dievaluasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
SEBANYAK 71 persen masyarakat Indonesia mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang diimplementasikan di masa pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.
Gelaran Porprov IX Jatim 2025 pada 28 Juni sampai 5 Juli 2025 turut membantu bisnis perhotelan dan restoran bisa bernapas lega.
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DK Jakarta menyampaikan kekhawatiran terhadap kondisi industri hotel dan restoran di Jakarta yang menunjukkan tren menurun.
Survei ini merangkum hasil pengukuran dari 13 survei internasional yang dilakukan oleh lembaga-lembaga bereputasi seperti World Bank, Freedom House, dan Economist Intelligence Unit.
Kasus korupsi Pertamina mendapatkan perhatian dari publik sebesar 85,7% dari responden dan angka 72,8% keyakinan bahwa Presiden Prabowo bisa menuntaskan kasus ini.
PRESIDEN Prabowo Subianto lebih memilih absen dari KTT G7 dan melakukan kunjungan kenegaraan ke Federasi Rusia pekan depan.
PRESIDEN Prabowo Subianto mengatakan prioritas pembangunan Giant Sea Wall dilakukan dari Jakarta hingga Semarang.
WAKIL Ketua DPR RI Adies Kadir mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan gaji hakim sebesar 280%.
Presiden Prabowo Subianto akan membentuk Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa (Pantura).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved