Berita Terbaru Cipta Kerja Hari Ini

DPR Tetap Bahas RUU Cipta Kerja

Melalui rapat paripurna, DPR memutuskan tetap membahas omnibus law RUU Cipta Kerja melalui mekanisme Baleg.

RUU Cipta Kerja akan Dibahas Melalui Baleg

Penetapan mekanisme pembahasan RUU Cipta Kerja akan dilakukan melalui Rapat Paripurna DPR, hari ini, Kamis (2/4).

RUU Cipta Kerja dan Ketahanan Nasional

Caranya dengan menarik investasi sebesar-besarnya demi menciptakan perluasan lapang­an kerja. Karena itu, akan mendongkrak daya beli yang akhirnya berimbas positif

Pembahas Ciptaker Harus Berperspektif Terbuka

Omnibus Law Cipta Kerja ini maknanya adalah 'untuk segalanya', terutama terkait suatu produk regulasi perundangan

Omnibus Law Untuk Siapa?

Pemerintah ingin melakukan reformasi hukum melalui RUU omnibus law agar mempermudah dan membentuk iklim investasi yang ramah.

Omnibus Law Untuk Siapa?

pemerintah ingin melakukan reformasi hukum melalui RUU omnibus law agar mempermudah dan membentuk iklim investasi yang ramah.

Ahli Hukum UII Nilai RUU Cipta Kerja Banyak Permasalahan

Kalangan pakar Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia (UII) menilai banyak permasalahan krusial dan kontroversi pada omnibus law RUU Cipta Kerja.

Diskusi RUU Ciptaker, Buruh Tunggu Tim DPR

DPR berharap perwakilan buruh atau masyarakat lain juga bisa memberikan solusi ketimbang hanya aksi demonstrasi tanpa memberikan solusi.

Pemerintahan dan RUU Cipta Kerja

RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja semakin banyak dibicarakan belakangan ini karena pemerintah menggunakannya sebagai konsep aturan perundang-undangan

Petinggi Golkar Temui Jokowi, Bahas Lobi RUU Cipta Kerja

Airlangga datang bertemu Jokowi didampingi Wakil Ketua Umum Golkar Azis Syamsudin dan Sekjen Golkar Lodewijk Paulus.

NasDem Siapkan DIM RUU Cipta Kerja

Fraksi Partai NasDem menyiapkan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Omnibus Law Cipta Kerja agar mendapatkan formula yang pas.

RUU Cipta Kerja Lindungi UMKM

RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (omnibus law) akan memberikan kemudahan usaha bagi semua kalangan, khususnya kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

31 Pasal di RUU Ciptaker Dinilai Langgar Konstitusi

Inkonstitusionalitas pasal dalaam RUU Cipatker itu terjadi karena tidak mengindahkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan substansi pasal tersebut.

Antisipasi Korona, Buruh Minta Masker Gratis

Said Iqbal juga mengaku tidak akan mengindahkan larangan berkumpul di pusat keramaian yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Omnibus Law Sejalan dengan Prinsip Desentralisasi

Banyak regulasi yang menghambat dan berbelit terkait dengan kemudahan berusaha dan berinvestasi. Dibuatnya dua RUU itu dapat menjawab persoalan tersebut.

Jangan cuma Protes, DPR Tunggu Solusi

Surpres sudah masuk, tapi pendelegasian dari pimpinan ke AKD mana yang akan dibahas.

DPR : Jangan Cuma Protes RUU Cipta Kerja, Kami Tunggu Solusi

Dasco juga mengatakan DPR tengah menyiapkan pembentukan tim kecil untuk membahas omnibus law Cipta Kerja.

Walhi Tolak Undangan Rakor RUU Cipta Kerja

Menurut Direktur Eksekutif Nasional Walhi Nur Hidayati, RUU itu akan melanggengkan kondisi krisis, memudahkan investasi, namun menaruh rakyat di bawah ancaman bencana.

Serikat Pekerja Ikut dalam Tim Pengkaji

Sebelum dibahas DPR dan pemerintah, RUU Cipta Kerja akan dikaji tim kecil yang melibatkan serikat pekerja.

Omnibus Law Sederhanakan Prosedur Tanpa Ubah Prinsip Lingkungan

PAKAR hukum Universitas Parahyangan Prof.Asep Warlan Yusuf, menegaskan RUU Omnibus Law Cipta Kerja bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) pada prinsipnya tidak mengalami perubahan.

Hubungan Tiongkok-ASEAN, antara Kemitraan Strategis dan Tantangan Global

Mengembalikan Integritas Perguruan Tinggi

Jurus "Bodoh" agar Tidak Terjerat Kasus Hukum dalam Jabatan Publik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia