Football Institute Soroti Kinerja Komdis PSSI

FOOTBALL Institute merilis hasil riset soal kualitas Liga 1, Liga 2, dan Elite Pro Academy (EPA) berbasis data pelanggaran disiplin dan hasil putusan sidang Komisi Disiplin (Komdis) PSSI musim 2023/2024. Komdis PSSI mendapat sorotan berdasarkan riset tersebut.

Temuan Football Institute yang dirilis di Jakarta, Selasa (9/7), mencatat selama musim 2023/2024 Komdis cenderung memberikan hukuman denda dan terjadi sejumlah pemberian sanksi yang dinilai ganjil.

Di Liga 1, denda menjadi hukuman yang paling sering diberikan dengan 61,47%. Hal yang sama berlaku di Liga 2 dengan 60% serta di EPA 57%.

Baca juga : BPJS Ketenagakerjaan dan Kemenpora Gencarkan Perlindungan Atlet Berprestasi

Founder Football Institute Budi Setiawan menyebut kinerja Komdis harus dievaluasi. Hal itu lantaran posisi mereka sebagai penegak aturan.

"Ini jadi bagian evaluasi kompetisi musim lalu. Untuk Komdis, mereka itu ibaratkan Kapolri, Kepala BIN, dan Kepala Kejaksaan di PSSI. Ini bukan wajah Erick Thohir, ini wajah konsensus bersama Exco. Absurd ini," kata Budi.

Budi juga mengungkapkan Komdis PSSI sekarang berbeda dengan kepengurusan pada 2008 lalu. Ketika itu, Komdis kerap menggelar konferensi pers selepas sidang namun saat ini tidak pernah lagi dilakukan.

Baca juga : Klub Liga 2 yang Beri Suap untuk Atur Skor Kini Berada di Liga 1

"Pada 2008 sampai 2014, Komdis selalu preskon dulu selepas sidang, pas zaman Hinca Pandjaitan. Sekarang, per 2016 mungkin, Komdis tidak mengadakan preskon dan sidang digelar secara tertutup. Bisa digelar terbuka juga padahal," kata Budi.

Soal sanksi yang acap mencuri perhatian, imbuh Budi, di Liga 2 Komdis pernah memberikan hukuman larangan kepada ballboy bernama Hexa Try Kusuma serta denda Rp37,5 juta karena melakukan provokasi kepada pemain ketika laga PSCS Cilacap dan Persekat Tegal.

Komdis juga tercatat pernah menghukum PSDS Deli Serdang dengan larangan pertandingan tanpa penonton satu kali dan denda Rp225 juta karena kombinasi kasus rasisme yang dilakukan penonton dan lemparan botol ke dalam lapangan.

Baca juga : PSSI Dapat 86,5 Miliar, Apa Itu Program FIFA Forward 3.0?

Nilai denda tersebut jauh lebih besar dari denda pelanggaran suporter masuk lapangan dengan yang sebesar Rp15 juta atau kasus pelemparan botol dari tribun ke lapangan dengan nilai denda sebesar Rp10 juta.

Terkait banyaknya sanksi denda dari Komdis PSSI, wartawan senior Erwin Fitriansyah berharap temuan Football Institute ini bisa sampai ke Komdis dan menjadi masukan. Pasalnya, dia menilai hukuman denda kurang memberikan efek jera.

"Hukuman denda ini tidak efektif, ya, karena terulang terus, daripada didenda terus, karena klub itu tidak peduli baik yang paling banyak duitnya maupun semenjana. Suporternya juga tidak aware klubnya kena denda," kata Erwin.

Penggila bola Effendi Ghazali sepakat dengan usulan dan temuan tersebut. Menurutnya, Komdis sejatinya bisa menggelar sidang secara terbuka demi transparansi. Hal itu sama seperti di pengadilan-pengadilan Indonesia yang bisa digelar terbuka.

"Ya contohnya ada pengadilan Vina (kasus Vina Cirebon) yang bisa digelar terbuka. Sekarang, Komdis PSSI juga bisa menggelar sidang terbuka seperti itu," kata Effendi. (Dhk/Z-7)