Komisi Pencari Fakta: Demo Agustus 2025 Dipicu Tekanan Ekonomi dan Kebijakan yang tidak Peka

KOMISI Pencari Fakta (KPF) Masyarakat Sipil mengungkapkan bahwa gelombang demonstrasi besar pada Agustus 2025 bukan merupakan peristiwa yang muncul dari kevakuman politik. KPF menyebut aksi massa tersebut dipicu oleh akumulasi kemarahan publik akibat ketegangan elit, tekanan ekonomi, serta isu tunjangan DPR yang muncul di tengah kesulitan ekonomi masyarakat.

Peneliti KPF Ravio Patra menjelaskan pihaknya melakukan investigasi selama lima bulan di 18 kota dan 8 provinsi, serta memeriksa 115 bekas acara pemeriksaan oleh kepolisian terhadap saksi, tersangka, maupun saksi-saksi yang melihat langsung kejadian, dan juga yang disebut sebagai saksi kunci, termasuk ahli forensik. Selain itu, pihaknya juga mewawancarai 63 informan. 

Setelah melakukan investigasi, pihaknya menemukan adanya protes yang bermula dari Kabupaten Pati pada 13 Agustus 2025. Saat itu, warga menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diberlakukan Bupati Pati Sudewo hingga 250 persen.

Baca juga : JPU Ungkap Delpedro Unggah 80 Konten Hasutan

"Peristiwa Pati memberikan template bagi masyarakat di berbagai daerah bahwa perubahan bisa dilakukan dengan menekan langsung kepala daerah, tidak harus lewat Jakarta atau DPR," ujar Ravio saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (18/2).

Ravio kemudian menyoroti keberadaan kolektif "NIKA", sebuah jaringan komunitas daring yang menggunakan simbol bendera bajak laut 'Jolly Roger'. Ia menjelaskan kolektif ini awalnya terbentuk sebagai protes kreatif terhadap kebijakan Zero Over Dimension Overloading (Zero ODOL) di sektor transportasi pada Juni 2025.

Berdasarkan pemeriksaan forensik terhadap puluhan grup WhatsApp, Ravio menemukan percakapan awal dalam kelompok tersebut murni berisi rencana kampanye kreatif dan simbolik di media sosial, bukan ajakan kekerasan. Namun, situasi berubah menjadi tegang karena respons pemerintah.

Baca juga : Menuju Hari HAM, Amnesty International Ungkap Polisi Gunakan Kekerasan Melawan Hukum saat Demo Akhir Agustus

"Kampanye kreatif ini berubah menjadi sesuatu yang menakutkan karena ada narasi ancaman keamanan yang dipromosikan oleh pemerintah sendiri. Pernyataan pejabat mengenai konsekuensi pidana menciptakan paranoia dan ketakutan di anggota kolektif," jelas Ravio.

KPF juga membantah tuduhan bahwa kolektif NIKA merupakan dalang di balik kerusuhan nasional. Data KPF menunjukkan bahwa dari ratusan anggota grup, hanya 18 orang yang terpantau benar-benar turun ke lapangan saat aksi berlangsung. 

Selain itu, KPF mencatat bahwa demonstrasi gelombang pertama pada 25-27 Agustus 2025 di puluhan kota di Indonesia sebenarnya berlangsung relatif damai. Ia mengatakan kerusuhan terjadi ketika kelompok pelajar mendatangi aksi demonstrasi. 

"Dari 23 kota pada hari pertama hingga 28 kota pada hari ketiga, hanya ada satu insiden perusakan pos polisi di Slipi Petamburan. Insiden itu pun didominasi kehadiran massa pelajar, bukan kolektif NIKA yang dituduh sebagai biang kerusuhan," tambahnya.

Ravio juga menemukan bukti adanya video-video yang dimanipulasi dengan Artificial Intelligence (AI) untuk membuat skala demonstrasi terlihat lebih besar dari kenyataannya.

"Kami menemukan beberapa bukti beredarnya video-video terutama yang dimanipulasi dengan artificial intelligence atau AI untuk membuat aksi demonstrasi ini seolah-olah lebih besar daripada sebenarnya," katanya. 
(P-4)