Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
TERPILIHNYA Komjen Mochamad Iriawan sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) bukanlah penugasan dari Polri. Jabatan itu merupakan jabatan pribadi bukan berasal dari instansi resmi pemerintah.
karena itu, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Mohammad Iqbal menyebut, institusinya tak mempersoalkan Iriawan atau Iwan Bule yang kini Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional merangkap sebagai ketua Umum PSSI.
"Ketua Umum PSSI adalah Mochamad Iriawan bukan polisinya dan itu tidak ada penunjukan dari institusi. Itu adalah hak beliau," kata Iqbal di Mabes Polri, Jakarat Selatan, Selasa (5/11).
Menurutnya, Iriawan mendedikasikan dirinya sendiri untuk ikut dalam pemilihan hingga mendapatkan dukungan dan terpilih.
"Kalau kami lihat bersama, mekanismenya beliau ikuti semua. Demokratis. Statuta FIFA punya regulasi sendiri," sebutnya.
Baca juga : Inpres Sepak Bola, Menpora Tunggu Peta Jalan PSSI
Iqbal menegaskan Iriawan tidak mesti mengundurkan diri dari kepolisian.
"Tidak ada (mekanisme pengunduran diri), itu kembali ke beliau. Organisasi (PSSI) bukan organisasi politik. Beda kalau ia menjabat seorang menteri, lalu ikut kontestasi pemilu dan sebagainya, harus ada aturan," lanjutnya.
iriawan resmi terpilih menjadi ketua umum PSSI periode 2019-2023 setelah mendapat hampir 100% suara dari pemilik suara (voter) di kongres luar biasa (KLB) PSSI di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (2/11).
Iwan Bule yang merupakan Jenderal Polisi itu meraih 82 dari 85 voters. Adapun tiga voters menyatakan abstain dan satu voter lainnya memilih walk out, yaitu klub Persis Solo.
Kongres PSSI itu diwarnai oleh diusirnya enam calon ketua umum PSSI. Mereka adalah Fary Djemi Francis, Alvin S Hinelo, Vijaya Fitriyasa, Benny Erwin, Yesayas Oktavianus, dan Sarman. (OL-7)
KOMISI III DPR RI menyetujui pagu indikatif anggaran Polri Tahun 2026 sebesar Rp109,6 triliun dalam rapat kerja bersama DPR yang digelar pada Senin (7/7).
Wahyu memerinci penambahan anggaran tersebut. Mulai dari belanja pegawai Rp4,8 triliun.
Para penonton diimbau untuk menjaga ketertiban selama pertandingan dan tidak melakukan perusakan terhadap fasilitas umum.
Kehadiran EHang 216-S yang diperkenalkan sebagai armada drone patrol presisi, menjadi representasi dari langkah Polri untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi global.
Polri menegaskan komitmennya untuk mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam optimalisasi penerimaan negara.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Safaruddin mengusulkan pemanfaatan teknologi CCTV atau kamera pengawas untuk mencegah kekerasan dalam proses pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved