Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
Sidang kasus perusakan barang bukti oleh mantan pelaksana tugas (PLT) Ketua Umum PSSI Joko Driyono atau kerap dipanggil Jokdri kembali digelar hari ini dengan agenda tuntutan.
"Hari ini pembacaan tuntutan kepada Pak Joko Driyono yang sebelumnya sudah ditunda sebanyak dua kali," kata kuasa hukum Joko Driyono, Mustofa Abidin, saat dihubungi oleh Media Indonesia, Kamis (4/7).
Setelah penundaan sidang tuntutan dua kali, tim kuasa hukum Joko Driyono sendiri hanya berharap Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan tuntutannya di persidangan kali ini.
"Untuk saat ini saya hanya berharap ini sudah penundaan ketiga sehingga tidak ada lagi penundaan lagi. Artinya, saya berharap JPU sudah membacakan menyampaikan tuntutannya dipersidangan," ujar Mustofa Abidin.
Meskipun begitu tak menutup kemungkinan bahwa persidangan kembali di tunda mengingat batas waktu penahanan terdakwa masih cukup lama hingga 24 Juli 2019.
"Bagaimana disampaikan oleh majelis hakim, inikan risiko di JPU kalo sampai menunda-nunda karena apa batas waktu penahanan Joko sudah mau habiskan. Bila tidak segera diselesaikan maka Joko lepas demi hukum bisa saja terjadi kalo memang molor lagi. Tapi itu sangat kecil kemungkinan," papar Mustofa Abidin.
"Jadi gini, dia (Joko) harus dikeluarkan dari tahanan karena sudah habis, tapi perkara tetap jalan, tidak ditahan. Perkara tetap lanjut," jelas Mustofa Abidin.
Masa tahanan Joko Driyono sendiri akan habis pada Rabu 24 Juli 2019.
Meski penundaan terus terjadi tim kuasa hukum Joko Driyono optimistis bahwa tuntutan dari JPU bersifat lemah karena tim Joko Driyono mengacu pada fakta-fakta di persidangan.
"Sampai saat ini kami masih tetap pendirian kami bahwa fakta-fakta persidangan dari lima dakwakan JPU sangat lemah sekali di buktikan di persidangan," ujar Mustofa Abidin.
"Artinya nanti kita sudah prediksi jaksa mengatakan mungkin salah satu pasal dilakukan oleh terdakwa tapi dari kami akan kami ulas semua," imbuhnya.
Sebelumnya, persidangan PLT Ketua Umum PSSI tersebut mengalami penundaan persidangan dikarenakan belum siapnya Jaksa menyusun tuntutan.
Sidang sendiri akan kembali digelar pada hari ini, 4 Juli 2019 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pukul 13.00 WIB atau selepas Dzuhur. (OL-09)
Penunjukan Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih timnas U-17 sekaligus menandai adanya pergeseran posisi di jajaran pelatih timnas kelompok umur.
Ketidakpastian keikutsertaan timnas Indonesia di Asian Games 2026 bermula dari pemberitaan media Vietnam yang menyebutkan adanya perubahan regulasi oleh AFC dan OCA.
Berdasarkan rilis Komite Disiplin AFC, sanksi tersebut merupakan akumulasi dari empat pelanggaran keamanan yang terjadi pada awal 2026.
PERSIKU Kudus harus menerima kenyataan pahit mendapat sanksi berat dari komite disiplin (Kondis) PSSI denda sebesar Rp250 juta dan pertandingan satu laga tanpa penonton
PERSATUAN Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) melalui PT Garuda Sepak Bola Indonesia (GSI) resmi memilih Kelme sebagai penyedia apparel resmi bagi timnas Indonesia.
PSSI mengumumkan ada tujuh jenama yang mengikuti proses tender apparel timnas Indonesia, yaitu Kelme, adidas, Puma, Warrix, Masagi, Riors, dan petahana Erspo.
KPK menyatakan tidak mempermasalahkan batalnya Jamdatun Kejagung Narendra Jatna bersaksi dalam sidang ekstradisi buronan Paulus Tannos di Singapura karena sudah ada afidavit.
KPK menggeledah kantor serta rumah dinas Ketua dan Wakil Ketua PN Depok terkait kasus suap sengketa lahan. Penyidik menyita dokumen dan uang USD50 ribu.
KPK mendalami dugaan aliran uang yang terafiliasi Bupati nonaktif Pati Sudewo melalui koperasi. Sejumlah saksi telah diperiksa penyidik di Gedung Merah Putih.
Kejaksaan Agung menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa eks pejabat BUMN terkait dugaan kebocoran anggaran.
Peneliti SAKSI, Herdiansyah Hamzah, menegaskan besarnya tunjangan kinerja (tukin) hakim tidak menjamin peradilan bebas dari korupsi.
KPK memperpanjang penahanan Bupati nonaktif Pati Sudewo selama 40 hari terkait kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved