Sabtu 20 Juni 2020, 12:35 WIB

Strategi Pelayanan Publik Menyambut New Normal

Ryan Faradina PNS Kemenkeu, Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Kali mantan Bagian Selatan, Mahasiswa D4 STAN | Surat Pembaca
Strategi Pelayanan Publik Menyambut New Normal

MI/DUTA
Ilustrasi Pelayanan Publik.

 

PANDEMI covid-19 memberi dampak signifikan bagi pola kehidupan bermasyarakat saat ini. Kebijakan social distancing, physical distancing, dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dibuat untuk mengurangi rantai penyebaran virus. Masyarakat diimbau untuk tidak berkumpul dalam kelompok dan menghindari tempat-tempat ramai.

Terkait kebijakan PSBB, Menteri Kesehatan mengeluarkan Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang telah diterapkan pada beberapa wilayah di Indonesia.

Menurut peraturan Menkes tersebut, pelaksanaan PSBB meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas sebagai pelayan masyarakat juga menerapkan sistem kerja work from home (WFH). Sistem itu dimulai sejak diterbitkannya Surat Edaran Menteri PAN-Rebiro Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Surat Edaran Menteri PAN-Rebiro Nomor 54 Tahun 2020.

Sistem kerja dari rumah tersebut tentunya menimbulkan rasa khawatir pada masyarakat, apakah pemerintah tetap memberikan pelayanan seperti saat keadaan sebelum pandemi. Namun, sebenarnya masyarakat tidak perlu khawatir karena dalam surat edaran tersebut dinyatakan bahwa pejabat pembina kepegawaian pada kementerian/lembaga/daerah memastikan penyesuaian sistem kerja yang dilakukan di lingkungan instansinya tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Menteri PAN-Rebiro menginstruksikan kepada seluruh instansi pemerintah untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat kendati dalam keadaan pandemi covid-19. Kebijakan menjaga jarak dan PSBB yang telah berjalan selama pandemi ini membentuk budaya baru bagi masyarakat karena terjadi perubahan pola interaksi dan kebiasaan baru dalam tatanan sosial bermasyarakat.

Sebagai contoh, komunikasi yang pada mulanya dilakukan secara langsung kini dilakukan melalui daring. Masyarakat cenderung memilih tetap berada di rumah daripada harus berada di tempat yang ramai.

Begitu juga dengan pemerintah, sesuai dengan arahan Presiden, melakukan perubahan sistem kerja pegawai ASN dalam tatanan kenormalan baru untuk mendukung produktivitas kerja yang tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat dengan menjalankan protokol kesehatan dalam pelaksanaan tugas harian.

Adapun adaptasi yang dilakukan pemerintah terhadap tatanan kenormalan baru sesuai dengan Surat Edaran Menteri PAN-Rebiro Nomor 58 Tahun 2020.

Baca Juga

dok.pribadi

Beli Mobil Baru Miliaran Tapi Diduga Cacat Produk, Konsumen Protes

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 19 April 2022, 23:29 WIB
Beli Mobil Baru Miliaran Tapi Diduga Cacat Produk, Konsumen...
dok.ist

Klarifikasi/Hak Jawab Berita Media Indonesia

👤Kisar Rajagukguk 🕔Rabu 13 April 2022, 19:09 WIB
SEHUBUNGAN dengan Pemberitaan yang beredar di Media Indonesia, tertanggal 13 April 2022 tentang Razia Handphone  yang berisi Konten...
dok.pribadi

Menguji Prosedur Formal Persidangan Pengadilan Pajak

👤MICOM 🕔Rabu 06 April 2022, 07:45 WIB
Menguji Prosedur Formal Persidangan Pengadilan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya