KOMISI X DPR RI siap mengawal keluarga korban tragedi Kanjuruhan untuk mendapat keadilan yang dinilai belum seluruhnya terpenuhi. Setidaknya, ada dua aspek yang menjadi fokus.
Rinciannya, soal penegakan hukum dan penanganan terhadap korban yang harus sampai tuntas. "Tragedi kemanusiaan ini harus diusut tuntas. Siapa yang bertanggung jawab dan pemenuhan hak korban," tegas Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, Rabu (18/1).
Adapun pernyataannya mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi DPRD Kota Malang beserta keluarga korban tragedi Kanjuruhan.
Baca juga: Aremania Kecewa Dilarang Mengikuti Sidang Tragedi Kanjuruhan di PN Surabaya
Syaiful menekankan bahwa tragedi Kanjuruhan adalah tragedi kemanusiaan yang harus diselesaikan. Langkah administratif terkait dengan pemenuhan hak korban tidak boleh dipersulit. Dengan begitu, seluruh korban mendapatkan kompensasi moril dan materil.
Perwakilan keluarga korban mengungkapkan pemerintah memang memberikan bantuan sejak awal kejadian. Namun, bantuan dari pemerintah tidak berlanjut. Padahal, banyak korban tragedi Kanjuruhan yang mengalami trauma, cacat fisik, hingga kehilangan pekerjaan.
Baca juga: Kegagalan PSSI Urus Liga karena Efek Tragedi Kanjuruhan yang tidak Tuntas
Anggota DPRD Kota Malang Arief Wahyudi mengatakan pihaknya sudah beberapa kali mendapat aduan dari keluarga korban tragedi Kanjuruhan, yang dinilai belum mendapat keadilan.
Bahkan, sejumlah korban masih trauma dengan tragedi yang menewaskan 135 orang. Ketika melihat kepulan asap, banyak korban yang ketakutan, seperti melihat bom atau gas air mata.
"Rumah sakit menyatakan mereka sudah sehat. Namun, trauma itu masih ada, tidak ada pendampingan. Untuk kesehatan korban, kami urunan. Malang sedang tidak baik-baik saja, masih ada demo (menuntut keadilan)," pungkas Arief.(OL-11)
