Jokowi : Rekrutmen Jabatan Publik Harus Berdasarkan Kompetensi

CALON presiden nomor urut 01 Joko Widodo punya cara tersendiri memberantas perilaku koruptif karena tingginya biaya yang dikeluarkan menduduki jabatan publik dan politik. Salah satunya dengan rekrutmen berbasis kompetensi.

"Bukan finansial dan nepotisme," kata Jokowi dalam debat capres dan cawapres di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis, (17/1)

Rekrutmen terhadap pejabat publik atau birokrat harus transparan, sederhana, dan jelas. Sedangkan rekrutmen terhadap jabatan politik perlu penyederhanaan, khususnya pada sistem partai politik.

"Sehingga biaya pemilu jadi murah, pejabat tidak terbebani oleh biaya pemilu, sehingga kita harapkan, kita bisa memangkas politik uang, suap, dan korupsi," kata Jokowi.

Calon petahana itu menegaskan pemilihan berdasarkan kompetensi tak cuma bisa mengentaskan ancaman korupsi. Pemerintah juga bisa mendapatkan calon pejabat yang berkompeten di bidangnya.

Baca juga : Jokowi: Aparat Harus Dibekali Pengetahuan Soal HAM

"Kita harapkan dengan rekrutmen ini jabatan itu baik bupati, wali kota, gubernur, dan seterusnya akan mendapatkan putra-putri terbaik," kata Jokowi.

Jokowi juga mencontohkan rekrutmen aparatur sipil negara yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Rekrutmen dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

Masyarakat, kata dia, dapat mengetahui berapa nilai yang mereka dapat dalam setiap tes yang dilalui. Rekrutmen pun dilakukan secara terbuka.

"Semua bisa cek hasilnya, bahkan anak saya tidak diterima (menjadi pegawai negeri sipil) di situ karena memang tidak lulus," kata Jokowi. (Medcom.id/OL-8)