Headline
Pemilu 1977 dan 1999 digelar di luar aturan 5 tahunan.
Bank Dunia dan IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini di angka 4,7%.
PASANGAN calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengatakan, mereka akan membentuk Pusat Legislasi Nasional bila kembali terpilih sebagai presiden pada pemilu 2019 mendatang.
Pusat Legislasi nasional dianggap penting untuk membenahi tumpang tindih peraturan yang ada di Indonesia.
"Kami akan bentuk Pusat Legislasi Nasional yang dikotrol oleh Presiden secara satu pintu agar tidak ada tumpang tindih peraturan," ujar Jokowi dalam debat pertama capres-cawapres, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, (17/01).
Lembaga tersebut nantinya akan bertugas mengumpulkan dan mendata semua jenis peraturan yang ada di Indonesia.
Baca juga : Jokowi Minta HAM dan Penegakan Hukum Tak Dipertentangkan
Mulai dari aturan undang-undang, hingga aturan yang dibuat di tingkat daerah.
"Semua akan disederhanakan semuanya sehingga kalau ada tumpang tindih akan kelihatan dan bisa segera revisi," ujar Jokowi.
Hal tersebut diungkapkan Jokowi menanggapi pertanyaan masih banyak masalah hukum di Indonesia yang belum terselesaikan karena banyaknya aturan yang kerap bertabrakan.dalam debat Pilpres 2019. (OL-8)
Prabowo yang berlatar belakang militer membutuhkan sosok berpengalaman di bidang ekonomi.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi memberikan restu kepada Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjadi cawapres untuk capres Anies Baswedan.
Bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) Partai Golkar perlu mensosialisasikan capaian Partai Golkar dan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Mmenjadi pemimpin nasional memerlukan kematangan lahir batin dan kedewasaan alam pikir yang digerakkan oleh suara hati pemimpin.
Para ulama mendoakan Ma'ruf akan selalu sehat dan dapat melaksanakan amanah.
Dalam debat kedua lalu, Prabowo menyebut Indonesia sudah melaksanakan B20. Namun, negara lain seperti Brasil sudah mencapai B90.
Jika tax ratio menjadi 16%, ia mempertanyakan berapa kenaikan pendapatan pajak yang harus dicapai.
Gerindra yang telah aktif di panggung politik Indonesia selama 10 tahun terakhir belum memberikan kesempatan pada perempuan untuk menduduki posisi-posisi strategis di partai.
"Mana mungkin membasmi korupsi sedangkan anak buahnya pernah terlibat korupsi."
Baik kontestan maupun pendukung sama-sama punya keinginan kuat menjadikan Indonesia sebagai negara yang bermartabat dan manusiawi.
Jokowi juga menyatakan bahwa dirinya dan Ma'ruf Amin juga tidak mempunyai rekam jejak melanggar HAM.
MUI, kata Ma`ruf telah mengeluarkan fatwa bahwa terorisme bukan jihad dan haram dilakukan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved