Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Rencana pembentukan lembaga itu dan menjadi menarik untuk didalami karena Jokowi menyatakan penyusunan perda nantinya perlu dikoordinasikan ke lembaga baru itu.
Menurut Jokowi saat ini yang paling penting adalah perampingan birokrasi.
Aksi terorisme tak melulu dilakukan oleh orang-orang di dalam negeri.
Rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) secara transparan telah dilakukan di masa pemerintahannya, yang bertujuan untuk meminimalkan perilaku korupsi di kantor pemerintahan.
Rekrutmen terhadap pejabat publik atau birokrat harus transparan, sederhana, dan jelas.
Teror itu dikirim dari negara lain dan dibuat nyamar seolah dari islam padahal dia dikendalikan oleh orang bukan islam atau asing,
MUI, kata Ma`ruf telah mengeluarkan fatwa bahwa terorisme bukan jihad dan haram dilakukan.
“Gerindra tercatat sebagai Partai dengan caleg paling banyak kasus korupsi."
Pendukung pasangan calon nomor urut 01 yang hadir dari wadah Relawan KitaSatu dan UI Milenial for Jokowi, sementara pendukung pasangan calon nomor urut 02 dari relawan Pride serta Sahabat Prabowo-Sandi.
"Aparat harus dibekali pengetahuan mengenai HAM, SOP harus berbasis HAM."
Sandiaga sempat menuding pemerintahan terkesan lemah karena maraknya persekusi,
Kata Hasto, pernyataan Prabowo tersebut merupakan cerminan bawah sadarnya untuk gunakan jabatan Presiden sebagai alat intervensi hukum.
Sinkronisasi aturan demi mengatasi tumpang tindihnya aturan perundangan.
Kita pastikan hukum ini tegak lurus supremasi HAM harus pastikan hadir di Indonesia. HAM ditegakkan, karena Ini harga mati.
Meski memiliki kekurangan fisik, mereka harus diperlakukan sama.
Pusat Legislasi nasional dianggap penting untuk membenahi tumpang tindih peraturan yang ada di Indonesia.
Jokowi menyinggung Ratna Sarumpaet yang menjadi juru kampanye Prabowo melakukan kabar bohong ketika Prabowo mengklaim ada kriminalisasi terhadap kepala desa yang mendukungnya.
Jusuf Kalla, sebagai Cawapres Joko Widodo, memberikan jawaban mematikan karena JK tahu bahwa Hatta keliru melontarkan pertanyaan tersebut.
Toh, penegakkan hukum yang sesuai dengan prosedur bukan pelanggaran HAM.
Dengan bocoran pertanyaan debat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) seharusnya menjadi nilai lebih bagi pasangan tersebut dalam mengikuti debat perdana Pilpres 2019.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved